DPR Kebut Pembahasan 5 RUU Jelang Lebaran, Prioritas RUU PPRT dan Hak Cipta

DPR RI tengah mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) jelang cuti bersama Idulfitri 2026. Langkah percepatan ini dilakukan untuk memastikan sejumlah RUU prioritas dapat segera disahkan sebelum masa cuti guna mendukung agenda legislasi nasional.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lima RUU yang sedang dibahas secara bersamaan. Kelima RUU tersebut akan dibahas intensif melalui rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026.

Kelima RUU Prioritas DPR Jelang Lebaran

Dasco menjelaskan bahwa kelima RUU tersebut adalah:

• RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan diajukan sebagai usul inisiatif DPR dan menjadi prioritas pembahasan.
• RUU Hak Cipta yang juga menjadi usul inisiatif DPR dan diharapkan dapat segera disahkan.
• RUU Ketenagakerjaan yang pembentukannya melibatkan tim bersama para serikat pekerja agar aspirasi buruh terakomodasi.
• RUU Perampasan Aset yang saat ini dalam tahap harmonisasi dan akan melibatkan partisipasi publik.
• RUU Satu Data yang juga akan segera dibahas setelah proses harmonisasi RUU Perampasan Aset.

"Kami habis rapat di Badan Legislasi, dan sebentar lagi akan mengadakan rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah yang pada paripurna besok," jelas Dasco di kompleks parlemen, Rabu (11/3).

Prioritas Utama: RUU PPRT dan RUU Hak Cipta

Menurut Dasco, dari lima RUU yang tengah dipercepat pembahasannya, RUU PPRT dan RUU Hak Cipta menjadi prioritas utama yang ditargetkan segera disahkan tahun ini. RUU PPRT sendiri merupakan salah satu RUU yang telah lama tertunda selama 22 tahun dan dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.

Selain itu, RUU Hak Cipta juga penting agar Indonesia dapat semakin memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital yang semakin berkembang pesat.

Dasco menambahkan, "Target pertama adalah pengesahan RUU PPRT, lalu kemudian Undang-Undang Cipta Kerja," menegaskan bahwa kedua RUU ini menjadi fokus utama DPR dalam agenda legislasi tahun ini.

Proses Harmonisasi dan Partisipasi Publik

Untuk RUU Perampasan Aset, DPR berencana menggelar partisipasi publik guna memastikan proses pembuatannya inklusif dan harmonis dengan regulasi yang ada. Ini menunjukkan komitmen DPR dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas.

Demikian juga dengan RUU Satu Data, yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan data nasional dan diharapkan dapat memperkuat tata kelola data pemerintah secara terintegrasi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, percepatan pembahasan kelima RUU ini menjelang cuti Lebaran 2026 bukan hanya sekadar upaya memenuhi target legislasi, tetapi juga menandai momentum penting dalam menjawab kebutuhan hukum dan sosial masyarakat. RUU PPRT yang sudah lama mandek selama lebih dari dua dekade akhirnya mendapatkan perhatian serius, yang dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang selama ini rentan terhadap eksploitasi.

Selain itu, pengesahan RUU Hak Cipta di era digital sangat krusial untuk mendorong inovasi dan melindungi karya kreatif Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian kreatif nasional. Namun, perlu diperhatikan agar proses harmonisasi RUU Perampasan Aset dan Satu Data berjalan transparan dan melibatkan publik secara luas agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Ke depan, publik dan pemangku kepentingan sebaiknya terus memantau perkembangan pembahasan RUU ini, mengingat keputusan yang diambil akan berdampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, hak kekayaan intelektual, hingga tata kelola aset dan data nasional. Ini adalah momentum DPR untuk menunjukkan efektivitas dan responsivitasnya terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, pengesahan RUU ini menjadi indikator penting bagi kualitas legislasi dan keberlanjutan pembangunan hukum di Indonesia.

Simak terus perkembangan pembahasan RUU ini agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang akan menentukan arah kebijakan nasional ke depan.