Longsor Slahung Ponorogo: DPRD Jatim Tinjau dan Rencanakan Mitigasi Jangka Panjang

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah titik longsor yang terjadi di ruas Jalan Ponorogo–Pacitan, Kecamatan Slahung, Ponorogo pada Kamis, sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi penanganan bencana bersama Unit Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Jawa Timur wilayah Madiun.

Faktor Penyebab Longsor di Slahung Ponorogo

Hasil peninjauan mengungkapkan bahwa longsor yang melanda kawasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga kondisi geologis yang unik. Kawasan ini merupakan bagian dari struktur gunung purba, sehingga mengalami pelapukan tanah dalam, yang semakin memperparah risiko longsor.

Diana AV Sasa, anggota Komisi D DPRD Jatim, menyampaikan bahwa menurut kajian akademisi dari Universitas Gadjah Mada, pelapukan tanah mencapai kedalaman 30–35 meter di lokasi longsor tersebut.

“Selain faktor hujan, ada pelapukan kontur tanah cukup dalam karena kawasan ini merupakan wilayah gunung purba,”

Menurutnya, kondisi seperti ini menuntut pendekatan penanganan yang lebih komprehensif dan tidak bisa hanya bersifat parsial.

Penanganan dan Koordinasi Lintas Sektor

Longsor terjadi di kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Perhutani, sehingga penanganan bencana harus melibatkan berbagai pihak dan koordinasi lintas sektor.

“Karena statusnya hutan lindung, penanganan tidak bisa parsial dan harus melibatkan berbagai pihak,” ujar Diana.

Dalam jangka panjang, diperlukan langkah mitigasi yang lebih sistematis untuk mengurangi risiko longsor berulang. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:

• Mengurangi beban tanah di lereng bukit
• Pembangunan sistem terasering untuk menahan pergerakan tanah dan mengatur aliran air
• Koordinasi antarinstansi untuk pengelolaan hutan lindung secara berkelanjutan

Penanganan Darurat dan Solusi Jangka Panjang

Sementara itu, Kepala UPT PJJ Madiun, Jarwoto, menjelaskan bahwa saat ini fokus penanganan masih pada tahap darurat, seperti pembersihan material longsor dan perbaikan badan jalan agar jalur Ponorogo–Pacitan tetap bisa dilalui.

“Untuk saat ini kami prioritaskan penanganan darurat agar arus lalu lintas tetap berjalan,”

Namun, berdasarkan kajian teknis, solusi paling aman untuk mengatasi longsor berulang di kawasan ini adalah melakukan relokasi jalur jalan. Opsi ini memerlukan waktu dan anggaran yang besar karena harus membangun ruas jalan baru yang aman dari risiko tanah longsor.

Perlu diketahui, pada 14 April 2026, tercatat ada sembilan titik longsor di wilayah Kecamatan Slahung, mayoritas berada di sepanjang jalur penghubung Ponorogo–Pacitan yang sangat vital untuk mobilitas masyarakat dan logistik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kunjungan anggota DPRD Jatim ke lokasi longsor ini menandai keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Namun, langkah penanganan darurat saja tidak cukup, mengingat karakter geologis kawasan yang sangat rentan.

Relokasi jalur jalan, meskipun mahal dan memakan waktu, merupakan pilihan strategis yang harus dipertimbangkan dengan serius. Jika tidak, risiko longsor akan terus mengancam keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan gangguan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, keterlibatan Perhutani dan instansi terkait dalam pengelolaan hutan lindung harus diperkuat agar mitigasi bencana dapat berjalan efektif. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan dini potensi longsor untuk mempercepat respons.

Ke depan, pembaca perlu mengikuti perkembangan solusi teknis dan kebijakan mitigasi yang akan diambil pemerintah serta bagaimana dukungan anggaran dan koordinasi antar lembaga dapat mempercepat penanganan bencana ini. Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui sumber resmi seperti ANTARA Jatim dan Kompas.