RUU Hak Cipta 2026 Atur Royalti dan Perlindungan Karya Jurnalistik

Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang tengah diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2026 membawa agenda penting terkait perlindungan karya jurnalistik. RUU ini bertujuan mengatur secara tegas mengenai izin dan royalti atas karya jurnalistik, sehingga karya tersebut tidak bisa disadur atau disebarluaskan secara bebas tanpa persetujuan pembuatnya.

Perlindungan Hak Eksklusif Karya Jurnalistik

Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa meskipun karya jurnalistik bersifat informasi dan sering dianggap publik, namun secara hukum karya tersebut harus mendapatkan perlakuan serupa dengan karya cipta lain seperti lagu atau karya seni. "Setiap karya, baik lagu maupun karya jurnalistik, harus ada perlindungan hak eksklusifnya," ujar Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

RUU Hak Cipta itu akan menetapkan bahwa penyebaran ulang atau pengadopsian karya jurnalistik hanya dapat dilakukan dengan izin resmi dan pembayaran royalti kepada pencipta karya tersebut. Hal ini menjadi tonggak penting dalam melindungi hak ekonomi dan moral para jurnalis dan media.

Isi dan Mekanisme RUU Hak Cipta untuk Karya Jurnalistik

Dalam RUU ini, karya jurnalistik yang dihasilkan seorang jurnalis atau lembaga media memiliki hak eksklusif yang melekat, sehingga apabila karya tersebut ingin dipakai kembali oleh pihak lain, harus memenuhi beberapa persyaratan:

• Mendapatkan izin resmi dari pemilik hak cipta karya jurnalistik tersebut.
• Melakukan pembayaran royalti sesuai ketentuan yang berlaku.
• Menjamin penghargaan terhadap hak moral jurnalis sebagai pencipta karya.

Bob Hasan menegaskan, "Kalau karya tersebut mengandung unsur ciptaan dan kemudian diadopsi menjadi hasil karya jurnalistik, penyebarannya harus melalui izin dan terdapat hak royalti." Ini akan menjadi sistem yang memastikan karya jurnalistik tidak dimanfaatkan secara sepihak tanpa kompensasi kepada pembuatnya.

Proses Legislasi dan Target Pengesahan

RUU Hak Cipta telah resmi masuk sebagai usul inisiatif DPR dan akan segera dibahas bersama pemerintah. DPR menargetkan pengesahan RUU ini pada tahun 2026, bersamaan dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Sebelum pembahasan resmi, DPR akan menunggu dokumen penting seperti Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan lebih lanjut. Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyatakan, "Target utama adalah pengesahan RUU PPRT terlebih dahulu, kemudian Undang-Undang Hak Cipta."

Implikasi dan Tantangan di Era Digital

RUU ini menjadi sangat relevan di tengah perkembangan teknologi digital yang memudahkan penyebaran konten secara masif. Perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik menjadi kunci agar para pencipta mendapatkan penghargaan dan penghasilan yang layak, sekaligus mencegah pembajakan atau penyalahgunaan konten.

Selain itu, RUU juga menanggapi kekhawatiran terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi mengambil dan memanfaatkan karya jurnalistik tanpa izin. Beberapa kelompok penerbit telah mengusulkan revisi UU Hak Cipta untuk mengantisipasi hal tersebut agar konten asli tetap terlindungi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif DPR mengatur royalti dan perlindungan khusus untuk karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta merupakan langkah strategis dan sangat penting untuk memperkuat industri media di Indonesia. Selama ini, karya jurnalistik seringkali rentan disadur tanpa izin, sehingga pendapatan dan hak moral jurnalis tidak terjamin.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tercipta ekosistem media yang lebih sehat dan berkelanjutan, di mana para pembuat konten mendapatkan penghargaan yang layak. Namun, implementasi aturan ini harus diiringi dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas.

Ke depan, publik serta pelaku industri media perlu terus mengawal proses legislasi ini agar RUU Hak Cipta bisa segera berlaku efektif. Penyesuaian juga harus dilakukan terhadap perkembangan teknologi digital dan potensi penyalahgunaan karya oleh mesin AI agar perlindungan hak cipta dapat berjalan maksimal.

Dengan demikian, RUU Hak Cipta 2026 bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal keberlangsungan profesi jurnalistik dan kualitas informasi yang sampai ke masyarakat.