Menaker Yassierli Dorong Pekerja Informal Masuk Jaminan Sosial: Hak Penghidupan Layak Tak Bisa Ditawar

Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan fokus pada sektor informal yang selama ini banyak belum terproteksi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan bahwa perlindungan sosial adalah hak semua pekerja tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, hingga pekerja di sektor perikanan dan perkebunan.

Dalam seminar bertajuk Strengthening Indonesia’s Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State yang diadakan di Jakarta pada Kamis (23/4/2026), Yassierli menyampaikan bahwa prinsip dasar kebijakan pemerintah adalah menjamin setiap warga negara mendapatkan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.

“Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan,”

Perluasan Cakupan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal

Sektor informal di Indonesia merupakan bagian besar dari angkatan kerja nasional, namun banyak pekerja di sektor ini yang belum memiliki akses ke program jaminan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mengintegrasikan mereka ke dalam sistem perlindungan sosial agar dapat menikmati manfaat seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Beberapa kategori pekerja informal yang menjadi fokus perluasan jaminan sosial antara lain:

• Pekerja rumah tangga
• Pengemudi ojek daring
• Kurir dan pekerja logistik
• Pekerja di sektor perikanan dan perkebunan

Menurut Yassierli, memperluas jaminan sosial kepada kelompok ini akan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan hukum yang selama ini belum memadai.

Hak atas Penghidupan Layak sebagai Prinsip Utama

Penegasan Menaker Yassierli bahwa hak atas penghidupan layak tidak bisa ditawar menjadi landasan kuat dalam kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Dengan memberikan akses jaminan sosial pada pekerja informal, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko sosial yang rentan mengancam kelompok ini, seperti kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, kecelakaan kerja, atau kondisi kesehatan yang memburuk tanpa perlindungan finansial.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Meski kebijakan ini memiliki tujuan mulia, implementasinya menghadapi tantangan cukup besar. Pekerja informal biasanya tidak memiliki data yang lengkap dan terstruktur, serta pendapatan mereka yang tidak tetap menyulitkan pembayaran iuran jaminan sosial secara rutin.

Untuk itu, pemerintah dan berbagai pihak terkait melakukan beberapa strategi, antara lain:

1. Melakukan pendataan yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap pekerja informal.
2. Menyesuaikan mekanisme pembayaran iuran agar fleksibel sesuai kemampuan pekerja.
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial kepada masyarakat luas.
4. Melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan program.

Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun negara kesejahteraan (welfare state) yang inklusif dan berkeadilan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dorongan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk memasukkan pekerja informal ke dalam jaminan sosial menandai langkah progresif yang sangat penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif di Indonesia. Selama ini, pekerja informal seringkali menjadi lapisan masyarakat yang terlupakan dalam hal perlindungan ketenagakerjaan, padahal mereka berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional.

Namun, tantangan utama tetap terletak pada bagaimana pemerintah dapat mengatasi kendala teknis dan administratif dalam pendataan dan pembayaran iuran. Jika tidak diatasi dengan baik, program ini berisiko tidak berjalan efektif dan justru memberatkan pekerja informal.

Ke depan, perlu ada inovasi kebijakan dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan akses perlindungan sosial yang merata. Pembaca juga perlu memantau perkembangan kebijakan ini, karena keberhasilannya akan menjadi tolok ukur kemajuan Indonesia dalam menjamin hak penghidupan layak bagi seluruh pekerja.

Untuk detail lengkap kebijakan ini, Anda dapat membaca sumber asli di BeritaSatu.