PDIP Usul WFH 1 Hari Sepekan Selasa-Kamis untuk Cegah Long Weekend

Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mengajukan usulan agar kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan tidak diterapkan pada hari Jumat atau Senin. Usulan ini bertujuan untuk mencegah WFH menjadi kesempatan libur panjang yang justru bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Dalam pernyataannya pada Jumat, 27 Maret 2026, Deddy menjelaskan, "Tujuan WFH itu apa? Jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin. Hal ini untuk mencegah WFH dijadikan libur long weekend sehingga tujuan awal tidak akan tercapai, bahkan berpotensi meningkatkan konsumsi BBM," jelasnya saat dihubungi.

Usulan Hari WFH di Antara Selasa sampai Kamis

Deddy menyarankan agar hari WFH dipilih di antara Selasa, Rabu, dan Kamis. Menurutnya, rentang hari ini lebih efektif karena hari Senin dapat digunakan untuk perencanaan dan briefing, sedangkan hari Jumat difokuskan untuk evaluasi kerja.

"Oleh karena itu yang paling cocok adalah Selasa-Kamis di mana hari Senin digunakan untuk perencanaan atau briefing dan hari Jumat untuk evaluasi," ujar Deddy.

Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas kerja dan mencegah penyalahgunaan WFH sebagai libur panjang yang menyebabkan peningkatan konsumsi BBM, yang saat ini menjadi perhatian nasional.

Pentingnya SOP Pengawasan dan Pelayanan Publik

Selain usulan hari WFH, Deddy juga menekankan perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan WFH. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang bersifat esensial tidak boleh dilakukan secara WFH karena dapat menimbulkan efek domino negatif terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi.

• Pelayanan publik esensial harus tetap hadir secara langsung.
• Penentuan shift WFH diserahkan kepada masing-masing instansi, kepala daerah, atau pimpinan lembaga.
• Pelaksanaan WFH tidak boleh dipukul rata nasional untuk menjaga kualitas layanan.

"Bidang apa saja yg diperbolehkan untuk WFH? Menurut saya yang terkait pelayanan publik esensial tidak boleh WFH karena akan menyebabkan efek domino bagi publik dan aktivitas ekonomi," tambah Deddy.

Perangkat Digital dan Produktivitas ASN Saat WFH

Deddy juga mengingatkan pentingnya perangkat kerja yang memadai bagi ASN saat WFH. Tanpa perangkat yang memadai seperti komputer, tablet, dan alat komunikasi yang terhubung secara terus menerus selama jam kerja, WFH sama saja dengan libur dan tidak efektif.

"Apakah semua ASN memiliki perangkat komputer, tablet maupun alat komunikasi yang tersambung secara terus menerus selama jam kerja? Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur sebab tak dapat diawasi dan tak mengerjakan apa pun. Sebut saja libur dan bukan WFH," ujar Deddy.

Konteks Kebijakan dan Langkah Pemerintah

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan kapan hari WFH diterapkan secara resmi dalam rangka penghematan energi. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut bahwa pembahasan hari WFH sudah hampir mencapai kesepakatan mayoritas suara di tingkat pemerintahan.

Usulan Deddy ini menambah wacana penting terkait kebijakan WFH yang tidak hanya soal efisiensi energi, tetapi juga menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan upaya pemerintah memotong jatah BBM dan penghematan energi lainnya, seperti pengurangan penggunaan listrik di instansi pemerintah.

Menurut laporan detikNews, kebijakan ini juga penting untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan dari WFH jika tidak diatur dengan tepat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, usulan PDIP yang dimotori Deddy Sitorus ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan manfaat WFH tanpa menimbulkan konsekuensi negatif seperti libur panjang dan lonjakan konsumsi BBM. Mengingat isu energi dan BBM yang semakin krusial, kebijakan WFH harus didesain dengan cermat agar tidak menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan atau libur panjang yang justru menambah beban konsumsi BBM.

Selain itu, pembagian hari kerja yang jelas dan pengawasan ketat bagi ASN memperlihatkan kebutuhan untuk membedakan antara sektor yang dapat bekerja dari rumah dan sektor pelayanan publik yang harus tetap hadir. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan kualitas birokrasi tetap terjaga.

Ke depan, pembahasan ini harus terus dipantau, terutama bagaimana pemerintah pusat dan daerah merumuskan SOP serta pengawasan di lapangan. Juga perlu diantisipasi kesiapan perangkat digital ASN agar WFH benar-benar produktif dan bukan sekadar formalitas yang mengurangi kinerja. Dengan demikian, kebijakan ini bisa menjadi solusi penghematan energi yang efektif sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik.

Untuk perkembangan lebih lanjut soal kebijakan WFH dan penghematan BBM, masyarakat disarankan mengikuti update resmi dari pemerintah dan DPR.