Kemenkum Malut Ikuti Evaluasi Kinerja Pelayanan Hukum Tahun 2026

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) berpartisipasi dalam Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja B04 Tahun 2026 yang digelar secara virtual pada hari Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Kemenkum Malut untuk mengkaji capaian kinerja sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.

Budi Argap Situngkir, Kepala Kanwil Kemenkum Malut, hadir dalam rapat tersebut bersama sejumlah pejabat penting seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana, serta jajaran pegawai lainnya. Mereka bersama-sama mengikuti evaluasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta.

Evaluasi Kinerja dan Fokus Strategis Pelayanan Hukum

Dalam sambutannya, Nico Afinta memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang telah diraih hingga triwulan pertama tahun 2026. Namun, ia juga menegaskan pentingnya percepatan dan peningkatan kualitas kinerja agar pelayanan hukum semakin optimal dan berdampak luas.

Rapat evaluasi membahas secara mendalam beberapa aspek berikut:

• Evaluasi capaian perjanjian kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya.
• Isu strategis yang membutuhkan percepatan penyelesaian, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
• Peningkatan kualitas layanan publik seperti Pos Bantuan Hukum, layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, kenotariatan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
• Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja agar lebih transparan dan akuntabel.
• Percepatan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Jenderal yang menjadi catatan penting untuk perbaikan kinerja.
• Penguatan akuntabilitas dan kualitas data dukung SAKIP untuk mendukung reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit.
• Optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara dengan mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas.
• Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang fokus pada integrasi layanan dan penguatan keamanan informasi.

Langkah Tindak Lanjut dan Komitmen Kemenkum Malut

Budi Argap Situngkir menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan segera menjadi dasar tindakan strategis oleh Kanwil Kemenkum Malut. Menurutnya, evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah momentum penting untuk memperkuat kinerja organisasi secara menyeluruh.

"Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memperkuat kinerja organisasi agar lebih optimal dan berdampak bagi masyarakat," ujar Budi Argap.

Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dari seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas layanan hukum, meningkatkan pengawasan, serta manajemen kinerja yang lebih transparan dan akuntabel.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kemenkum Malut ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam mereformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum di daerah. Dengan fokus pada percepatan tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Jenderal, serta transformasi digital melalui SPBE, Kemenkum Malut berpotensi menjadi contoh bagi kantor wilayah lain dalam hal akuntabilitas dan inovasi layanan.

Namun, tantangan utama yang harus diwaspadai adalah bagaimana memastikan hasil evaluasi ini tidak hanya berhenti pada dokumen administrasi, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten. Penguatan sinergi internal dan pengawasan eksternal akan menjadi kunci agar pelayanan hukum di Maluku Utara benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Ke depan, publik perlu mengawasi perkembangan implementasi hasil evaluasi ini, terutama dalam hal transparansi anggaran dan kualitas layanan publik. Jika berhasil, hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan daerah, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk informasi lebih lengkap terkait evaluasi kinerja Kemenkum Malut, dapat mengunjungi laporan resmi di ANTARA News serta berita terkait di Kompas.