Kata Dasco Soal Rencana Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar oleh Pemerintah

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan terkait rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers Ketahanan Energi di Gedung MPR/DPR RI pada Selasa (31/3/2026).

Stok BBM Subsidi Masih Aman, Tidak Ada Rencana Pembatasan

Dasco menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari pemerintah, stok BBM subsidi saat ini masih mencukupi sehingga rencana pembatasan pembelian tidak akan dilakukan. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau melakukan pembelian berlebihan.

"Saya tadi tanya, sepertinya enggak [jadi dilakukan pembatasan pembelian], karena menurut pihak pemerintah, stok kita cukup, stok kita masih cukup," ujar Dasco.

Dengan adanya kepastian ini, Dasco mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying yang bisa menyebabkan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Imbauan untuk Tidak Panik dan Antrean BBM

Menurut Dasco, walaupun sempat terjadi antrean di beberapa SPBU, pemerintah sudah memastikan tidak ada penyesuaian harga BBM subsidi maupun nonsubsidi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak menimbun BBM.

"Hari ini terjadi beberapa antrean di pom bensin daerah, sehingga kami imbau dengan adanya pengumuman dari pemerintah belum ada rencana penyesuaian harga BBM subsidi dan nonsubsidi, artinya mulai besok masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu melakukan antrean, dan melakukan penimbunan BBM," ujar Dasco.

Latar Belakang Rencana Pembatasan BBM Subsidi

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan regulasi yang berpotensi membatasi pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite. Kebijakan ini bertujuan mengatur konsumsi BBM subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi beban subsidi negara.

Menurut beberapa sumber, pembatasan yang direncanakan berupa kuota pembelian BBM subsidi per kendaraan, misalnya maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat. Namun, keputusan ini masih dalam tahap evaluasi dan belum diimplementasikan, sejalan dengan pernyataan Dasco yang menyebutkan belum ada rencana pembatasan secara resmi.

Dampak Pembatasan dan Respons Pemerintah

• Menekan konsumsi BBM subsidi agar subsidi pemerintah tidak membengkak.
• Meningkatkan efisiensi distribusi BBM kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.
• Mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.
• Meminimalisasi antrean dan kepanikan masyarakat dengan pengumuman kebijakan yang jelas dan tepat waktu.
• Menjaga stabilitas harga BBM agar tidak terjadi lonjakan yang merugikan masyarakat luas.

Pemerintah juga menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat, yang semakin menenangkan masyarakat dan menghindari gejolak sosial. Informasi ini juga diperkuat oleh pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan yang menolak rencana kenaikan harga BBM Pertalite maupun jenis BBM lainnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan belum ada rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar merupakan langkah penting untuk menghindari kegelisahan publik. Pemberitaan yang terlalu dini atau spekulasi mengenai pembatasan dan kenaikan harga BBM kerap memicu panic buying yang justru memperparah situasi distribusi BBM.

Namun, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi memang menjadi suatu keniscayaan dalam jangka menengah hingga panjang jika pemerintah ingin menjaga keberlanjutan subsidi energi negara. Program ini harus dirancang dengan cermat agar tidak merugikan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

Ke depan, publik perlu memantau perkembangan kebijakan ini secara seksama, termasuk mekanisme distribusi dan pengawasan kuota pembelian BBM. Transparansi dan komunikasi yang baik dari pemerintah sangat dibutuhkan agar kebijakan ini dapat diterima dan efektif mengurangi pemborosan subsidi tanpa menimbulkan keresahan baru.

Untuk informasi lebih lanjut dan update terkini soal kebijakan BBM, masyarakat dapat membaca laporan lengkapnya di sumber asli Bloomberg Technoz serta berita dari CNN Indonesia.