Senator Desak ByteDance Segera Tutup Aplikasi Video AI Seedance 2.0 Karena Pelanggaran Hak Cipta

Senator Marsha Blackburn dari Tennessee dan Peter Welch dari Vermont secara tegas meminta ByteDance untuk segera menutup aplikasi video berbasis kecerdasan buatan (AI) mereka, Seedance 2.0, karena dianggap melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

Surat dari kedua senator yang ditujukan kepada CEO ByteDance, Liang Rubo, dan pertama kali diperoleh oleh CNBC, menyatakan bahwa Seedance 2.0 merupakan contoh paling nyata dari pelanggaran hak cipta oleh produk ByteDance. Mereka menuntut penutupan aplikasi tersebut dan penerapan langkah-langkah pengamanan yang berarti untuk mencegah keluaran video yang melanggar hak cipta lebih lanjut.

Kontroversi Seedance 2.0 dan Pelanggaran Hak Cipta

Seedance 2.0 memicu kontroversi karena memungkinkan pengguna membuat video AI menggunakan sosok nyata dan karakter berlisensi, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti aktor Tom Cruise, Brad Pitt, dan karakter dari serial Netflix "Stranger Things". Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

"Perusahaan global yang bertanggung jawab harus mematuhi hukum dan menghormati hak ekonomi inti, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan citra pribadi," tulis Blackburn dan Welch dalam surat mereka.

ByteDance sendiri telah menunda peluncuran global Seedance 2.0 untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul. Seorang juru bicara ByteDance mengatakan kepada CNBC bahwa perusahaan menghormati hak kekayaan intelektual dan sedang mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengamanan agar mencegah penggunaan tidak sah atas hak cipta dan citra oleh pengguna.

Reaksi Industri dan Tindakan Hukum

Tidak hanya dari kalangan legislatif, kelompok industri Hollywood seperti Motion Picture Association juga mengirimkan surat perintah berhenti dan menghentikan (cease-and-desist) kepada ByteDance terkait aplikasi ini. Laporan dari The Information menyebutkan bahwa ByteDance memang telah menghentikan peluncuran global aplikasi tersebut untuk sementara waktu.

Perkembangan Regulasi AI di Amerika Serikat

Meskipun ada kekhawatiran yang meningkat, Kongres Amerika Serikat sejauh ini cenderung mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mengatur pengembangan AI, untuk tidak menghambat inovasi dan daya saing perusahaan AS di tingkat global. Beberapa legislator juga menyatakan bahwa regulasi yang dibuat beberapa tahun lalu sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi AI yang sangat cepat, termasuk kemunculan AI yang lebih otonom atau agentic AI.

Namun, senator Blackburn dan Welch telah memperkenalkan beberapa rancangan undang-undang yang menargetkan perlindungan karya seni dari eksploitasi oleh teknologi AI. Pada bulan Agustus lalu, mereka mengajukan RUU untuk membantu para seniman melindungi karya berhak cipta mereka agar tidak digunakan secara tidak sah dalam pelatihan model AI.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, desakan penutupan Seedance 2.0 ini menandai titik penting dalam perdebatan global mengenai penggunaan teknologi AI yang semakin canggih. Pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan citra pribadi dalam aplikasi AI bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut etika dan perlindungan hak individu dan kreator.

Langkah keras dari senator Blackburn dan Welch bisa memicu regulasi yang lebih ketat dan spesifik terhadap aplikasi AI yang menggunakan data berlisensi dan wajah manusia. Ini juga menjadi peringatan bagi perusahaan teknologi global, termasuk ByteDance, agar lebih berhati-hati dan transparan dalam mengembangkan produk AI mereka.

Selanjutnya, publik dan pembuat kebijakan harus terus memantau bagaimana regulasi dan praktik industri AI berkembang agar tidak terjadi eksploitasi hak cipta tanpa kontrol. Perkembangan ini juga mengindikasikan bahwa era digital menuntut aturan hukum dan etika baru yang mampu mengimbangi percepatan inovasi teknologi.

Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tetap mengikuti berita terbaru terkait regulasi AI dan dampaknya terhadap hak kekayaan intelektual serta perlindungan data pribadi.