KPK Dalami Perbuatan Melawan Hukum Tersangka Kasus Korupsi Iklan Bank BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) pada periode 2021 hingga 2023. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat dan agensi periklanan dengan potensi kerugian negara yang cukup besar.

Penyidikan Terkini dan Pendalaman Perbuatan Melawan Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim penyidik sedang fokus mengusut perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka. Pendalaman ini dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi kunci, seperti Pemimpin Cabang Bank BJB Kantor Cabang Suci Bandung berinisial DHD dan Direktur Utama PT Cipta Karya Mandiri Bersama, DF, pada 5 Mei 2026.

"Untuk perkara BJB, penyidik mendalami terkait dengan perbuatan melawan para tersangka," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Selain proses penyelidikan di KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga sedang melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara yang diakibatkan kasus korupsi ini. Budi menambahkan bahwa setelah perhitungan final dari BPK selesai, kasus ini akan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Profil Para Tersangka dan Dampak Kerugian Negara

Sampai saat ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025. Mereka adalah:

• Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB
• Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB
• Antedja Muliatama, Pengendali Agensi
• Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi Cakrawala Kreasi Mandiri
• Suhendrik (SUH), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress
• Sophan Jaya Kusuma (SJK), Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama

KPK memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi yang melibatkan enam agensi periklanan ini mencapai sekitar Rp222 miliar. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak negatif dari kasus tersebut terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.

Penggeledahan dan Keterlibatan Mantan Gubernur Jawa Barat

Dalam pengembangan penyidikan pada 10 Maret 2025, KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Ridwan Kamil kemudian dipanggil sebagai saksi pada 2 Desember 2025 untuk dimintai keterangan terkait kasus ini.

Meski Ridwan Kamil belum ditetapkan sebagai tersangka, keterlibatannya sebagai saksi menunjukkan adanya hubungan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh KPK.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pendalaman perbuatan melawan hukum dalam kasus korupsi iklan Bank BJB ini merupakan langkah krusial untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab. Kasus ini tidak hanya berpotensi merusak citra lembaga perbankan daerah, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara.

Lebih jauh, dugaan korupsi yang melibatkan banyak agensi periklanan menandakan adanya sistem yang memungkinkan praktik tidak transparan dan kolusi dalam pengadaan pemerintah atau BUMD. Hal ini menjadi peringatan bagi institusi lain agar meningkatkan pengawasan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Kedepannya, publik harus mengawasi proses hukum ini secara ketat agar penegakan hukum tidak hanya bersifat simbolis, melainkan memberikan efek jera. Selain itu, peran BPK dalam menghitung kerugian negara harus transparan untuk memperkuat bukti dalam persidangan. Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme pengadaan agar terhindar dari potensi korupsi.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan resmi kasus ini, Anda dapat mengunjungi situs resmi KPK atau berita terkini dari ANTARA News.