KontraS Surabaya Sebut Belasan Demonstran #IndonesiaSekarat Ditangkap Tanpa Dasar Hukum Jelas

Polrestabes Surabaya menangkap belasan demonstran yang tergabung dalam aksi #IndonesiaSekarat di kawasan Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/6) sore hingga malam. Aksi ini menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, sekaligus mengangkat sejumlah tuntutan sosial dan politik lainnya.

Penangkapan Massa Aksi dan Situasi di Lapangan

Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, menyatakan bahwa jumlah massa yang diamankan masih terus dihitung, namun diperkirakan sekitar belasan orang. Penangkapan dilakukan setelah sekelompok peserta aksi melakukan perusakan dan pelemparan di sekitar Gedung Negara Grahadi.

"Masih dihitung ya, tapi sementara ini mungkin ada sekitar belasan lah, kita masih hitung," kata Luthfie kepada wartawan, Jumat malam.

Aparat kepolisian mengerahkan sekitar 320 personel untuk mengawal jalannya unjuk rasa sejak sore hari. Pihak kepolisian mengklaim telah memberikan ruang bagi massa untuk menyampaikan aspirasi sejak sore, namun situasi mulai memanas setelah pukul 18.00 WIB ketika beberapa orang mulai melakukan tindakan anarkis.

Untuk membubarkan massa yang mulai melakukan perusakan, polisi menggunakan pasukan Dalmas dan Pasukan Anti Huru-hara secara bertahap, mengarah ke Bundaran Air Mancur Balai Pemuda. Meskipun demikian, Kapolrestabes memastikan tidak ada korban luka dalam proses pembubaran dan menegaskan bahwa water cannon tidak digunakan untuk menghalau demonstran, melainkan hanya untuk memadamkan api yang dinyalakan saat aksi berlangsung.

KontraS Surabaya: Dasar Hukum Penangkapan Belum Jelas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mencatat hampir 20 massa aksi ditangkap, namun baru empat orang yang terdata secara resmi, terdiri atas dua mahasiswa dan dua pekerja informal, termasuk seorang perempuan. Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Fatkhul Khoir, menyatakan bahwa hingga kini dasar hukum penangkapan belum diketahui secara pasti.

"Ini yang belum kita ketahui ya, mereka dasar ditangkap hari ini dasarnya apa. Kami masih coba melakukan pemantauan dan pada prinsipnya jika dibutuhkan bantuan hukum, pada intinya kami dari KontraS siap mendampingi teman-teman yang hari ini ditangkap pihak polisi," ujar Fatkhul.

Menurut pemantauan KontraS, para peserta aksi yang ditangkap masih berada di sekitar kawasan Grahadi dan belum dipindahkan ke kantor polisi. Fatkhul juga menyaksikan langsung tiga orang ditangkap di lokasi, meskipun belum dapat memastikan apakah mereka termasuk massa aksi.

Mengenai kekerasan terhadap massa yang ditangkap, KontraS masih menunggu adanya pengaduan lengkap sebelum dapat memastikan. Mereka kini fokus pada pendataan dan membuka kanal advokasi bagi yang membutuhkan bantuan hukum.

Isi dan Tuntutan Aksi #IndonesiaSekarat

Unjuk rasa ini diikuti oleh sekitar seratus orang dari berbagai elemen masyarakat sipil seperti mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok lainnya yang menamakan diri Front Anti Kapitalisme. Massa memulai aksi longmarch dari Monumen Kapal Selam di Jalan Pemuda menuju Gedung Grahadi, kemudian menutup Jalan Gubernur Suryo dengan spanduk besar dan membakar sejumlah barang bekas di tengah jalan.

Berikut 11 tuntutan utama aksi #IndonesiaSekarat yang disampaikan:

1. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
2. Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
3. Cabut UU Polri dan UU TNI.
4. Ciptakan lapangan kerja yang layak.
5. Bubarkan Komando Teritorial dan hentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil.
6. Hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land.
7. Bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik tahanan politik.
8. Prioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan.
9. Ciptakan dan perbanyak transportasi umum yang layak, inklusif, dan gratis.
10. Bubarkan parlemen dan bangun kuasa rakyat.
11. Akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penangkapan belasan demonstran #IndonesiaSekarat di Surabaya dengan dasar hukum yang belum jelas menimbulkan kekhawatiran serius terkait hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan dapat memicu ketegangan sosial jika tidak segera dijelaskan secara transparan.

Kejadian ini juga mencerminkan bagaimana aparat keamanan menangani demonstrasi yang berpotensi anarkis dengan menyeimbangkan antara menjaga keamanan dan menghormati hak konstitusional warga negara. Namun, langkah represif tanpa kejelasan hukum bisa menjadi preseden buruk yang memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat sipil.

Ke depan, penting bagi pihak kepolisian dan pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait dasar hukum penangkapan tersebut serta memastikan adanya perlindungan hukum bagi para demonstran yang memang menyampaikan aspirasi secara damai. Masyarakat juga perlu terus memantau perkembangan situasi ini, mengingat isu harga BBM dan kebutuhan pokok masih menjadi persoalan yang sangat sensitif dan berdampak luas.

Selengkapnya mengenai kronologi penangkapan dan tuntutan demonstran dapat dipelajari melalui laporan lengkap di CNN Indonesia.