Ratusan Pengurus DPW dan DPC PPP Dipecat Massal, Dinamika Pasca Muktamar X Memanas

Dinamika politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus memanas setelah Muktamar X yang digelar pada Oktober 2025. Kontroversi terbaru muncul akibat pemecatan massal ratusan pengurus di tingkat DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia, yang menimbulkan ketegangan hingga ke akar organisasi partai tersebut.

Pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Susunan Pengurus DPP PPP hasil rekonsiliasi pasca-Muktamar X. Namun, kebijakan ini ternyata tidak menyelesaikan masalah, melainkan justru memicu konflik baru terutama di tingkat daerah.

Kebijakan Pemecatan Massal di Tingkat DPW dan DPC

Ketegangan semakin meningkat ketika DPP PPP mengeluarkan keputusan memberhentikan ratusan pengurus di tingkat Provinsi (DPW) dan Kabupaten/Kota (DPC). Pemecatan ini dilakukan melalui Surat Keputusan resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PPP, Mardiono, dan Wakil Sekjen DPP PPP, Jabbar Idris.

Menurut Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah, M. Thobahul Aftoni, sampai saat ini sudah lebih dari 600 pengurus PPP diberhentikan secara sepihak. Mereka terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara di setidaknya 12 provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

• Sumatera Utara
• Sumatera Barat
• Bengkulu
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Tengah
• Banten
• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• Sulawesi Barat
• Sulawesi Tengah
• Maluku

Kebijakan ini menuai kritik keras dari berbagai elemen PPP di daerah. Banyak yang menilai bahwa langkah DPP tersebut tidak hanya memperkeruh suasana internal partai, tetapi juga berpotensi melanggar aturan organisasi dan hukum yang berlaku.

Reaksi dan Dampak Di Tingkat Daerah

Kebijakan pemecatan massal ini mendapatkan respon negatif dari pengurus daerah. Beberapa DPW bahkan menyerukan perubahan di jajaran DPP, termasuk desakan untuk mengganti Sekretaris Jenderal DPP PPP. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya krisis kepercayaan dan ketidakpuasan di kalangan kader PPP.

Konflik internal ini berpotensi berdampak pada konsolidasi dan kekuatan PPP menjelang pemilu mendatang. Jika tidak segera ditangani dengan bijak, perpecahan ini bisa melemahkan posisi PPP di kancah politik nasional dan daerah.

Sejarah dan Konteks Politik PPP Pasca Muktamar

Muktamar X PPP yang berlangsung pada Oktober 2025 seharusnya menjadi momen rekonsiliasi dan penyatuan internal partai. Namun, hasilnya justru menunjukkan kontras antara harapan dan kenyataan, di mana konflik antar faksi dan kepentingan masih mendominasi.

SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan susunan pengurus DPP hasil rekonsiliasi menjadi landasan hukum bagi perubahan struktur organisasi. Namun, implementasinya di lapangan ternyata berujung pada pemecatan massal pengurus di daerah, yang memperlihatkan kegagalan rekonsiliasi secara menyeluruh.

Situasi ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi PPP dalam menjaga persatuan dan stabilitas internal, sekaligus menegaskan perlunya strategi baru untuk mengelola dinamika politik internal partai.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pemecatan massal pengurus DPW dan DPC PPP ini bukan sekadar masalah internal organisasi, tetapi sinyal adanya kegagalan rekonsiliasi politik secara menyeluruh pasca Muktamar X. Langkah sepihak yang diambil DPP dapat memicu keretakan lebih dalam yang berisiko menggerus basis massa PPP di daerah.

Krisis kepemimpinan dan kepercayaan di tubuh PPP bisa menjadi pintu masuk bagi partai politik lain untuk mengambil alih pemilih tradisional PPP, terlebih di wilayah-wilayah yang sudah bergolak akibat pemecatan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi PPP untuk segera melakukan mediasi dan dialog terbuka antara pusat dan daerah agar konflik ini tidak berlarut-larut dan merugikan partai.

Ke depan, publik dan kader PPP harus mengawasi dengan seksama bagaimana DPP merespons tuntutan pemimpin daerah serta bagaimana strategi rekonsiliasi dan konsolidasi dijalankan agar PPP tetap solid dan relevan dalam persaingan politik nasional. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita aslinya di SINDOnews.