Ketua Banggar DPR Dorong Penataan Ulang Subsidi Energi untuk Efisiensi Anggaran

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menegaskan perlunya penataan ulang kebijakan subsidi energi sebagai respons atas fluktuasi harga minyak dunia yang terus berulang dan berdampak serius pada perekonomian nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks tantangan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 yang berbeda dengan krisis energi sebelumnya.

Fluktuasi Harga Minyak dan Dampaknya pada Subsidi Energi

Said Abdullah menyebutkan bahwa dalam rentang kurang dari lima tahun, Indonesia kembali mengalami guncangan harga minyak atau oil shock yang menekan kondisi ekonomi. Berbeda dengan situasi pada 2022, saat ini Indonesia menghadapi tantangan ganda yakni kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Plafon subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel. Namun, setiap kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi, sehingga menjadi tantangan bagi pengelolaan anggaran negara.

Selain itu, Said menyoroti bahwa Indonesia belum memperoleh keuntungan dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara dan sawit tahun ini, sehingga ruang fiskal pemerintah untuk mengatasi gejolak harga energi menjadi terbatas.

Ketimpangan Distribusi Subsidi Energi

Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), distribusi subsidi energi selama ini dinilai belum tepat sasaran. Subsidi solar dan LPG justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Misalnya, sekitar 72 persen subsidi solar dinikmati oleh rumah tangga di desil 6 sampai 10, sedangkan masyarakat miskin hanya memperoleh 28 persen.

Begitu pula pada konsumsi Pertalite, kelompok mampu menguasai 79 persen dari total konsumsi bersubsidi. Untuk subsidi LPG 3 kilogram, sekitar 69 persen alokasi subsidi juga dinikmati oleh rumah tangga menengah ke atas.

Kondisi ini disebabkan oleh kemudahan akses dan sistem perdagangan terbuka yang memungkinkan pembelian barang bersubsidi tanpa pembatasan ketat. Sedangkan pada subsidi listrik, meski sudah lebih terarah ke rumah tangga berdaya 900 VA ke bawah, masih terdapat 40 persen pelanggan mampu yang memanfaatkan tarif subsidi.

Usulan Reformasi dan Penataan Ulang Kebijakan Subsidi

Said Abdullah menegaskan pentingnya reformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan efisien. Beberapa usulan konkret yang diajukan meliputi:

• Penggunaan data akurat dan sistem biometrik untuk menentukan penerima manfaat subsidi.
• Implementasi sistem identitas biometrik yang terintegrasi dengan rekening perbankan, meniru sistem yang telah berjalan di India, guna mengurangi manipulasi dan memastikan subsidi langsung sampai ke penerima yang valid.
• Penyesuaian harga LPG 3 kg di pasar bebas jika subsidi ditargetkan pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah.
• Validasi ulang data kendaraan oleh Pertamina dengan sinkronisasi data kepolisian untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran, memprioritaskan kapal nelayan kecil, alat pertanian petani kecil, dan sepeda motor pelaku UMKM.
• Pelarangan penggunaan solar subsidi dan Pertalite untuk kendaraan roda empat pribadi, kecuali kendaraan niaga pelat kuning yang mengangkut bahan pangan untuk mencegah inflasi.
• Validasi pelanggan listrik oleh PLN melalui integrasi data survei sosial ekonomi agar pelanggan mampu keluar dari tarif subsidi.

Langkah Pemerintah dan Tantangan ke Depan

Pemerintah telah memilih untuk mempertahankan harga BBM dan LPG demi menjaga daya beli masyarakat walaupun tekanan fiskal meningkat. Langkah ini didukung oleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp420 triliun dan skema berbagi beban dengan Pertamina.

"Saya mengapresiasi langkah ini, sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, menaikkan harga BBM akan makin memberi beban ke rakyat. Namun langkah ini harus dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi," tegas Said Abdullah.

Reformasi ini dianggap mendesak mengingat ketidakpastian konflik geopolitik di wilayah Teluk yang dapat memicu krisis energi baru. Dengan penataan ulang subsidi yang tepat, pemerintah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk menghadapi oil shock berikutnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dorongan Ketua Banggar DPR Said Abdullah untuk reformasi subsidi energi sangat penting dan relevan mengingat dinamika pasar energi global yang semakin tidak menentu. Ketergantungan terhadap subsidi energi yang besar tanpa sasaran tepat dapat membebani anggaran negara dan mengurangi efektivitas bantuan kepada masyarakat miskin.

Reformasi yang mengintegrasikan teknologi biometrik dan sistem digitalisasi pembayaran subsidi menjadi langkah strategis yang bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan kesiapan infrastruktur data dan kerja sama lintas instansi secara optimal. Kegagalan dalam validasi data dapat menyebabkan ketimpangan dan kebocoran subsidi tetap terjadi.

Ke depan, masyarakat perlu mengawasi dan mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penataan ulang subsidi energi agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar meringankan beban rakyat miskin. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan subsidi ini juga berpotensi menjadi langkah awal memperkuat ketahanan fiskal negara menghadapi gejolak pasar energi global.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber asli berita di CNN Indonesia.