DPR Minta Kebijakan WFH Tidak Diterapkan Senin dan Jumat untuk Hindari Libur Panjang

Jakarta, CNN Indonesia – Komisi II DPR RI mengimbau agar kebijakan Work From Home (WFH) tidak diterapkan pada hari Senin dan Jumat. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi terjadinya libur panjang yang justru dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah upaya penghematan energi nasional.

Anggota Komisi II sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan WFH adalah mengurangi konsumsi BBM yang saat ini berpotensi langka akibat dinamika geopolitik, khususnya konflik antara AS-Israel dan Iran yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Oleh karena itu, menurutnya, penerapan WFH harus dilakukan secara tepat agar tidak kontra produktif.

"Tujuan WFH itu apa, jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin," ujar Deddy kepada wartawan pada Jumat (27/3/2026).

"Hal ini untuk mencegah WFH dijadikan libur long weekend sehingga tujuan awal tidak akan tercapai, bahkan berpotensi meningkatkan konsumsi BBM," tambahnya.

Kebijakan WFH Ideal dan Pengawasan Ketat

Deddy menyarankan agar kebijakan WFH paling efektif diterapkan pada hari Selasa sampai Kamis, tergantung kebutuhan masing-masing instansi atau lembaga. Ia juga menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme pengawasan yang ketat agar produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga dan Key Performance Indicator (KPI) tercapai.

"Apakah semua ASN memiliki perangkat komputer, tablet maupun alat komunikasi yang tersambung secara terus menerus selama jam kerja?" kata Deddy. "Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur sebab tak dapat diawasi dan tak mengerjakan apapun. Sebut saja libur dan bukan WFH," imbuhnya.

Pengaturan Unit Kerja yang Bisa WFH

Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak semua bidang atau unit kerja dapat menerapkan WFH. Terutama sektor pelayanan publik esensial yang harus tetap hadir secara fisik agar tidak menimbulkan efek domino terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.

Untuk itu, Deddy menyarankan agar keputusan terkait shift WFH diserahkan kepada masing-masing instansi, kepala daerah, dan pimpinan lembaga agar tercipta rasa keadilan dan pengaturan yang sesuai kebutuhan lapangan.

"Bagaimana mengatur bidang atau unit yang bisa melakukan WFH agar ada rasa keadilan? Untuk ini saya menyarankan agar keputusan tentang shift yang WFH diserahkan pada masing-masing instansi dan kepala daerah maupun pimpinan lembaga," tuturnya.

Konflik Geopolitik dan Upaya Penghematan Energi

Wacana kebijakan WFH ini muncul bersamaan dengan konflik regional yang membuat jalur Selat Hormuz tertutup, yang berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun tengah mengkaji berbagai opsi penghematan penggunaan energi, termasuk pengurangan konsumsi BBM di sektor transportasi dan pemerintahan.

Beberapa negara tetangga seperti Filipina bahkan sudah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan guna menekan penggunaan BBM. Kebijakan serupa diharapkan dapat diterapkan secara efektif di Indonesia dengan pengaturan yang tepat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, permintaan DPR agar WFH tidak diterapkan pada hari Senin dan Jumat adalah langkah yang sangat strategis untuk mencegah abuse kebijakan yang justru mengurangi efektivitas penghematan BBM. Jika WFH dijadikan pintu masuk untuk libur panjang, maka tujuan utama penyelamatan energi akan gagal total.

Selain itu, pengawasan ketat dan regulasi yang jelas tentang siapa saja yang boleh menjalankan WFH sangat krusial agar produktivitas ASN tidak menurun. Ini juga menjadi momentum untuk memodernisasi sistem kerja pemerintahan, memastikan semua ASN memiliki fasilitas dan perangkat yang memadai untuk bekerja dari jarak jauh.

Kedepannya, perhatian harus diberikan pada penyesuaian kebijakan WFH yang fleksibel namun terukur, agar penghematan energi dapat berjalan beriringan dengan kelancaran pelayanan publik. Pembaca disarankan untuk terus memantau perkembangan kebijakan ini dari sumber terpercaya seperti CNN Indonesia dan media resmi pemerintah.

Kesimpulan

WFH tetap menjadi alternatif penting dalam penghematan BBM, tetapi harus diterapkan dengan aturan yang cermat, terutama menghindari hari Senin dan Jumat agar tidak memicu libur panjang. Pengawasan yang ketat dan penyesuaian kebijakan sesuai unit kerja juga menjadi kunci keberhasilan program ini dalam menghadapi tantangan energi global.