DPR Gelap: Lampu dan Eskalator Dipadamkan Jam 6 Sore untuk Efisiensi Energi

Jakarta – Kompleks parlemen DPR/MPR tampak gelap jelang sore hari menyusul kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Surat edaran efisiensi yang diterbitkan pada 27 Maret 2026 memerintahkan pemadaman lampu dan pengurangan operasional fasilitas sejak pukul 18.00 WIB.

Pantauan CNNIndonesia.com menunjukkan bahwa area selasar utama di gedung Nusantara I, II, III, hingga V menjadi gelap karena lampu tidak dinyalakan menjelang pukul 18.30 WIB. Selain itu, beberapa eskalator utama di area tersebut telah dihentikan operasionalnya sejak pukul 16.00 WIB.

Efek Kebijakan Efisiensi Terhadap Aktivitas Rapat

Rapat-rapat komisi di DPR yang biasanya berlangsung hingga petang kini berakhir lebih awal. Contohnya Komisi III yang mengadakan empat rapat maraton selesai pada pukul 15.30 WIB dengan durasi tiap rapat kurang dari satu jam. Secara umum, jadwal rapat alat kelengkapan dewan sudah berakhir sebelum pukul 17.00 WIB.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya penghematan energi dan biaya operasional yang tercantum dalam surat edaran Setjen DPR Nomor: 651/KU.04.02/3/2026. Surat tersebut menyasar pimpinan tinggi di lingkungan kesekretariatan dan pimpinan DPR untuk menjalankan efisiensi penggunaan fasilitas operasional di kompleks parlemen.

Rincian Penghematan Fasilitas Operasional

Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut meliputi:

• Penghentian aliran listrik pada ruangan-ruangan yang sudah tidak digunakan maksimal pukul 18.00 WIB.
• Pengoperasian pendingin ruangan (AC), lift, dan eskalator dibatasi hanya sampai pukul 18.00 WIB.
• Penghematan penggunaan telepon dan air disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

Respons dan Implikasi Kebijakan

Kebijakan efisiensi ini merupakan langkah nyata dari DPR untuk menekan pengeluaran dan penggunaan energi di lingkungan parlemen. Hal ini juga menjadi sinyal bagi institusi lain di pemerintahan untuk ikut mengadopsi penghematan serupa di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengelolaan anggaran lebih ketat.

Meski demikian, perubahan jadwal rapat yang lebih singkat dan fasilitas yang dibatasi operasionalnya berpotensi berdampak pada produktivitas kerja dan kenyamanan anggota dewan serta staf pendukungnya. Efektivitas kebijakan ini perlu terus dipantau agar tidak mengganggu fungsi legislatif yang vital.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan pemadaman lampu dan pembatasan operasional fasilitas DPR ini bukan sekadar langkah penghematan biasa, tetapi juga mencerminkan tekanan fiskal yang semakin nyata di lembaga legislatif. Langkah yang dinilai kontroversial ini bisa menjadi momentum untuk merombak cara kerja dan budaya penggunaan sumber daya di lingkungan parlemen agar lebih efisien dan transparan.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas kerja anggota DPR akibat pembatasan fasilitas dan waktu rapat. Efisiensi harus berjalan seimbang dengan efektivitas fungsi parlemen sebagai lembaga pengawasan dan legislasi. Ke depan, publik dan media harus mengawasi bagaimana kebijakan ini dijalankan dan dampaknya terhadap kinerja DPR.

Selain itu, kebijakan ini turut membuka diskusi lebih luas mengenai pentingnya pengelolaan energi dan pengeluaran pemerintah yang berkelanjutan di semua sektor. Penghematan di DPR bisa menjadi contoh bagi instansi pemerintah lain untuk memaksimalkan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan dan fungsi utama.

Untuk informasi terkini dan perkembangan selanjutnya, masyarakat disarankan terus mengikuti berita dari sumber resmi dan terpercaya.