BPBD MBD Evaluasi Penanganan Kecelakaan Laut dan Dorong Kehadiran Basarnas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan kecelakaan laut yang terjadi di perairan Desa Senairusi, Pulau Dai, pada 11 Juni 2026. Evaluasi ini mencakup efektivitas operasi pencarian dan penyelamatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta upaya peningkatan kapasitas penanganan keadaan darurat di daerah kepulauan.

Kendala Sarana dan Prasarana dalam Operasi Pencarian

James R.J. Likko, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten MBD, mengungkapkan bahwa keterbatasan armada laut menjadi hambatan utama dalam proses pencarian korban. "Kami belum memiliki armada kapal maupun speed boat yang dapat dimanfaatkan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan pencarian," jelas Likko. Kondisi ini tidak hanya menghambat penanganan kejadian di Pulau Dai, tetapi juga meningkatkan risiko pada potensi kecelakaan laut di wilayah lain Kabupaten Maluku Barat Daya.

Selain keterbatasan armada, kondisi cuaca dan gelombang laut yang tinggi, bisa mencapai 3 hingga 5 meter, menjadi tantangan serius yang memengaruhi efektivitas operasi pencarian dan keselamatan pelayaran di MBD.

Sinergi dan Dukungan dalam Penanganan Kecelakaan Laut

Meski berbagai keterbatasan tersebut, BPBD MBD terus berkoordinasi erat dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat setempat selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah daerah juga mendukung dengan menyediakan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat yang melakukan pencarian mandiri menggunakan armada terbatas.

Likko menegaskan bahwa selama ini BPBD masih mengandalkan sistem sewa kapal dan speed boat yang kurang efektif karena biaya tinggi dan dapat memperlambat respons saat keadaan darurat. Oleh karena itu, pihaknya terus mengusulkan kepada pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan armada pencarian dan penyelamatan di daerah kepulauan seperti MBD.

Upaya Mitigasi dan Edukasi Keselamatan Pelayaran

Selain peningkatan sarana, BPBD MBD meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir mengenai keselamatan pelayaran. Program ini meliputi penggunaan jaket pelampung (life jacket), pemantauan kondisi cuaca sebelum berlayar, dan penguatan kesadaran akan risiko kecelakaan laut. Upaya ini bertujuan meminimalkan insiden dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Percepatan Kehadiran Basarnas di Maluku Barat Daya

James Likko juga menyampaikan dukungan kuat untuk percepatan pembentukan Kantor Basarnas atau Unit Siaga SAR di Kabupaten Maluku Barat Daya. Usulan ini telah diajukan kepada pemerintah pusat dan BNPB, mengingat karakteristik wilayah MBD yang didominasi lautan dan memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.

"Kami berharap Basarnas dapat segera hadir di MBD," ujar Likko, "Kehadiran mereka akan mempercepat respons pencarian dan pertolongan, terutama karena jarak yang jauh antara MBD dan kantor Basarnas Ambon menjadi kendala dalam waktu tanggap darurat."

Penguatan sistem pencarian dan penyelamatan sangat penting mengingat wilayah MBD berada di kawasan dengan aktivitas geologi tinggi dan perairan luas yang rentan bencana.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, evaluasi yang dilakukan BPBD MBD tidak hanya penting sebagai refleksi terhadap kejadian kecelakaan laut, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat infrastruktur mitigasi bencana di daerah kepulauan. Keterbatasan armada pencarian dan penyelamatan menjadi persoalan krusial yang berdampak langsung pada efektivitas penanganan bencana dan keselamatan masyarakat.

Usulan percepatan pembentukan Basarnas di MBD menunjukkan kebutuhan nyata akan kehadiran lembaga SAR permanen yang tidak sekadar simbolis, melainkan sebagai pusat respons cepat yang mampu mengatasi keterbatasan geografis dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah. Keberadaan Basarnas lokal dapat menjadi game-changer dalam pengurangan risiko bencana laut di Maluku Barat Daya.

Ke depan, masyarakat dan pemerintah daerah perlu terus mengawal proses ini sambil memperkuat edukasi keselamatan pelayaran. Selain itu, pemerintah pusat harus lebih responsif terhadap kebutuhan daerah kepulauan yang rentan bencana agar penanganan darurat tidak lagi terhambat oleh faktor sarana dan prasarana. Hal ini menjadi kunci dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak tragedi di masa mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut dan update terkini mengenai penanganan bencana di Maluku Barat Daya, Anda dapat mengunjungi situs resmi BPBD MBD dan berita terkait di media nasional terpercaya.