Desakan Adopsi UNCITRAL Model Law Menguat, Kepailitan Lintas Batas RI Dinilai Tertinggal

Kepailitan lintas batas di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat kerangka hukum yang masih bersifat teritorial. Hal ini dinilai menyulitkan penanganan aset dan kreditur lintas negara, sekaligus berisiko memperburuk iklim investasi di Tanah Air.

Kerangka Hukum Teritorial dan Implikasinya

Sistem hukum kepailitan di Indonesia saat ini masih berfokus pada yurisdiksi nasional, tanpa mengakomodasi dinamika bisnis global yang semakin terintegrasi. Akibatnya, ketika terjadi kepailitan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, penanganan aset dan hak kreditur sering terhambat karena tidak adanya mekanisme hukum yang mengatur penyelesaian lintas batas secara terpadu.

Situasi ini menimbulkan beberapa masalah utama, antara lain:

• Keterlambatan penyelesaian aset perusahaan yang tersebar di berbagai negara.
• Ketidakpastian bagi kreditur asing terkait prioritas klaim dan perlindungan hukum.
• Peluang risiko hukum yang meningkat karena kontradiksi antara aturan masing-masing negara.
• Penurunan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.

UNCITRAL Model Law sebagai Solusi Modern

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, desakan adopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency semakin menguat. UNCITRAL Model Law merupakan kerangka hukum internasional yang dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian kepailitan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi secara terkoordinasi.

Adopsi Model Law ini memungkinkan:

1. Pengakuan dan kerja sama antar pengadilan di berbagai negara.
2. Perlindungan hak kreditur yang lebih adil dan transparan.
3. Percepatan proses restrukturisasi dan likuidasi aset lintas batas.
4. Peningkatan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi.

Kondisi Indonesia dan Tantangan Implementasi

Menurut pemantauan terkini, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dalam mengadopsi dan mengimplementasikan UNCITRAL Model Law. Meskipun sudah ada regulasi kepailitan nasional, belum terdapat aturan khusus yang mengakomodasi kepailitan lintas batas secara menyeluruh.

Beberapa kendala yang menjadi hambatan utama adalah:

• Keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum internasional di kalangan aparat penegak hukum.
• Kebutuhan reformasi regulasi yang komprehensif dan harmonisasi dengan hukum internasional.
• Kekhawatiran terhadap kedaulatan hukum yang perlu diantisipasi dengan pendekatan yang tepat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kegagalan mengadopsi UNCITRAL Model Law secara cepat dan menyeluruh dapat berdampak serius terhadap daya saing Indonesia di mata investor global. Dalam era ekonomi digital dan globalisasi, perusahaan tidak lagi beroperasi secara terisolasi di satu negara saja. Oleh karena itu, sistem hukum harus beradaptasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan lintas batas.

Lebih jauh lagi, menunda reformasi ini berarti mempertahankan risiko hukum dan ketidakpastian yang justru dapat menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang. Indonesia harus segera membangun kapasitas hukum dan regulasi yang modern, termasuk pelatihan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur hukum yang mendukung.

Ke depan, pembahasan intensif antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan kalangan akademisi sangat penting agar rancangan undang-undang terkait kepailitan lintas batas dapat segera disahkan dan diimplementasikan. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, publik dan pelaku bisnis disarankan untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan ini, karena adopsi UNCITRAL Model Law akan menjadi game-changer penting dalam tata kelola kepailitan lintas batas di Indonesia.