Menhut Raja Juli Antoni Serahkan 9 SK Perhutanan Sosial di Sulawesi Utara

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara resmi menyerahkan sembilan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada masyarakat di Sulawesi Utara pada Kamis, menandai langkah nyata pemerintah dalam memberikan hak kelola hutan yang berkelanjutan.

Penyerahan SK tersebut dilakukan di kawasan Mangrove Park Desa Darunu, Kabupaten Minahasa Utara, dan mencakup total lahan seluas sekitar 1.742 hektare yang akan dikelola oleh 328 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, dan Bolaang Mongondow.

Perhutanan Sosial sebagai Pilar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penyerahan SK bukan hanya sekadar pemenuhan administratif, melainkan wujud kehadiran negara yang memberikan kepastian hukum dan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

“Tidak hanya berhenti pada pemberian akses, tetapi harus berkembang menjadi ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk produksi, pengolahan, pembiayaan, hingga akses pasar,” tegas Menhut.

Hal ini menunjukkan bahwa program perhutanan sosial diharapkan menjadi instrumen transformasi ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, bukan sekadar hak kelola semata.

Capaian dan Pengembangan Perhutanan Sosial di Sulawesi Utara

Hingga kini, capaian Perhutanan Sosial di Sulawesi Utara telah mencapai 109 unit SK dengan total luasan 21.612,08 hektare, memberikan manfaat kepada lebih dari 5.114 KK. Selain itu, telah terbentuk 110 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang terus didorong untuk berkembang menjadi usaha produktif yang kompetitif melalui penguatan hilirisasi dan pengembangan klaster komoditas.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani, melaporkan bahwa secara nasional, capaian Perhutanan Sosial sudah mencapai 8,33 juta hektare dengan 11.190 unit SK yang memberikan manfaat kepada lebih dari 1,42 juta KK.

Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan Ekosistem Pesisir

Dalam kegiatan yang sama, Menhut Raja Juli Antoni melakukan penanaman mangrove secara simbolis seluas 0,5 hektare dengan total 600 bibit Rhizophora apiculata dan Avicennia marina. Langkah ini merupakan bagian dari program rehabilitasi ekosistem pesisir sekaligus memperkuat fungsi mangrove sebagai penyerap karbon (blue carbon) dan pelindung alami dari abrasi pantai.

Pengelolaan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat di Mangrove Park Desa Darunu juga dijadikan contoh praktik baik yang berhasil menggabungkan konservasi lingkungan dengan pengembangan kawasan ekowisata dan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu.

Sinergi Pengembangan Perhutanan Sosial untuk Ekonomi Hijau

Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pendamping, dunia usaha, dan masyarakat, untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan Perhutanan Sosial. Tujuannya adalah menjadikan perhutanan sosial sebagai pilar ekonomi hijau yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

“Dari hutan kita dorong kesejahteraan, dan dari masyarakat kita jaga kelestarian,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penyerahan sembilan SK Perhutanan Sosial ini bukan hanya sebuah seremonial, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat hak masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dengan memberikan akses legal dan dukungan pengembangan usaha yang terintegrasi, pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Penting untuk dicermati bahwa Perhutanan Sosial dapat menjadi game-changer dalam upaya ekonomi hijau Indonesia, terutama bila didukung dengan pengembangan hilirisasi produk dan akses pasar yang memadai. Jika sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terus diperkuat, maka potensi kontribusi sektor ini terhadap pengurangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan akan semakin nyata.

Ke depan, pembaca sebaiknya mengikuti perkembangan program ini, terutama bagaimana pemerintah akan mengatasi tantangan pembiayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat agar usaha perhutanan sosial dapat tumbuh berkelanjutan dan berdampak luas.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber berita resmi di ANTARA News dan ikuti perkembangan terbaru dari Kementerian Kehutanan.