MK Tegaskan Tanpa Audit BPK Tidak Ada Kerugian Negara, Stop Kriminalisasi Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memberikan titik balik penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Putusan ini secara tegas menegaskan bahwa tanpa adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak dapat dibuktikan adanya kerugian negara.

Prinsip Kerugian Negara Harus Berdasarkan Audit BPK

Advokat muda Jhon Michaele Berhitu menegaskan kepada media pada Senin (6/4/2026) bahwa MK telah memberikan batasan yang jelas mengenai pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Selama ini, unsur kerugian negara kerap ditafsirkan secara luas dan menjadi dasar kriminalisasi dalam penanganan kasus korupsi.

“Kerugian negara tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi atau potensi. Harus nyata dan dibuktikan melalui audit BPK. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujar Berhitu.

Menurutnya, audit BPK adalah satu-satunya lembaga dengan kewenangan konstitusional untuk menetapkan kerugian negara secara sah. Tanpa hasil audit yang sah, unsur kerugian negara secara hukum tidak terpenuhi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan.

Implikasi Putusan MK bagi Penegakan Hukum Korupsi

Berhitu menegaskan, jika dalam suatu perkara tidak terdapat hasil audit BPK yang valid, maka unsur kerugian negara secara hukum harus dianggap tidak terpenuhi. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti terdakwa berhak mendapatkan pembebasan karena tidak ada bukti yang sah.

Hal ini membawa implikasi besar bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi dengan memaksakan unsur kerugian negara tanpa dasar yang kuat. Penegakan hukum harus berjalan sesuai koridor konstitusi dan prinsip due process of law, memastikan setiap proses hukum berlangsung adil dan transparan.

Peran Independensi Hakim dan Pengawasan DPR

Berhitu juga mengingatkan pentingnya independensi hakim dalam memutus perkara korupsi. Hakim harus menjadi corong undang-undang yang bebas dari tekanan atau intervensi dari pihak manapun demi menghadirkan putusan yang berkeadilan.

Dalam hal ini, Komisi III DPR RI diminta menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional. Tujuannya adalah memastikan sistem peradilan tetap independen dan bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat merusak kredibilitas dan integritas penegakan hukum.

Harapan untuk Penegakan Hukum yang Lebih Adil

Dengan keluarnya putusan MK ini, diharapkan praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan semakin menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini menjadi landasan hukum yang memperkuat perlindungan terhadap kriminalisasi tanpa dasar pembuktian yang sah, sehingga menciptakan iklim hukum yang sehat dan berimbang.

• Audit BPK sebagai satu-satunya metode pembuktian kerugian negara yang sah.
• Penolakan terhadap asumsi atau potensi kerugian negara tanpa bukti nyata.
• Perlindungan hak terdakwa melalui prinsip due process of law.
• Pentingnya independensi hakim dalam memutus perkara.
• Peran DPR sebagai pengawas sistem peradilan agar bebas dari intervensi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, putusan MK ini merupakan game-changer dalam sistem penegakan hukum korupsi di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa kerugian negara harus dibuktikan secara nyata melalui audit BPK, putusan ini menutup celah praktik kriminalisasi yang selama ini kerap terjadi akibat interpretasi kerugian negara yang terlalu luas dan subjektif.

Ke depan, aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dan berfokus pada bukti konkret agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan pada reputasi sistem hukum nasional. Putusan ini juga menuntut reformasi budaya penegakan hukum yang lebih profesional dan akuntabel.

Selain itu, independensi hakim dan pengawasan DPR menjadi kunci utama untuk menjaga sistem peradilan agar tidak menjadi alat politik atau kekuasaan. Pembaca perlu mencermati perkembangan implementasi putusan ini sebagai indikator kemajuan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Untuk informasi lengkap terkait putusan ini, silakan kunjungi sumber resmi Tribun Maluku.