Kuasa Hukum Andrie Yunus Dorong Proses Hukum di Peradilan Umum

Kuasa hukum aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indria Fernida, secara tegas mendorong agar proses hukum terhadap perkara penyiraman air keras yang menimpa kliennya, Andrie Yunus, dilakukan di peradilan umum. Pernyataan ini disampaikan dalam program Kompas Petang di KompasTV pada Selasa, 31 Maret 2026.

Kasus Penyiraman Air Keras yang Menimpa Andrie Yunus

Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal (OTK) pada Kamis malam, 12 Maret 2026, di wilayah Jakarta Pusat. Kejadian tersebut mengundang perhatian publik dan institusi hukum karena dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan berbahaya.

Menurut Indria Fernida, meskipun ada dugaan pelaku berasal dari anggota militer, kasus ini merupakan tindak pidana umum sehingga harus diproses melalui jalur peradilan umum. Hal ini menegaskan bahwa status pelaku atau institusi asalnya tidak boleh menghalangi proses hukum yang adil dan transparan.

Dugaan Keterlibatan Anggota BAIS TNI

Dalam penjelasannya, Indria menyebutkan bahwa pelaku yang diduga merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tidak menjalankan tugas militer yang sah saat melakukan tindakan tersebut. Oleh karenanya, yang harus dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya, bukan aspek militer.

Indria menambahkan bahwa penggunaan air keras sebagai alat serangan menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan reaksi spontan, melainkan rencana terstruktur dan sistematis. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa penggunaan air keras memerlukan proses pengadaan, penyimpanan, dan pengangkutan yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Operasi Intelijen dan Implikasi Kasus

Kuasa hukum ini juga menyatakan keyakinannya bahwa kejadian ini merupakan bagian dari operasi intelijen, mengingat metode serangan yang digunakan sangat berbahaya dan berpotensi mematikan. Indria menuturkan:

"Penggunaan air keras sebagai alat serangan ini menunjukkan tindakan berbahaya dan berpotensi mematikan. Ini bukan sesuatu yang dilakukan sendirian, pasti ada proses dan keterlibatan bersama."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kasus ini bukan hanya serangan kriminal biasa, tapi diduga memiliki motif dan struktur yang lebih kompleks, melibatkan jaringan tertentu di dalam institusi militer.

Desakan Proses di Peradilan Umum

Indria menegaskan bahwa proses hukum yang transparan dan adil hanya bisa dijamin jika perkara ini ditangani di peradilan umum, bukan pengadilan militer. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga dan tidak menimbulkan kesan adanya perlindungan khusus bagi pelaku militer.

Beberapa alasan utama desakan proses di peradilan umum antara lain:

• Kasus ini merupakan tindak pidana yang tidak terkait dengan tugas militer.
• Pelaku harus bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya.
• Peradilan umum menjamin keterbukaan dan independensi proses hukum.
• Memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, desakan kuasa hukum Andrie Yunus untuk pengadilan umum menyoroti isu krusial tentang batasan kekuasaan militer dalam penegakan hukum di Indonesia. Jika kasus ini diselesaikan di pengadilan militer, potensi konflik kepentingan dan kurangnya transparansi sangat mungkin terjadi. Hal ini akan berdampak negatif terhadap persepsi publik tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu, penggunaan metode penyiraman air keras yang berpotensi mematikan memperlihatkan modus operandi yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan. Jika benar terjadi operasi intelijen yang dibelokkan menjadi tindakan kriminal, maka hal ini merupakan sinyal bahaya terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

Ke depan, publik dan lembaga pengawas harus mengawal proses hukum ini dengan ketat agar tidak ada ruang bagi impunitas, khususnya bagi oknum militer yang menyalahgunakan kewenangan. Kasus ini juga menjadi momentum penting untuk memperjelas peran dan batas kewenangan institusi militer dalam sistem peradilan nasional.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, Anda dapat mengunjungi situs resmi Kompas TV dan media nasional terpercaya lainnya.