36 Ribu Hunian Tetap Dibangun untuk Korban Banjir Sumatera, Progres Terbaru BNPB

Pemerintah terus menggenjot upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda Pulau Sumatera dengan membangun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa saat ini sekitar 36 ribu unit huntap telah dan sedang dalam proses pembangunan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pembangunan Hunian Tetap

Kepala BNPB, Suharyanto, menjelaskan bahwa pembangunan hunian ini merupakan hasil kerja sama antara BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta lembaga kemanusiaan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk mempercepat proses pembangunan dan memastikan kualitas hunian sesuai standar.

“Sekitar 36 ribu huntap itu yang dibangun,” ujar Suharyanto dikutip pada Selasa, 25 Maret 2026.

Dua Skema Pembangunan Hunian Tetap: Mandiri dan Terpusat

Pembangunan hunian tetap dilakukan melalui dua skema utama:

1. Pembangunan langsung oleh BNPB di lokasi terpusat yang telah disiapkan.
2. Pembangunan mandiri oleh masyarakat terdampak dengan dukungan dana bantuan dari pemerintah.

Pada skema mandiri, masyarakat mendapatkan bantuan dana sebesar Rp60 juta per unit rumah yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp30 juta. Meski masyarakat membangun sendiri, BNPB tetap memberikan panduan teknis agar rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan dan aman dari risiko bencana.

Standar Konstruksi dan Material untuk Hunian yang Aman

Penggunaan material berkualitas seperti besi beton menjadi salah satu ketentuan penting dalam pembangunan huntap. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun mampu memberikan perlindungan optimal bagi penghuninya dari potensi bencana di masa depan.

Perbedaan Konsep Hunian Terpusat dan di Lokasi Asal

Suharyanto menegaskan bahwa ada perbedaan konsep antara hunian yang dibangun di lokasi terpusat dan yang dibangun di lahan asal masyarakat. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada nilai pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat terdampak.

“Masyarakat yang dipindahkan ke lokasi terpusat tentu memiliki kondisi mental yang berbeda dibandingkan mereka yang tetap tinggal di kampungnya,” jelas Suharyanto.

Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Warga dapat memilih menempati hunian di kawasan terpusat atau membangun kembali rumah di lokasi asal, asalkan lokasi tersebut dinyatakan aman dari risiko bencana.

Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih, diperbolehkan untuk menambah biaya pembangunan demi meningkatkan kualitas rumah yang dibangun.

Harapan Pemerintah untuk Pemulihan dan Hunian Layak

Melalui skema pembangunan huntap ini, pemerintah berharap seluruh korban bencana dapat segera memiliki hunian tetap yang layak, aman, dan mendukung pemulihan kehidupan mereka secara menyeluruh. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengurangi dampak sosial dan psikologis pascabencana.

• Skema mandiri memberikan kemandirian sekaligus tanggung jawab kepada korban untuk membangun rumah mereka sendiri dengan panduan teknis.
• Hunian terpusat memudahkan koordinasi dan pengelolaan fasilitas sosial serta infrastruktur pendukung.
• Kualitas material dan standar bangunan menjadi prioritas utama untuk memastikan keamanan jangka panjang.
• Fleksibilitas pilihan untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan preferensi masyarakat.

Menurut laporan Medcom.id, pembangunan hunian tetap ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana besar.

Selain itu, menurut Kompas, kolaborasi lintas lembaga dan pengawasan ketat pada pembangunan rumah juga menjadi kunci keberhasilan program ini.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pembangunan 36 ribu hunian tetap untuk korban banjir di Sumatera merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah hunian darurat, tetapi juga memberikan fondasi kuat bagi pemulihan sosial dan ekonomi korban. Dengan adanya skema mandiri dan terpusat, pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi psikologis masyarakat sekaligus memberikan pilihan sesuai kebutuhan mereka.

Namun, tantangan besar berikutnya adalah memastikan bahwa semua rumah yang dibangun benar-benar memenuhi standar keamanan bencana dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Pemantauan dan evaluasi berkala harus terus dilakukan agar tidak terjadi penurunan kualitas yang dapat membahayakan penghuni.

Ke depannya, pemangku kebijakan harus memperhatikan integrasi hunian tetap ini dengan fasilitas pendukung seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja agar pemulihan kehidupan masyarakat berjalan komprehensif. Selain itu, publik juga perlu mengikuti perkembangan pembangunan ini untuk mengetahui sejauh mana progres dan dampaknya bagi korban bencana di Sumatera.