Nenu Tabuni Tegaskan Negara Harus Tegakkan Hukum di Konflik Papua Tengah

Gelombang kekerasan yang kembali meletus di Papua Tengah menjadi peringatan serius bagi pemerintah Indonesia bahwa konflik yang terus berulang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nenu Tabuni, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak sekaligus pemerhati konflik di Papua, menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menegakkan hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Gelombang Kekerasan Terbaru di Papua Tengah

Tragedi berdarah yang terjadi di Kampung Kwamkinarama, Kabupaten Mimika pada 28-29 Maret 2026, serta bentrokan di Moanemani, Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret 2026, kembali menegaskan bahwa pola konflik lama di Papua Tengah masih berulang tanpa ada penyelesaian tuntas. Kematian dua tokoh penting, Balau Murib dan Junius Magai, memicu mobilisasi massa dari berbagai daerah seperti Tembagapura, Ilaga Kabupaten Puncak, dan Timika, sehingga situasi nyaris berubah menjadi perang terbuka antar kelompok.

Menurut pandangan Nenu Tabuni, konflik di Papua yang semula bersifat personal dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik komunal yang luas dan sangat berbahaya bagi stabilitas daerah.

Lemahnya Penegakan Hukum dan Efek Kekerasan Berulang

Permasalahan utama yang menyebabkan kekerasan terus berulang adalah lemahnya efek jera terhadap para pelaku. Selama ini, banyak konflik di Papua diselesaikan melalui pendekatan adat dan damai, namun jarang diikuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku utama. Hal ini menyebabkan siklus kekerasan tidak pernah benar-benar berhenti.

"Sekarang sudah saatnya negara melalui aparat keamanan mengambil posisi tegas. Konflik dan perang suku tidak boleh lagi dianggap sebagai mekanisme sosial yang dapat dimaklumi," ujar Nenu Tabuni.

Menurutnya, setiap tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia harus diproses hukum sesuai dengan Pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana, serta Pasal 55 dan 56 KUHP bagi keterlibatan kelompok. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku, penggerak, maupun provokator untuk lolos dari jerat hukum. Penegakan hukum yang konsisten penting untuk menciptakan efek jera dan memutus siklus kekerasan yang berulang.

Dampak Luas Konflik di Papua Tengah

Konflik ini berdampak sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat Papua Tengah, antara lain:

• Sektor Pendidikan: Sekolah-sekolah diliburkan, guru dan siswa mengungsi karena ketakutan, sehingga generasi muda kehilangan hak dasar mereka untuk belajar.
• Sektor Kesehatan: Tenaga medis meninggalkan fasilitas kesehatan demi keselamatan, menyebabkan masyarakat sulit mengakses layanan kesehatan di tengah peningkatan risiko penyakit.
• Sektor Ekonomi: Aktivitas pasar berhenti, mama-mama Papua takut berjualan, berakibat pendapatan keluarga menurun dan risiko gizi buruk meningkat.
• Tragedi Sosial: Banyak keluarga kehilangan anggota, meninggalkan istri dan anak-anak yang harus menghadapi ketidakpastian hidup tanpa dukungan yang memadai.
• Warisan Dendam Antar Generasi: Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berpotensi meneruskan siklus balas dendam, sehingga konflik tidak pernah benar-benar selesai.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Nenu Tabuni menggarisbawahi sebuah kenyataan pahit bahwa penanganan konflik di Papua selama ini masih bersifat parsial dan belum mengakar pada penegakan hukum yang kuat. Jika negara terus mengabaikan aspek hukum dan hanya mengandalkan pendekatan adat atau damai semu, maka potensi konflik berulang akan tetap tinggi. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai keseluruhan.

Lebih lanjut, kegagalan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan akan membuat kelompok-kelompok bersenjata merasa kebal hukum, sehingga memperpanjang konflik yang merusak sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Redaksi menilai bahwa negara harus hadir secara nyata dan tegas dengan langkah hukum yang tidak kompromi sebagai fondasi utama penyelesaian konflik di Papua.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana aparat keamanan dan penegak hukum menjalankan komitmen ini. Selain itu, perlu ada sinergi antara pendekatan hukum dengan upaya pembangunan sosial ekonomi yang inklusif agar konflik tidak lagi menjadi mekanisme sosial yang diterima begitu saja. Simak terus perkembangan terbaru seputar situasi Papua di Kompas TV dan media terpercaya lainnya.