Xi Jinping Tegaskan Penegakan Hukum Internasional di Tengah Konflik Timur Tengah

Presiden China Xi Jinping secara terang-terangan membahas eskalasi konflik di Timur Tengah dalam pertemuannya dengan Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi, di Balai Besar Rakyat, Beijing, pada 14 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Xi menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional sebagai fondasi utama perdamaian di kawasan yang tengah dilanda ketegangan dan gejolak ekonomi global.

Penegasan Xi Jinping soal Supremasi Hukum Internasional

Dalam pertemuan resmi yang dikutip dari kantor berita Xinhua, Xi menyatakan bahwa prinsip hukum internasional tidak boleh diterapkan secara selektif.

"Supremasi hukum tidak bisa digunakan bila menguntungkan dan diabaikan bila tidak menguntungkan," ujar Xi.

Latar Belakang Ketegangan di Timur Tengah

Ketegangan di Timur Tengah meningkat tajam setelah pembicaraan damai antara Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan pada awal tahun ini. Sejak pecahnya konflik pada akhir Februari 2026, Iran mengambil langkah ekstrem dengan menutup jalur pelayaran strategis Selat Hormuz bagi kapal-kapal dari negara yang dianggap bermusuhan.

Situasi semakin memburuk saat militer AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dengan tuduhan bahwa Teheran melakukan "terorisme ekonomi". Blokade ini berdampak signifikan terhadap perdagangan energi global, khususnya pengiriman minyak dari negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, yang merosot tajam.

Dampak Konflik terhadap Pasokan Energi Global

• Serangan rudal dan drone Iran ke infrastruktur energi negara-negara Teluk makin memperkeruh keadaan.
• Gangguan pasokan energi berdampak hingga Asia, termasuk menurunnya impor gas alam China ke level terendah sejak Oktober 2022.
• Pengiriman minyak mentah ke China turun sebesar 2,8%, menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungan energi global.

Dalam konteks ini, Xi Jinping mengingatkan seluruh dunia agar tidak kembali kepada "hukum rimba" dalam menyelesaikan konflik, mengedepankan penyelesaian damai berdasarkan aturan hukum internasional.

Persiapan Pertemuan dengan Presiden AS

Pernyataan Xi ini muncul menjelang rencana pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Beijing bulan depan, yang diharapkan menjadi momen penting untuk membahas stabilitas kawasan dan kerja sama global dalam mengatasi dampak konflik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Xi Jinping ini merupakan sinyal kuat bahwa China ingin mengambil peran lebih aktif sebagai mediator dalam konflik Timur Tengah yang berpotensi mengganggu ekonomi global, terutama pasokan energi. Sindiran halus terhadap AS dan Israel dalam konteks hukum internasional menunjukkan ketegangan diplomatik yang tidak hanya bersifat regional, tapi juga melibatkan kekuatan global.

Lebih jauh, ketegangan yang berlarut-larut di Selat Hormuz dan blokade pelabuhan Iran dapat memperburuk krisis energi dunia, mempercepat inflasi, dan memicu ketidakstabilan politik di berbagai negara yang bergantung pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Para pembaca perlu mengawasi perkembangan pertemuan Xi-Trump bulan depan, yang berpotensi menjadi titik balik diplomasi dan stabilitas energi global. Jika kedua negara besar ini berhasil mencapai kesepakatan, akan ada harapan meredanya konflik dan pemulihan ekonomi regional. Namun, kegagalan diplomasi bisa memperpanjang ketidakpastian dan ketegangan yang merugikan banyak pihak.

Untuk informasi lebih lanjut, laporan asli dapat dibaca di CNBC Indonesia.