Jaksa Penuntut Mati ABK Fandi Minta Maaf di DPR dan Kena Sanksi Disiplin Jamwas

Jaksa penuntut umum (JPU) Muhammad Arfian dari Kejaksaan Negeri Batam menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III DPR pada Rabu, 11 Maret 2026. Permintaan maaf ini muncul setelah kontroversi terkait tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) kapal Sea Dragon, yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan narkoba hampir 2 ton.

Permintaan Maaf dan Sanksi Disiplin dari Jamwas

Dalam rapat tersebut, Arfian mengakui kesalahan yang terjadi saat persidangan sebelumnya. Ia menyampaikan, "Kami JPU Muhammad Arfian ingin menyampaikan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya permohonan maaf atas kesalahan kami di persidangan kemarin." Selain itu, Arfian juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalani proses pemeriksaan dan menerima sanksi disiplin dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

"Kami telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bersalah oleh Jamwas, serta sudah diberikan atau dijatuhi hukuman disiplin," ujar Arfian.

Permohonan maaf ini juga disampaikan sebagai bentuk apresiasi kepada Komisi III DPR yang memberikan koreksi dan perhatian dalam penanganan kasus tersebut.

Respons Komisi III DPR dan Klarifikasi soal Intervensi

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya memaafkan Arfian dan berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi jaksa muda lainnya. "Kita berharap ini anak muda ya, ke depan bisa belajar, bisa lebih bijak lagi dan dapat maju karirnya," katanya.

Habiburokhman juga membantah tudingan intervensi Komisi III dalam proses peradilan terhadap Fandi Ramadhan. Ia menegaskan bahwa Komisi III hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kejaksaan sesuai Pasal 20A UUD 1945, bukan melakukan intervensi teknis terhadap perkara pidana.

"Komisi III tidak dalam kapasitas mengintervensi secara teknis acara pidana dua kasus tersebut. Tapi melakukan pengawasan terhadap kinerja mitra, sebagaimana diatur Pasal 20A UUD 1945," jelas Habib.

Kasus Fandi Ramadhan dan Putusan Pengadilan

Kejadian ini bermula dari tuntutan mati yang diajukan oleh Jaksa Muhammad Arfian terhadap Fandi Ramadhan, yang didakwa terlibat dalam penyelundupan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat hampir 2 ton. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam akhirnya memutuskan hukuman penjara selama lima tahun bagi Fandi pada Kamis, 5 Maret 2026.

Hakim menyatakan bahwa Fandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman seberat lebih dari 5 gram.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata hakim saat membacakan amar putusan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, permintaan maaf jaksa Muhammad Arfian merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini mengungkapkan dinamika kompleks antara tuntutan hukum yang ketat dan proses pengawasan oleh lembaga legislatif. Sanksi disiplin dari Jamwas menandai adanya mekanisme kontrol internal yang berfungsi untuk mengoreksi kesalahan profesional di tubuh kejaksaan.

Kejelasan bahwa Komisi III DPR tidak melakukan intervensi teknis, melainkan hanya menjalankan fungsi pengawasan, juga menjadi poin krusial yang dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini penting agar proses hukum bisa berjalan adil tanpa campur tangan yang tidak tepat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Ke depan, perhatian harus diberikan kepada pembinaan jaksa muda agar mereka dapat menjalankan tugas dengan bijak dan profesional tanpa terjebak dalam kontroversi yang dapat merugikan citra lembaga. Kasus Fandi Ramadhan juga menjadi pengingat bahwa hukuman dalam perkara narkoba harus mempertimbangkan fakta dan proporsionalitas demi keadilan yang sesungguhnya.

Pembaca diharapkan terus mengikuti perkembangan kasus sejenis dan proses reformasi hukum yang sedang berlangsung di Indonesia untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.