Banyak Lahan KAI Dikuasai Ormas, Dirut Boby Rasyidin Curhat soal Pengelolaan

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Boby Rasyidin, mengungkapkan keprihatinannya terkait penguasaan lahan milik perusahaan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang berkedok legal. Keluhan ini disampaikan dalam sebuah rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang membahas potensi pengembangan lahan milik KAI di kawasan strategis seperti Jakarta.

Penguasaan Lahan KAI oleh Ormas di Jakarta

Boby menyoroti sejumlah lokasi strategis di Jakarta, seperti kawasan Senen hingga Tanah Abang, yang selama puluhan tahun menjadi sasaran pengelolaan dan penguasaan oleh ormas tertentu. Lahan-lahan di sekitar bantaran rel maupun stasiun kereta tersebut secara legal berstatus milik KAI, sebuah BUMN di bidang perkeretaapian, namun praktik penguasaan oleh ormas ini menyebabkan lahan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Ini menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan agar lahan-lahan strategis kami bisa digunakan untuk pengembangan dan memberi manfaat bagi publik," ujar Boby dalam rapat tersebut.

Rapat dengan Menteri PKP dan Tuntutan Optimalisasi Lahan

Dalam rapat yang digelar, Menteri Maruarar Sirait secara tegas menyoroti kondisi lahan-lahan milik KAI yang dianggap banyak terbengkalai. Ia mempertanyakan alasan mengapa KAI membiarkan lahan dengan status kepemilikan yang jelas tersebut tidak dikelola dengan baik. Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemanfaatan lahan tersebut untuk pembangunan hunian yang terintegrasi dengan sistem transportasi kereta api, melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).

Konsep TOD ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan stasiun yang lebih modern dan efisien, serta meningkatkan kualitas hunian dan mobilitas masyarakat di sekitar stasiun.

Potensi dan Tantangan Pengembangan Lahan KAI

Penguasaan lahan oleh ormas bukan hanya menjadi hambatan bagi pengembangan infrastruktur, tetapi juga menghambat potensi ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan dari pengelolaan lahan secara optimal. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi KAI:

• Pengelolaan lahan terbengkalai: Banyak lahan produktif milik KAI yang tidak dimanfaatkan, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan sosial.
• Penguasaan ormas: Ormas yang menguasai lahan seringkali menggunakan klaim sosial dan kekuatan massa untuk mempertahankan penguasaannya.
• Kebutuhan pengembangan TOD: Memanfaatkan lahan untuk membangun hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik membutuhkan koordinasi dan regulasi yang kuat.

Menurut laporan Kompas, pemerintah menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh ormas dalam hal penguasaan lahan strategis, termasuk kawasan Tanah Abang yang selama ini menjadi sorotan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keluhan Boby Rasyidin ini menyoroti masalah sistemik yang sudah lama membayangi pengelolaan aset negara, khususnya lahan BUMN seperti KAI. Masalah penguasaan lahan oleh ormas bukan sekadar persoalan keamanan atau administrasi, melainkan juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan keberhasilan penegakan hukum di lapangan.

Lebih jauh, potensi pengembangan lahan dengan konsep TOD adalah sebuah langkah strategis untuk memaksimalkan aset negara sekaligus mendukung transformasi transportasi publik. Namun, tantangan terbesar adalah mengatasi kepentingan ormas yang selama ini menguasai lahan secara ilegal. Jika tidak diatasi, maka pengembangan TOD yang diharapkan sebagai solusi transportasi berkelanjutan akan terhambat.

Ke depan, publik dan pemerintah harus mengawasi dengan ketat proses penyelesaian penguasaan lahan ini. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antar lembaga sangat dibutuhkan agar lahan milik KAI bisa kembali dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan bersama. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi tentang pentingnya pengembangan TOD untuk meningkatkan kualitas hidup di kawasan stasiun.

Situasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola aset negara yang selama ini terabaikan, sekaligus menguatkan posisi KAI sebagai BUMN yang berperan vital dalam sistem transportasi nasional.