Prabowo Tegaskan RI Tunda Kirim Pasukan ke Gaza, Fokus Lindungi Warga Sipil

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, ditunda sementara waktu akibat meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Prabowo juga memperjelas bahwa misi tersebut tidak bertujuan melucuti senjata Hamas melainkan fokus pada perlindungan warga sipil yang terdampak konflik.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara Presiden Prabowo Menjawab di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (19/3/2026). Ia menjelaskan bahwa pengiriman pasukan perdamaian merupakan bagian dari dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan dan perdamaian Palestina, tetapi pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak terkait.

Penundaan Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia

Menurut Prabowo, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini sedang ditangguhkan karena eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang semakin memanas. Situasi tersebut membuat kondisi di lapangan tidak kondusif untuk misi kemanusiaan dan perdamaian.

"Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan," ujar Prabowo.

Rencana awalnya, Indonesia bersiap mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dengan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Namun, pengiriman ini menunggu mandat resmi dari PBB dan kondisi yang lebih stabil agar pasukan Indonesia bisa menjalankan misi dengan efektif.

Fokus Misi: Perlindungan Warga Sipil, Bukan Melucuti Senjata Hamas

Prabowo menegaskan batasan nasional Indonesia dalam misi ini, yaitu tidak akan terlibat dalam operasi militer terhadap Hamas maupun mengambil senjata kelompok tersebut. Hal ini menjadi prinsip utama yang harus dipahami semua pihak sebelum melibatkan Indonesia.

"Kita tegas, tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas," kata Prabowo. "Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, de-weaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun," lanjutnya.

Prabowo juga menyebut bahwa persetujuan dari pimpinan Hamas sangat penting karena mereka menguasai wilayah Gaza secara de facto. Kesepakatan ini menjadi syarat mutlak agar pasukan perdamaian Indonesia dapat diterima dan menjalankan tugasnya secara efektif.

Konsultasi dengan Negara-Negara Mayoritas Muslim dan Board of Peace

Dalam pengambilan keputusan, Indonesia juga berkonsultasi dengan berbagai negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Board of Peace (BoP), seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir. Persetujuan bersama dari negara-negara ini menjadi faktor penting dalam menentukan keterlibatan Indonesia.

"Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia," jelas Prabowo.

Hal ini menunjukkan Indonesia berkomitmen untuk menjaga prinsip diplomasi dan kerja sama internasional yang inklusif dalam misi perdamaian di Gaza.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan Indonesia menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza mencerminkan sikap bijak dan realistis menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sangat kompleks dan volatile. Langkah ini menghindarkan Indonesia dari risiko terjebak dalam konflik militer yang lebih luas, terutama mengingat ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Penegasan Prabowo mengenai batasan nasional tidak terlibat dalam pelucutan senjata Hamas juga penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara netral dan pendukung perdamaian, bukan pihak yang memihak militer. Fokus pada perlindungan warga sipil menunjukkan komitmen kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-nilai PBB dan hukum internasional.

Ke depan, publik perlu mencermati bagaimana perkembangan situasi di Gaza dan peran Indonesia dalam diplomasi internasional yang lebih luas, terutama dalam inisiatif Board of Peace. Jika kondisi memungkinkan, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lain dalam memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian konflik global tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan kemanusiaan.

Untuk itu, tetaplah mengikuti perkembangan berita ini agar mendapatkan update terbaru mengenai langkah diplomasi dan misi perdamaian Indonesia di Gaza.