Gen-Z 20 Tahun Klaim Jadi Presiden Negara Baru Free Republic of Verdis di Eropa

Daniel Jackson, seorang pemuda berusia 20 tahun, membuat gebrakan dengan mengklaim dirinya sebagai presiden dari negara baru bernama Free Republic of Verdis yang didirikan di wilayah perbatasan Eropa. Klaim ini muncul setelah Jackson menemukan sebuah area yang menurutnya tidak dimiliki oleh negara manapun, sebuah konsep yang dikenal sebagai terra nullius dalam hukum internasional.

Wilayah Free Republic of Verdis dan Klaim Terra Nullius

Wilayah yang diklaim sebagai negara baru tersebut terletak di sepanjang Sungai Danube, tepatnya di perbatasan antara Serbia dan Kroasia. Area ini berupa hutan dan pasir dengan luas sekitar 124 acre atau sekitar 0,5 kilometer persegi, yang sedikit lebih besar dari Kota Vatikan, negara terkecil di dunia. Wilayah ini belum pernah dihuni secara permanen dan menjadi sengketa antara Kroasia dan Serbia, di mana Kroasia menganggap wilayah tersebut milik Serbia, sedangkan Serbia menempatkan perbatasan di garis tengah sungai.

Jackson, yang memiliki kewarganegaraan Inggris dan Australia, menegaskan bahwa tidak ada negara yang mengklaim wilayah tersebut secara sah, sehingga ia mendeklarasikan Free Republic of Verdis sebagai negara baru yang berdaulat.

Sejarah dan Ideologi Negara Verdis

Ide mendirikan negara ini berawal saat Jackson berusia 14 tahun ketika mencari wilayah unik di peta digital bersama teman-temannya. Mereka menemukan area yang tampak tidak diklaim negara manapun dan menamai wilayah itu Verdis, berasal dari kata Latin viridis yang berarti hijau, sebagai simbol komitmen negara tersebut terhadap perlindungan lingkungan.

Pada tahun 2019, Jackson secara resmi mendeklarasikan berdirinya Free Republic of Verdis dan terpilih sebagai presiden oleh para pendukungnya. Negara ini kemudian membangun simbol-simbol kenegaraan seperti bendera, lambang, konstitusi, dan pembentukan struktur pemerintahan yang mencakup kementerian luar negeri, dalam negeri, pertahanan, dan infrastruktur.

Mereka juga membuka kantor perwakilan di Inggris dan Serbia yang dijalankan oleh relawan, serta menerbitkan paspor dan kartu identitas untuk para warga negara, meskipun dokumen tersebut belum mendapat pengakuan resmi dunia internasional.

Kewarganegaraan Digital dan Tantangan di Lapangan

Aktivitas pemerintahan Verdis mayoritas berlangsung secara daring. Jackson mengklaim telah menarik ribuan pendukung dari berbagai negara, terutama dari kalangan muda yang tertarik dengan konsep kewarganegaraan digital. Hingga akhir 2025, tercatat sekitar 3.000 orang mendaftar sebagai warga Verdis, dengan 400 orang telah menerima paspor dan kartu identitas.

Namun, upaya untuk mendirikan pemukiman fisik di wilayah tersebut menghadapi hambatan serius. Pada Oktober 2023, Jackson dan pendukungnya mencoba mendirikan kamp dan mengibarkan bendera Verdis. Sayangnya, hanya dalam satu hari, polisi Kroasia membongkar kamp tersebut dan menahan mereka selama 12 jam sebelum mendeportasi kelompok itu.

• Beberapa pendukung dilarang masuk Kroasia selama tiga bulan.
• Jackson dan wakil presidennya mendapatkan larangan masuk seumur hidup karena dianggap ancaman keamanan.

Pemerintah Kroasia menolak klaim Verdis dan menyebut proyek ini sebagai tindakan provokatif tanpa dasar hukum. Mereka menegaskan bahwa sengketa perbatasan tidak berarti wilayah tersebut bebas klaim pihak lain.

Aktivitas dan Harapan Masa Depan

Saat ini, Jackson menjalankan aktivitas pemerintahan Verdis dari Inggris sambil bekerja sebagai pengembang gim lepas di platform Roblox. Meski menghadapi berbagai tantangan, ia tetap optimis dan bertekad untuk tidak menyerah.

"Kami tidak akan menyerah pada tujuan ini. Cepat atau lambat kami akan kembali ke wilayah tersebut," ujar Jackson.

Rencana ke depan termasuk memperkuat komunitas daring dan terus memperjuangkan pengakuan internasional, meskipun tantangan hukum dan politik masih sangat besar.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif Daniel Jackson dan kelompoknya mencerminkan fenomena baru di era digital, yaitu pembentukan negara digital yang menggabungkan konsep kewarganegaraan virtual dengan aspirasi kedaulatan fisik. Walaupun klaim mereka tidak diakui secara internasional dan menghadapi penolakan keras dari negara-negara yang menguasai wilayah tersebut, langkah ini menjadi cermin keresahan dan kreativitas generasi muda dalam mencari identitas dan ruang berpolitik.

Namun, konsekuensi dari klaim semacam ini bisa menimbulkan ketegangan diplomatik dan masalah keamanan, terutama di kawasan yang sudah sensitif secara geopolitik seperti perbatasan Serbia-Kroasia. Pemerintah dan masyarakat internasional perlu mengantisipasi munculnya gerakan serupa yang memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk mendirikan entitas baru.

Ke depannya, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana komunitas internasional merespon fenomena micronation digital ini dan apakah akan ada inovasi hukum untuk mengatur kewarganegaraan virtual. Bagi publik, kisah Free Republic of Verdis mengingatkan bahwa kedaulatan dan negara kini tidak lagi sekadar soal wilayah fisik, melainkan juga identitas dan komunitas yang terbentuk di dunia maya.