Reformasi Lembaga Hukum: Jimly Sebut Perlu, KPK Pilih Evaluasi Internal Berkelanjutan

Jakarta – Pernyataan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, yang menegaskan bahwa lembaga hukum di Indonesia perlu direformasi secara menyeluruh, tidak hanya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saja, mendapat tanggapan serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyatakan bahwa lembaganya tengah melakukan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dan berkelanjutan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Evaluasi Berjenjang Jadi Fokus KPK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa proses evaluasi kinerja di KPK tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui mekanisme yang terstruktur mulai dari tingkat biro atau direktorat, kemudian berlanjut ke tingkat Sekretaris Jenderal, hingga akhirnya sampai ke pimpinan tertinggi KPK.

“Itu juga secara kontinu kita lakukan, termasuk juga di KPK ada organ yang kita sebut Dewan Pengawas (Dewas) yang itu juga mengawasi kinerja dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, selain tugas terkait dengan penegakan etik ya,” jelas Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dengan adanya Dewan Pengawas, KPK memiliki pengawasan independen yang berperan penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas lembaga serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penanganan kasus korupsi.

Jimly: Reformasi Lembaga Hukum Lebih Luas dari Polri

Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyoroti bahwa reformasi di sektor hukum Indonesia tidak dapat terfokus hanya pada Polri. Menurutnya, berbagai lembaga penegak hukum lain juga memerlukan perbaikan struktural dan budaya kerja agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan berkeadilan.

Ia juga menambahkan bahwa reformasi tidak hanya soal peningkatan anggaran atau kenaikan gaji, tetapi lebih kepada transformasi menyeluruh yang mencakup sistem, integritas, dan akuntabilitas lembaga hukum.

Peran Dewan Pengawas KPK dalam Mendorong Reformasi

Dewan Pengawas KPK memiliki tugas strategis yang tidak hanya mengawasi proses pemberantasan korupsi, tetapi juga mengawal aspek etik dan tata kelola internal. Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana KPK berupaya menjalankan reformasi internal secara berkelanjutan.

• Melakukan pengawasan kinerja pemberantasan korupsi
• Memastikan kepatuhan pada kode etik dan tata kelola
• Mendorong perbaikan proses kerja dan transparansi
• Mengawasi implementasi kebijakan internal dan eksternal

Proses evaluasi yang sistematis ini menjadi kunci agar KPK tetap dipercaya publik sebagai lembaga yang efektif dan bersih dari praktik korupsi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Jimly Asshiddiqie dan respons KPK membuka diskusi penting mengenai reformasi kelembagaan hukum di Indonesia yang sifatnya menyeluruh dan berkelanjutan. Seringkali, fokus reformasi hanya tertuju pada satu institusi seperti Polri, padahal berbagai lembaga hukum lain juga memiliki tantangan besar dalam hal integritas dan profesionalisme.

KPK yang memilih jalur evaluasi internal dan pengawasan melalui Dewan Pengawas menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dan transparan dalam mengawal perubahan. Ini merupakan langkah positif karena reformasi tidak cukup hanya dilakukan secara deklaratif atau seremonial, melainkan harus diikuti dengan pengukuran kinerja dan penyesuaian berkelanjutan.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana lembaga hukum lain di Indonesia menindaklanjuti seruan reformasi ini. Apakah mereka juga akan mengadopsi mekanisme evaluasi serupa atau akan bergantung pada tekanan eksternal? Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci agar reformasi hukum dapat berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat membaca berita asli di Kompas.com.