Bijak Berenergi: Strategi Efisiensi Hadapi Krisis Energi Global 2026

Indonesia tengah menghadapi krisis energi global 2026 yang menuntut kesadaran kolektif untuk menerapkan program bijak berenergi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penting, termasuk menetapkan harga BBM bersubsidi tetap hingga akhir tahun dan mengatur work from home (WFH) bagi ASN setiap Jumat guna mengurangi konsumsi energi.

Kebijakan Harga BBM dan Dampaknya

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, khususnya Pertalite yang banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah. Namun, beberapa produk non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan diesel mengalami penyesuaian harga seiring lonjakan harga minyak dunia.

• Harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.
• Dextlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter.
• Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Meski ada kenaikan, harga BBM Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata di negara-negara lain:
- Pertamax Turbo RON 98 di Indonesia Rp19.400, sedangkan di Jepang Rp21.100 dan Singapura Rp58.217.
- BBM RON 95 di Indonesia Rp12.900, jauh lebih murah dibandingkan rata-rata Rp25.666 di negara tetangga.
- Harga diesel Indonesia juga lebih kompetitif dibandingkan Singapura dan Malaysia.

Menurut pengamat, kebijakan ini efektif menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat bawah agar tidak terbebani kenaikan harga BBM.

Pentingnya Kesadaran Kolektif dalam Hemat Energi

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menekankan bahwa efisiensi energi adalah keniscayaan“Supaya masyarakat juga melihat bahwa membeli bensin memang harus berhemat dan sebagainya itu penting,” ujar Trubus.

Langkah ini diharapkan meningkatkan kesadaran kolektif bahwa penghematan energi harus didukung semua pihak agar kebijakan pemerintah berjalan efektif.

Peran WFH dan Transportasi Umum dalam Penghematan BBM

Peneliti INDEF, Abra Talattov, memaparkan simulasi dampak kebijakan WFH dan perubahan perilaku masyarakat dalam pemakaian transportasi umum:

1. Jika 10% dari 10 juta pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, penghematan BBM mencapai 2 juta liter per hari (1,3% konsumsi nasional).
2. Jika 20% beralih, penghematan naik menjadi 4 juta liter per hari.
3. Jika 30%, penghematan bisa mencapai 6 juta liter atau 3,6% konsumsi nasional.
4. Kebijakan WFH diperkirakan dapat menghemat sekitar 25 juta liter BBM per hari (16,1% konsumsi nasional) dengan asumsi 5 juta pekerja melaksanakan WFH dan mengurangi perjalanan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan, kebijakan ini adalah langkah positif dan keniscayaan untuk menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kebijakan hemat energi dan transformasi budaya kerja adalah sebuah keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini,” ujar Iwan.

Dukungan DPR dan Pemerintah Daerah

Dukungan terhadap kebijakan hemat energi juga datang dari DPR, terutama Komisi XII. Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya, meyakini penerapan WFH tidak akan mengganggu layanan publik karena pemerintah sudah berpengalaman dengan sistem kerja jarak jauh saat pandemi Covid-19.

Sementara itu, anggota Komisi XII, Jamaludin Malik, mengingatkan agar WFH dilakukan secara selektif dan tidak menimbulkan penurunan produktivitas atau beban energi rumah tangga yang berlebihan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah menandatangani Surat Edaran yang mengatur WFH setiap Jumat dengan proporsi 25-50% pegawai ASN melaksanakan kebijakan ini. Pemerintah Kota Tangerang juga menerapkan pengendalian penggunaan AC dan lift sebagai bagian dari efisiensi energi.

Di Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Edward Candra melaporkan bahwa 4.645 kendaraan dinas tidak beroperasi saat WFH, memberikan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas dan pengurangan konsumsi BBM serta listrik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan bijak berenergi yang diterapkan pemerintah bukan hanya solusi jangka pendek menghadapi lonjakan harga minyak dunia, tetapi juga merupakan momentum penting untuk mentransformasi budaya konsumsi energi nasional. Dengan dukungan semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah, kebijakan seperti WFH dan sosialisasi hemat energi dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan.

Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi yang konsisten dan pengawasan agar perubahan perilaku masyarakat berlangsung nyata, bukan sekadar formalitas. Pemerintah perlu terus mengoptimalkan komunikasi dan insentif agar masyarakat dan sektor swasta turut berperan aktif dalam mengurangi konsumsi BBM dan listrik.

Ke depan, pemantauan dampak kebijakan ini harus transparan dan melibatkan publik agar efektivitasnya bisa diukur secara objektif. Fenomena krisis energi global adalah pengingat penting bahwa efisiensi dan solidaritas energi adalah kunci keberlangsungan ekonomi dan lingkungan Indonesia.

Untuk informasi lebih lengkap dan update kebijakan energi, Anda dapat melihat laporan lengkap di CNN Indonesia.