PKB Cari Ketua yang Mengurusi Partai dan Rakyat, Ini 4 Calon Loyalisnya

Dalam proses regenerasi kepemimpinan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Hasanuddin Wahid menegaskan bahwa pemilihan ketua bukan sekadar soal memilih figur, melainkan membangun sebuah "The Dream Team" yang solid dan fokus melayani masyarakat.

Prinsip Kolektif Kolegial Jadi Dasar Pemilihan Ketua PKB

Di sela pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Sidoarjo di Fave Hotel pada Sabtu (4/4/2026) malam, Hasanuddin yang akrab disapa Hasanudin memaparkan bahwa PKB mengedepankan asas kolektif kolegial dalam kepengurusan partai. Menurutnya, kekuatan partai tidak boleh bertumpu pada satu individu saja, melainkan pada kerja sama tim yang kompak dan dapat diterima oleh akar rumput serta masyarakat luas di Sidoarjo.

"Target utamanya, membangun struktur dari tingkat ketua hingga unit terkecil yang bisa diterima akar rumput dan khalayak luas di Sidoarjo. Kekuatan bukan di personal, tetapi pada tim yang sifatnya kolektif kolegial," ujar Hasanuddin Wahid kepada republikjatim.com.

Politik Kehadiran dan Pelayanan Jadi Kriteria Utama

Selain prinsip kolektif, Hasanuddin menekankan pentingnya politik kehadiran dan pelayanan bagi calon ketua. Calon pemimpin PKB Sidoarjo harus berkomitmen hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya aktif menjelang pemilu.

"Pengurus PKB harus terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari rakyat Sidoarjo dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakatnya," ujarnya. Hal ini menegaskan bahwa calon ketua harus benar-benar mengurusi rakyat, bukan menjadi beban atau masalah.

Figur Ketua yang Mengurusi, Bukan Jadi Urusan

Hasanuddin menegaskan bahwa sosok yang dicari DPP PKB adalah yang mau dan mampu mengelola partai serta kepentingan masyarakat, bukan yang menjadi masalah internal. Ia menyebut bahwa integritas dan beban kerja calon pengurus menjadi poin krusial.

"DPP PKB mencari sosok yang benar-benar mau mengurus partai dan mengurus kepentingan masyarakat Sidoarjo. Kami selalu memperingatkan agar tidak memilih calon yang justru nantinya menjadi beban atau masalah bagi internal partai maupun daerah," tegas anggota Fraksi PKB DPR RI ini.

Mekanisme Seleksi Ketat Melalui Uji Kelayakan

Untuk memastikan kualitas kepemimpinan, PKB menerapkan mekanisme seleksi ketat yang meliputi uji kelayakan akademis dan rekam jejak. Hasanuddin menjelaskan bahwa proses ini melibatkan tes psikologi, tes PPA, dan ujian rasional-ilmiah yang dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Selanjutnya, calon akan menjalani Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) di DPP PKB yang mencakup wawancara mendalam untuk menilai visi, misi, dan target kepemimpinan. Audit rekam jejak juga dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan lobi dan gaya kepemimpinan calon.

Empat Loyalis Diusulkan Jadi Calon Ketua PKB Sidoarjo

Dari hasil Muscab PKB Sidoarjo, terdapat empat nama loyalis yang diusulkan ke DPP PKB sebagai calon kuat ketua DPC. Keempatnya yaitu:

• H Abdillah Nasih (Ketua DPRD Sidoarjo)
• H Usman M Kes (Ketua DPRD periode 2019-2024)
• H Rizza Ali Faizin (Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo)
• Ibnu Azzar Firdaus (pengurus DPW PKB Jatim)

Hasanuddin menyatakan bahwa semua kemungkinan masih terbuka, namun proses pemilihan akan mengacu pada aspirasi masyarakat Sidoarjo dan hasil uji kelayakan yang objektif.

"Kita akan mengikuti arus besar aspirasi yang ada di Sidoarjo dengan tetap mengacu pada hasil uji kelayakan yang objektif," pungkas Hasanuddin.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pendekatan "The Dream Team" yang diterapkan PKB dalam memilih ketua DPC Sidoarjo merupakan langkah strategis yang tepat di tengah dinamika politik lokal yang semakin kompleks. Dengan menekankan prinsip kolektif kolegial dan politik kehadiran, PKB berusaha memastikan bahwa kepemimpinan partai benar-benar berfungsi sebagai penghubung aktif antara partai dan masyarakat, bukan hanya sebagai simbol kekuasaan semata.

Selanjutnya, mekanisme seleksi ketat melalui uji akademis dan rekam jejak menjadi indikasi keseriusan PKB dalam menghindari figur-figur yang sekadar populer namun tidak memiliki kapasitas nyata. Ini juga merupakan sinyal positif bagi demokrasi internal partai yang transparan dan akuntabel.

Ke depan, publik dan kader PKB Sidoarjo perlu mengawal proses ini dengan seksama agar terpilih sosok yang tidak hanya loyal pada partai, tetapi juga proaktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Pilihan ini akan sangat menentukan posisi PKB dalam peta politik daerah dan nasional.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita aslinya di republikjatim.com.