Agen Imigrasi Gunakan Kacamata AI Meta, Kritik Privasi Meningkat

Agen imigrasi di Amerika Serikat kini menggunakan kacamata pintar AI buatan Meta untuk melakukan pengawasan masyarakat, langkah yang memicu kekhawatiran dari kalangan aktivis hak sipil dan pengamat kebebasan sipil. Mereka khawatir rekaman yang dihasilkan akan digunakan untuk menindak para pengkritik kampanye deportasi nasional yang digalakkan Presiden Donald Trump.

Selama setahun terakhir, Border Patrol dan Immigration and Customs Enforcement (ICE) semakin sering menggunakan kamera tubuh resmi pemerintah serta teknologi pengenalan wajah di berbagai operasi penangkapan terhadap hampir 400 ribu imigran, yang sering berujung bentrokan dengan pengunjuk rasa.

Investigasi oleh The Independent menemukan bahwa sejak Trump menjabat, agen Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) di enam negara bagian telah terlihat memakai smart glasses Meta yang dilengkapi AI. Dalam beberapa kasus, kacamata tersebut digunakan untuk merekam dan memotret masyarakat secara langsung. Fitur-fitur canggih kacamata ini termasuk kontrol suara untuk menganalisis objek yang dilihat pengguna, koneksi internet, dan kemampuan live streaming video.

Potensi Penyalahgunaan dan Kekhawatiran Privasi

Kemampuan kacamata tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa video dan gambar dapat langsung diteruskan ke perangkat lunak pengenalan wajah atau basis data penegak hukum. CEO Meta, Mark Zuckerberg, sendiri pernah diingatkan soal isu privasi ini saat menghadiri sidang pengadilan terkait kasus kecanduan media sosial.

"Jika kacamata Anda merekam, Anda harus melepasnya," tegas hakim pengadilan Los Angeles. "Tidak boleh ada pengenalan wajah terhadap juri. Jika sudah merekam, data harus dihapus. Ini sangat serius."

Meskipun demikian, DHS mengonfirmasi tidak memiliki kontrak resmi dengan Meta terkait kacamata pintar ini. Kebijakan DHS membolehkan agen memakai kacamata hitam pribadi, tetapi tidak mengizinkan penggunaan perangkat pribadi untuk merekam.

Rekaman Pribadi oleh Agen: Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil

Kelompok hak sipil telah waspada terhadap peningkatan pengawasan melalui perangkat resmi pemerintah seperti kamera tubuh, yang diatur ketat penggunaannya. Namun, penggunaan perangkat pribadi untuk merekam oleh agen merupakan hal berbeda yang berpotensi melanggar aturan dan hak warga.

Patrick G. Eddington, analis pengawasan dan senior fellow di Cato Institute, menyatakan kekhawatirannya terhadap penggunaan luas kacamata Meta, terutama mengingat kebijakan pemerintahan Trump yang menganggap warga yang merekam atau memprotes agen sebagai ancaman keamanan nasional.

"Protes damai dan pengamatan terhadap pegawai pemerintah adalah aktivitas yang sepenuhnya dilindungi oleh Amandemen Pertama," ujarnya. "Data tersebut tidak boleh masuk ke dalam basis data pemerintah."

Eddington menambahkan bahwa penggunaan perangkat pribadi ini memungkinkan pengumpulan data tanpa kontrol, yang bisa dipakai untuk menekan politis kelompok atau individu yang dianggap berseberangan dengan rezim.

Kasus dan Insiden Terkait Penggunaan Kacamata AI Meta

Dalam beberapa kejadian, agen Border Patrol dan ICE terlihat menggunakan kacamata pintar Meta saat operasi di berbagai kota, termasuk Evanston (Illinois), Los Angeles, North Carolina, New Jersey, Louisiana, dan Minnesota.

• Pada Desember 2025 di Evanston, dua agen menggunakan kacamata Meta untuk merekam pengunjuk rasa dalam sebuah operasi imigrasi di sebuah tempat parkir Home Depot.
• Di Los Angeles, selama gelombang protes anti-deportasi musim panas 2025, agen dari unit elit BORTAC terlihat mengenakan kacamata ini saat melakukan pengawasan dan operasi penangkapan.
• Foto-foto menunjukkan agen di Metairie, Louisiana dan Minneapolis juga mengenakan kacamata pintar, meski tidak selalu aktif merekam.

Liz Myers, seorang penduduk Illinois, mengaku tak sadar sedang direkam saat mengikuti aksi protes dan baru mengetahui setelah video tersebut dianalisis oleh media kampus.

Selain itu, ada laporan bahwa beberapa orang yang merekam atau mengikuti agen imigrasi pernah mendapatkan pengawasan intensif, termasuk pemotretan plat nomor kendaraan dan pengendaraan mencurigakan di depan rumah mereka.

Implikasi dan Kontroversi Lebih Lanjut

Kasus kematian dua pengunjuk rasa di Minneapolis pada Januari 2026, Renee Good dan Alex Pretti, yang sempat direkam oleh agen ICE sebelum insiden fatal, menambah ketegangan dan kritik terhadap praktik pengawasan berlebihan oleh aparat.

Dalam sidang Senat, Kepala ICE Todd Lyons menyatakan bahwa agen diperintahkan merekam jika akan melakukan penangkapan terhadap "agitator," dan rekaman tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum.

Namun, kebijakan resmi melarang penggunaan perangkat pribadi untuk merekam, dan DHS menegaskan belum ada investigasi terkait penggunaan kacamata pintar Meta oleh agen.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penggunaan kacamata AI Meta oleh agen imigrasi menandai eskalasi pengawasan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan privasi warga negara. Dengan kemampuan merekam secara diam-diam dan menghubungkan data ke sistem pengenalan wajah, ada risiko besar data warga yang melakukan aktivitas legal—seperti protes atau pengamatan—disalahgunakan sebagai basis untuk tindakan represif.

Fenomena ini mencerminkan tren global yang mengkhawatirkan dalam penggunaan teknologi tinggi tanpa regulasi ketat dan transparansi yang memadai. Selain itu, penggunaan perangkat pribadi oleh aparat melemahkan mekanisme akuntabilitas dan pengawasan internal, membuka peluang pelanggaran hukum dan etika yang sulit terdeteksi.

Ke depan, publik dan legislatif harus menuntut kebijakan tegas yang mengatur penggunaan teknologi pengawasan, memastikan perlindungan hak konstitusional, dan menghentikan praktik intimidasi terhadap warga. Media juga perlu terus mengawal isu ini agar tidak berkembang menjadi alat penindasan sistemik.

Kesimpulan

Penggunaan kacamata AI Meta oleh agen imigrasi AS membuka babak baru dalam kontroversi pengawasan massal dan pelanggaran privasi. Sementara teknologi ini menawarkan kemudahan bagi penegak hukum, tanpa aturan ketat dan transparansi, ia berpotensi menjadi senjata untuk menekan kebebasan sipil dan hak warga yang sah. Perkembangan isu ini wajib terus dipantau karena menyentuh akar demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.