Harga BBM Subsidi Tetap, Anggota DPR Tegaskan Harga Bahan Pokok Tak Naik

JAKARTA – Harga BBM subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan per 18 April 2026, namun kenaikan signifikan terjadi pada BBM non-subsidi. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Firnando Ganinduto, yang menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok.

Harga BBM Subsidi Tetap Stabil

Menurut Firnando, pemerintah telah memastikan bahwa harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan Solar subsidi Rp 6.800 per liter. Selain itu, harga Pertamax tidak mengalami perubahan dan tetap berada di level Rp 12.300 per liter. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Signifikan

Sementara itu, harga BBM non-subsidi mengalami lonjakan cukup tajam, antara lain:

• Pertamax Turbo naik dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter
• Dexlite naik dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter
• Pertamina Dex naik dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter

Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang selama ini menggunakan produk BBM non-subsidi. Namun, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa kenaikan ini tidak boleh berdampak pada harga barang kebutuhan pokok.

Teguran Anggota DPR untuk Pelaku Pasar

"Karena tidak adanya kenaikan pada BBM subsidi, seharusnya tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok," tegas Firnando dalam keterangannya pada Minggu (19/4/2026).

Pernyataan ini menjadi peringatan keras agar para pelaku pasar tidak memanfaatkan situasi kenaikan BBM non-subsidi untuk menaikkan harga kebutuhan pokok secara tidak wajar. Hal ini penting agar tidak memberatkan masyarakat yang sudah menyesuaikan anggaran dengan harga BBM subsidi yang stabil.

Faktor Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap Ekonomi

Harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu komponen penting dalam biaya produksi dan distribusi barang. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM biasanya berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok dan barang kebutuhan lainnya. Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah berupaya keras menjaga harga BBM subsidi agar tetap stabil agar inflasi tidak semakin tinggi.

Dengan demikian, pengendalian harga BBM subsidi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.

Langkah Pemerintah dan DPR Menghadapi Kenaikan BBM Non-Subsidi

Meski terjadi kenaikan pada BBM non-subsidi, pemerintah melalui Pertamina dan DPR memberikan perhatian khusus agar dampaknya tidak melebar ke sektor lain, terutama kebutuhan pokok. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan harga BBM subsidi yang tetap dipertahankan agar masyarakat tidak terbebani.

Selain itu, laporan Kompas.com juga mengungkapkan reaksi masyarakat yang terkejut dengan kenaikan harga BBM non-subsidi yang cukup tinggi, bahkan sampai mengelus dada karena beban biaya yang bertambah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Firnando Ganinduto mencerminkan adanya perhatian serius dari DPR terhadap dampak sosial ekonomi dari kebijakan BBM. Menjaga harga BBM subsidi tetap stabil adalah strategi penting untuk mengontrol inflasi dan menjaga kesejahteraan masyarakat luas. Namun, kenaikan tajam harga BBM non-subsidi sebenarnya bisa berpotensi menimbulkan tekanan pada sektor transportasi dan logistik, yang secara tidak langsung bisa berdampak pada harga barang secara umum.

Oleh karena itu, meskipun saat ini belum terjadi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah dan DPR harus tetap waspada dan melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasok dan distribusi barang kebutuhan pokok. Jika tidak, kenaikan BBM non-subsidi bisa menjadi trigger bagi kenaikan harga yang lebih luas di masa depan.

Ke depan, masyarakat juga harus memantau perkembangan harga BBM dan bahan pokok secara berkala, serta memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Transparansi dan komunikasi yang baik akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.