Sidang Nadiem Makarim Ricuh: Adu Mulut Jaksa dan Kuasa Hukum Soal Kasus Korupsi

Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berlangsung ricuh di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (6/5). Kericuhan terjadi akibat adu mulut sengit antara jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Nadiem, yang memperlihatkan ketegangan tinggi dalam persidangan.

Kericuhan Berawal dari Pertanyaan kepada Ahli Meringankan

Kericuhan bermula saat tim kuasa hukum Nadiem mengajukan pertanyaan kepada Agung Firman Sampurna, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam persidangan. Kuasa hukum bertanya terkait tanggung jawab Menteri Pendidikan dalam pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP.

"Di sini atas LHA BPKP inilah, pengadaan di DAK fisik juga dianggap Pak Nadiem bertanggung jawab. Pertanyaan saya, apakah memang begitu normanya dari kacamata auditor?" tanya pengacara.

Agung menjelaskan bahwa struktur dan domain wewenang yang terkait pengadaan sangat kompleks dan berjenjang, dari KPA hingga PPK yang melaksanakan teknis pengadaan. Ia menegaskan bahwa tugas menteri khususnya berkaitan dengan APBN dan administrasi, bukan teknis pengadaan yang berada di jenjang lebih rendah.

Jaksa Menyela dan Memprotes Pertanyaan Kuasa Hukum

Ketegangan meningkat ketika jaksa penuntut umum menyela sebelum ahli menjawab pertanyaan lanjutan kuasa hukum yang dianggap tidak relevan. Jaksa menolak pertanyaan yang menyoal tanggung jawab langsung pelaku, mengingat fokus persidangan adalah hubungan kausal antara penyimpangan dan kerugian negara.

"Kami keberatan dengan pertanyaan ini. Hubungan kausalitas adalah antara akibat kerugian keuangan negara dan penyimpangan yang dilakukan, bukan akibat dari orang yang melakukan," ujar jaksa.

Jaksa juga menyoroti inkonsistensi dalam pengajuan pertanyaan yang dianggap masuk ke ranah yang bukan kewenangan ahli.

Ahli Meminta Penghormatan, Adu Mulut Makin Memanas

Agung kemudian meminta agar pendapatnya dihargai karena merasa sering membantu kejaksaan dalam kasus-kasus sebelumnya. Permintaan penghormatan dari ahli ini memicu respons dari jaksa yang mempertanyakan siapa yang tidak menghormati Agung.

"Saya dari tadi sudah menyampaikan, saya hanya menjawab yang sesuai dengan yang saya kuasai... Tolong juga hormati saya," kata Agung.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, langsung membela ahli dan terlibat adu mulut sengit dengan jaksa. Kedua pihak saling sindir dengan nada tinggi, menyebabkan suasana sidang menjadi tidak kondusif.

"Sikap Anda. Ngomongnya tidak patut," ujar Ari.
"Enggak sopan Anda!" balas jaksa.
"Anda kalau mau, Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kencengan, kita bisa kenceng-kencengan!" sahut Ari.
"Anda kayak anak kecil. Ribut Anda, dikira saya takut sama kamu!" ujar jaksa.

Hakim ketua majelis, Purwanto, akhirnya mengingatkan agar semua pihak menjaga ketertiban dan memberikan kesempatan kepada ahli untuk menjawab dengan penuh respek.

Kronologi Kasus dan Status Terdakwa

Kasus yang menjerat Nadiem Makarim terkait dengan pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan saat menjabat Mendikbudristek, yang diduga merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun. Selain Nadiem, terdapat tiga terdakwa lain:

• Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021;
• Mulyatsyah, mantan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020;
• Ibrahim Arief (Ibam), tenaga konsultan Kemendikbudristek era Nadiem.

Sri dan Mulyatsyah telah dijatuhi vonis bersalah, dengan hukuman masing-masing 4 tahun dan 4,5 tahun penjara. Sementara persidangan terhadap Nadiem masih berjalan dan sempat mengalami penundaan karena kondisi kesehatannya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kericuhan dalam persidangan Nadiem Makarim ini mencerminkan betapa sensitif dan kompleksnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah. Adu mulut antara jaksa dan kuasa hukum tidak hanya memperlihatkan ketegangan personal, tetapi juga menandakan perdebatan substantif mengenai tanggung jawab administratif versus teknis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini penting untuk dicermati publik karena berdampak pada bagaimana sistem hukum menilai peran menteri dalam pengelolaan anggaran negara, terutama dalam proyek besar yang melibatkan dana triliunan rupiah. Kericuhan ini juga mengingatkan kita bahwa sidang pengadilan korupsi kerap diwarnai strategi hukum yang intens dan kadang mengaburkan fokus utama perkara.

Ke depan, masyarakat perlu mengawasi perkembangan kasus ini secara seksama karena tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban individu, tetapi juga integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan. Simak terus update persidangan melalui sumber berita terpercaya seperti CNN Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam.