Bupati Pekalongan Kena OTT KPK: Terungkap 26 Properti Senilai Rp 74 Miliar

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, baru saja menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 3 Maret 2026, di Semarang, Jawa Tengah. Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penangkapan ini bukan hanya menguak praktik korupsi yang merugikan negara, tetapi juga menarik perhatian karena laporan harta kekayaan Fadia Arafiq yang terbilang fantastis. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 30 Maret 2025 untuk periode 2024, Bupati Pekalongan ini memiliki total kekayaan mencapai Rp 85,6 miliar.

Rincian Kekayaan Properti Bupati Pekalongan

Dari total kekayaannya, mayoritas berasal dari kepemilikan properti yang tersebar di beberapa daerah strategis Indonesia, terutama di Pekalongan dan Bogor, dengan nilai mencapai Rp 74,29 miliar. Berikut beberapa properti utama yang dimiliki oleh Fadia Arafiq:

• Tanah seluas 2.720 m2 di Kabupaten/Kota Pekalongan senilai Rp 2,04 miliar
• Tanah dan bangunan di Bogor dengan nilai hingga Rp 10 miliar
• Properti di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur dengan nilai mencapai miliaran rupiah
• Tanah dan bangunan di Semarang dan Badung dengan nilai jutaan rupiah hingga miliaran
• Berbagai properti lain di Pekalongan dengan luas dan nilai beragam

Total ada 26 properti yang tercatat atas nama Bupati Fadia, yang sebagian besar diperoleh secara pribadi (hasil sendiri).

Kendaraan, Harta Bergerak, dan Utang

Selain properti, LHKPN Fadia juga mencatat kepemilikan kendaraan senilai Rp 1,18 miliar, termasuk mobil Hyundai Minibus tahun 2013 dan mobil mewah Alphard X A/T 2.4 tahun 2018. Harta bergerak lainnya mencapai Rp 3,02 miliar.

Tak hanya itu, uang tunai dan setara kas yang dimilikinya juga cukup besar, yakni sekitar Rp 10,33 miliar. Namun, Fadia juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 3,2 miliar sehingga total kekayaan bersihnya tetap di angka Rp 85,6 miliar.

Kasus OTT dan Dugaan Korupsi Pengadaan

KPK menangkap Fadia Arafiq dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan 11 orang lainnya. OTT ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan yang merugikan keuangan negara. KPK masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan dan modus korupsi yang terjadi.

"Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen KPK untuk terus memberantas korupsi di seluruh lapisan pemerintahan," ujar juru bicara KPK.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus OTT Bupati Pekalongan ini menjadi cermin nyata bagaimana kekayaan pejabat publik bisa sangat berlimpah di tengah dugaan penyalahgunaan wewenang. Dengan kepemilikan 26 properti bernilai puluhan miliar rupiah, persoalan transparansi dan akuntabilitas pejabat daerah menjadi sorotan utama.

Kejadian ini juga mengingatkan kita akan perlunya penguatan sistem pengawasan dan audit kekayaan pejabat secara berkala dan menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri. Selain itu, publik harus terus mendesak penegak hukum untuk menindak tegas kasus korupsi tanpa pandang bulu, terutama di tingkat daerah yang sering luput dari perhatian media.

Ke depan, kita perlu mengamati bagaimana proses hukum kasus ini berjalan dan apakah akan membuka lebih banyak praktik korupsi lain di Kabupaten Pekalongan maupun daerah lainnya. Kasus ini juga bisa menjadi momentum bagi pembenahan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Selalu pantau update perkembangan kasus ini agar kita dapat memahami dampak yang lebih luas terhadap pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan di Tanah Air.