Setjen DPR Pangkas Jatah BBM dan Matikan Lampu Gedung Jam 18.00 untuk Efisiensi

Dalam upaya menghadapi krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, Setjen DPR RI mengambil langkah efisiensi signifikan dengan menerapkan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pembatasan penggunaan listrik di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Penghematan BBM untuk Pejabat Setjen DPR

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa penghematan BBM diberlakukan secara ketat terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Kebijakan ini memotong jatah bahan bakar mingguan untuk pejabat eselon 1 hingga eselon 3 sebanyak satu hari pengurangan per minggu.

"Kami fokus pada ASN. Jadi, saat ini sementara setiap minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari," jelas Indra saat dikonfirmasi pada Jumat (27/3).

Penghematan itu mulai berlaku efektif pada Senin, 30 Maret 2026, ketika seluruh pejabat Setjen DPR dipastikan sudah hadir lengkap. Sebelumnya, Biro Umum Setjen DPR telah melakukan kalkulasi matang untuk memastikan kebijakan hemat BBM ini berjalan efektif tanpa mengganggu operasional.

Pemadaman Lampu Gedung Mulai Pukul 18.00 WIB

Selain penghematan BBM, ada juga kebijakan pembatasan listrik di kompleks parlemen yang mencakup Gedung MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Lampu dan pendingin ruangan (AC) akan dimatikan mulai pukul 18.00 WIB setiap hari hingga pagi hari.

"Pokja bagian gedung akan kontrol untuk penggunaan listrik juga AC," tambah Indra, menegaskan pengawasan ketat terhadap penggunaan listrik di gedung parlemen.

Langkah ini merupakan dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurangi konsumsi energi di tengah tekanan global akibat konflik Timur Tengah yang berdampak pada pasokan dan harga BBM serta listrik.

Latar Belakang dan Dampak Krisis Energi

Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah memberikan dampak luas, terutama pada sektor energi dunia. Indonesia sebagai negara yang masih mengandalkan impor BBM merasakan dampaknya, sehingga berbagai instansi pemerintah melakukan penyesuaian demi menjaga kestabilan fiskal dan anggaran negara.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi ketat untuk menjaga kesehatan fiskal, termasuk dengan menekan potensi defisit anggaran melalui pengendalian belanja dan penyisiran program yang kurang prioritas. Kebijakan Setjen DPR ini merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari strategi tersebut.

Langkah Konkret dari Setjen DPR

• Pengurangan jatah BBM ASN sebanyak satu hari dalam seminggu untuk pejabat eselon 1 sampai 3.
• Pemadaman lampu dan AC di seluruh ruang kerja dan rapat kompleks parlemen mulai pukul 18.00 WIB setiap hari.
• Pengawasan ketat oleh kelompok kerja bagian gedung untuk memastikan kebijakan efisiensi berjalan efektif.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan penghematan BBM dan listrik oleh Setjen DPR ini tidak hanya mencerminkan respons cepat terhadap krisis energi global, tetapi juga menjadi sinyal bagi lembaga negara lain untuk turut serta dalam pengelolaan penggunaan sumber daya secara lebih bertanggung jawab.

Efisiensi ini berpotensi mengurangi beban anggaran negara yang selama ini banyak terserap oleh konsumsi energi, sekaligus memperkuat citra DPR sebagai institusi yang adaptif dan peduli terhadap isu nasional dan global. Namun, penghematan ini harus diimbangi dengan pengaturan jadwal kerja yang fleksibel agar produktivitas tidak menurun akibat pembatasan akses listrik di sore dan malam hari.

Ke depan, publik perlu mengamati bagaimana kebijakan ini berdampak pada kinerja para pejabat dan operasional parlemen secara keseluruhan. Apakah langkah ini menjadi contoh sukses penghematan energi atau justru menimbulkan tantangan baru dalam pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat luas akan pentingnya diversifikasi energi dan peningkatan penggunaan energi terbarukan untuk menghadapi ketidakpastian global.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan efisiensi energi di lingkup pemerintahan, Anda dapat membaca berita lengkapnya di CNN Indonesia.