AS Akhiri Permusuhan dengan Iran Sejak Gencatan Senjata April 2026

Amerika Serikat disebut telah mengakhiri permusuhan dengan Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026, sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 7 April lalu. Perkembangan ini menandai perubahan signifikan dalam konflik yang telah berlangsung di Timur Tengah selama beberapa bulan terakhir.

Gencatan Senjata dan Pengakhiran Permusuhan

Laporan terbaru menunjukkan bahwa gencatan senjata AS-Iran yang mulai berlaku pada 7 April 2026 sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 22 April dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu yang jelas. Sejak itu, tidak ada lagi baku tembak antara kedua negara.

Salah satu pejabat AS kepada NBC menyatakan, "Untuk tujuan Resolusi Kekuatan Perang, permusuhan yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir." Pernyataan ini dikutip oleh Anadolu Agency pada Kamis, 30 April 2026.

Meski gencatan senjata sudah berlangsung, Iran tetap dalam kondisi siaga tinggi karena khawatir akan kemungkinan serangan udara mendadak dari Washington.

"Tidak ada baku tembak antara Angkatan Bersenjata AS dan Iran sejak Selasa, 7 April," ujar sumber tersebut, yang dikutip Al Jazeera.

Implikasi UU Kekuatan Perang AS

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan bahwa adanya gencatan senjata ini harus menjadi pertimbangan bagi Kongres Amerika Serikat untuk menunda persetujuan lebih lanjut terkait operasi militer di luar negeri. Namun, pemerintah AS sejauh ini belum memenuhi syarat untuk menghentikan perang sesuai dengan Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act) tahun 1973.

UU Kekuatan Perang mengatur bahwa Presiden AS harus membatasi pengerahan pasukan dalam konflik yang sedang berlangsung setelah 60 hari, kecuali jika mendapat mandat dari Kongres untuk melanjutkan.

1. Presiden harus memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah memulai aksi militer.
2. Pasukan hanya bisa dikerahkan selama 60 hari tanpa persetujuan Kongres.
3. Jika ingin melanjutkan, Kongres harus mengesahkan perpanjangan atau otorisasi resmi.

Berdasarkan hitungan tersebut, perang yang diluncurkan sejak 28 Februari telah mencapai batas 60 hari pada 1 Mei 2026. Presiden Trump hanya dapat melanjutkan operasi militer jika Kongres menyetujui perpanjangan 30 hari atau memberikan otorisasi lebih lama, yang hingga kini belum terjadi.

Negosiasi Lanjutan dan Tantangan Diplomatik

Di luar dinamika hukum dan militer, AS dan Iran sedang berupaya menghidupkan kembali jalur diplomasi. Teheran dilaporkan telah mengirim proposal baru ke Washington pekan lalu. Proposal tersebut berfokus pada penyelesaian isu Selat Hormuz dan mengakhiri permusuhan, namun tidak membahas kesepakatan nuklir yang selama ini menjadi titik krusial hubungan kedua negara.

Presiden Trump menolak usulan tersebut karena tidak memasukkan isu nuklir sebagai bagian dari solusi. Sebagai gantinya, dia memilih untuk memperpanjang blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, mempertahankan tekanan maksimum terhadap Teheran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengumuman berakhirnya permusuhan antara AS dan Iran sejak gencatan senjata April 2026 merupakan langkah penting yang berpotensi membuka jalan bagi stabilitas lebih luas di kawasan Timur Tengah. Namun, masih banyak ketidakpastian terkait kelanjutan hubungan diplomatik dan potensi eskalasi di masa depan, terutama karena persoalan nuklir tetap menjadi isu sensitif yang belum terselesaikan.

Lebih jauh, keputusan Presiden Trump yang menolak proposal Iran dan memperpanjang blokade pelabuhan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih menjadi senjata utama AS dalam negosiasi. Ini bisa memperpanjang ketegangan dan menimbulkan risiko konflik baru jika salah satu pihak mengambil langkah agresif.

Publik dan pengamat internasional harus mencermati bagaimana Kongres AS akan merespons situasi ini, terutama terkait UU Kekuatan Perang yang membatasi otoritas Presiden dalam konflik militer. Keputusan Kongres akan sangat menentukan arah kebijakan AS selanjutnya dan dampaknya bagi keamanan regional.

Untuk update terbaru dan perkembangan lebih lanjut terkait hubungan AS-Iran, Anda dapat mengikuti laporan resmi dari CNN Indonesia dan media internasional terpercaya seperti Al Jazeera.