DPR Tegaskan Anggaran Pendidikan Harus Tetap Prioritas di Tengah Efisiensi APBN

Jakarta, CNN Indonesia – Wakil Ketua Komisi X DPR Bidang Pendidikan, Lalu Hadrian, mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran pendidikan dalam rencana efisiensi sejumlah pos anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini disampaikan Lalu Hadrian menyusul wacana pemangkasan anggaran yang sedang digulirkan pemerintah demi menekan defisit APBN di tengah tekanan ekonomi global.

"Kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan," ujar Lalu Hadrian saat dihubungi, Rabu (25/3).

Pendidikan Sebagai Prioritas Nasional dan Investasi Masa Depan

Pernyataan Lalu Hadrian ini mengacu pada ketentuan UUD 1945 yang menempatkan anggaran pendidikan sebagai prioritas nasional. Menurutnya, pendidikan bukan sekadar pengeluaran rutin, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa di masa depan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut, jika pemangkasan anggaran tidak bisa dihindari, maka harus dilakukan secara selektif dan tidak menyentuh program-program inti pendidikan seperti beasiswa, operasional sekolah, dan kesejahteraan guru.

Pos Anggaran yang Bisa Dipangkas

Lalu Hadrian mengusulkan agar efisiensi anggaran fokus pada pos-pos yang dinilai kurang prioritas, seperti:

• Program seremonial atau acara yang kurang berdampak langsung
• Perjalanan dinas yang tidak mendesak
• Program-program yang saling tumpang tindih antar kementerian/lembaga

"Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya tidak ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti," tegasnya.

Dampak Pemangkasan Anggaran Pendidikan

Lalu Hadrian mengingatkan bahwa pengurangan anggaran pendidikan dapat berdampak negatif dalam dua dimensi waktu:

1. Jangka pendek: Penurunan dana bantuan operasional sekolah, beasiswa, dan kesejahteraan guru yang berpotensi menurunkan motivasi dan kualitas layanan pendidikan.
2. Jangka panjang: Menurunnya mutu pembelajaran, melebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di kancah global.

Dalam skenario terburuk, pemangkasan ini bisa menghambat pencapaian target pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah.

"Kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.

Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2026

Untuk tahun anggaran 2026, alokasi anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun hingga Rp769,09 triliun. Namun, hampir 30 persen dari jumlah tersebut, yaitu sekitar Rp335 triliun, dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Selain itu, alokasi tunjangan bagi guru non-ASN, termasuk honorer, tercatat sebesar Rp14,1 triliun atau 2,5 persen dari total anggaran pendidikan.

Rencana Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan rencana pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dinilai kurang efisien. Langkah ini juga mencakup pembatasan pengajuan anggaran baru yang tidak mendesak.

"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru jangan diajukan lagi karena kementerian itu terus mengajukan tambahan anggaran," kata Purbaya usai Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3).

Namun, ia menegaskan pemotongan anggaran akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sikap kritis DPR terhadap rencana efisiensi anggaran yang menyentuh sektor pendidikan sangatlah tepat dan strategis. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global.

Menjaga alokasi anggaran pendidikan menjadi sangat penting, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang memaksa pemerintah melakukan efisiensi. Namun, efisiensi harus dibedakan dari pemangkasan yang merugikan sektor vital seperti pendidikan.

Kita perlu waspada terhadap dampak jangka panjang jika pemangkasan anggaran pendidikan dilakukan tanpa kajian yang matang. Kesempatan belajar yang berkurang dan kesejahteraan guru yang menurun dapat memperlebar kesenjangan pendidikan dan melemahkan daya saing bangsa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

Langkah selanjutnya yang mesti diikuti adalah pengawasan ketat dari legislatif dan publik terhadap implementasi efisiensi anggaran. Pemerintah juga harus transparan dalam mengkomunikasikan prioritas anggaran supaya masyarakat memahami mana pos yang dipangkas dan mana yang dipertahankan.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini terkait kebijakan anggaran pendidikan dan efisiensi APBN, Anda dapat membaca laporan lengkapnya di CNN Indonesia dan berita resmi pemerintah.