PKS Resmikan Rumah Advokasi Hukum untuk Permudah Akses Bantuan Hukum Masyarakat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi meluncurkan Rumah Advokasi Hukum sebagai wujud komitmen membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, yang kesulitan memperoleh akses pembelaan hukum. Peluncuran ini dilakukan di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).

Rumah Advokasi Hukum: Layanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Kecil

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menjelaskan bahwa Rumah Advokasi Hukum berfungsi sebagai pusat layanan bantuan hukum yang difokuskan untuk masyarakat kecil dan kelompok yang kurang mendapat akses keadilan.

"Sebagai pusat layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil dan masyarakat yang rentan atau kurang mendapatkan akses keadilan,"

Program ini diharapkan menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang selama ini mengalami kendala mendapatkan pendampingan hukum, baik karena keterbatasan biaya maupun minimnya pengetahuan terkait hak-hak mereka.

Fokus Edukasi dan Literasi Hukum

Selain sebagai pusat layanan bantuan hukum, Rumah Advokasi Hukum juga dirancang sebagai pusat edukasi hukum atau literasi hukum. PKS ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan saat menghadapi masalah hukum, tetapi juga memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum dan hak kewajibannya sebagai warga negara.

Kholid menekankan pentingnya edukasi ini agar masyarakat dapat menghindari tindakan yang tanpa sadar melanggar hukum.

"Kadang warga negara atau masyarakat tidak memahami bahwa tindakannya itu ternyata sudah cross the line, sudah melanggar hukum. Nah ini yang perlu kita berikan literasi dan edukasi secara hukum,"

Manfaat Rumah Advokasi Hukum bagi Masyarakat

Pendirian Rumah Advokasi Hukum oleh PKS memberikan beberapa manfaat penting, antara lain:

• Akses Bantuan Hukum yang Lebih Mudah: Terutama bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mendapatkan pendampingan hukum profesional.
• Edukasi Hukum yang Meningkatkan Kesadaran: Masyarakat dapat mengenal hak dan kewajibannya, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum yang tidak disengaja.
• Pemberdayaan Masyarakat Rentan: Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum yang sering kali membingungkan dan melelahkan.

Kontribusi PKS dalam Memperkuat Akses Keadilan

Langkah PKS ini sejalan dengan semangat partai yang kerap menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebelumnya, pada Milad ke-24 PKS, juga disampaikan keinginan untuk mendukung pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, peluncuran Rumah Advokasi Hukum oleh PKS merupakan langkah strategis yang berpotensi memperkecil kesenjangan akses keadilan di Indonesia. Selama ini, masyarakat miskin dan rentan sering kali menjadi korban ketidakadilan karena minimnya pendampingan hukum yang terjangkau. Dengan adanya layanan ini, harapannya mereka bisa lebih mudah mengakses bantuan hukum dan mendapatkan edukasi yang memadai.

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana PKS dapat memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan tersebut agar tidak hanya menjadi program simbolis. Diperlukan pula kolaborasi dengan lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil agar advokasi ini bisa menjangkau lebih luas dan efektif. Selain itu, edukasi hukum yang digalakkan harus menggunakan pendekatan yang mudah dipahami agar benar-benar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kedepannya, publik perlu terus memantau perkembangan Rumah Advokasi Hukum ini sebagai barometer kemajuan akses keadilan di Indonesia. Jika berhasil, ini bisa menjadi model yang diadopsi oleh partai politik lain atau pemerintah daerah guna memperluas jangkauan bantuan hukum secara nasional.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai peluncuran ini, dapat dibaca di sumber asli Kompas.com.