Partai Ummat Protes Hilangnya Video Amien Rais soal Prabowo-Teddy di YouTube

Partai Ummat secara resmi memprotes hilangnya video opini Ketua Majelis Syuro mereka, Amien Rais, dari akun YouTube pribadinya. Video yang menyinggung hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya ini dihapus tanpa pemberitahuan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan soal kebebasan berpendapat di era demokrasi digital.

Video Amien Rais dan Kontroversi Hubungan Prabowo-Teddy

Dalam video tersebut, Amien Rais mengemukakan pandangannya yang menuduh adanya hubungan yang melampaui batas profesional antara Prabowo dan Teddy. Pernyataan ini cepat menarik perhatian dan menuai kontroversi, terutama karena menyangkut figur tertinggi negara.

Sekretaris Majelis Syuro DPP Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo, menegaskan bahwa penghapusan video tersebut diduga dilakukan oleh pihak berkuasa yang memiliki kemampuan untuk mengatur konten di platform digital.

"Ya mereka bisa (menurunkan video Amien Rais) itu kan karena punya kekuasaan untuk itu," ujar Sambo saat ditemui di sela Musyawarah Nasional Partai Ummat di Yogyakarta, 2 Mei 2026.

Sambo menyesalkan sikap pemerintah yang dianggap alergi terhadap kritik, terlebih video lain yang berisi konten tidak benar justru dibiarkan beredar. Ia menilai hal ini kurang adil dan mencederai prinsip demokrasi.

Reaksi Partai Ummat dan Upaya Protes ke Pemerintah

Partai Ummat berencana mengajukan protes resmi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penghapusan video tersebut. Menurut Sambo, video Amien Rais bukan satu-satunya yang mengangkat isu hubungan Prabowo dan Teddy, karena sudah menjadi pembicaraan umum di media sosial.

• Video Amien Rais dihapus tanpa pemberitahuan sebelumnya.
• Hubungan Prabowo-Teddy sudah tersebar luas di platform digital dan media sosial.
• Partai Ummat siap menghadapi proses hukum jika video tersebut dipersoalkan secara legal.
• Rencana pengunggahan ulang video masih dalam pertimbangan.

Sambo juga menegaskan bahwa Amien Rais sebagai politisi senior tentu memiliki dasar yang kuat dalam mengeluarkan opini tersebut. Ia mencontohkan, berbagai peristiwa yang melibatkan Teddy, seperti ulang tahunnya, sudah banyak dibahas di media sosial yang menjadi referensi Amien Rais.

Respons Pemerintah dan Isu Ujaran Kebencian

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa video Amien Rais mengandung narasi fitnah dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurut Meutya, pernyataan tersebut tidak berlandaskan fakta dan merupakan upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik.

"Ruang demokrasi digital adalah ruang adu gagasan, bukan ruang memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia manapun," tegas Meutya melalui keterangan resmi pada 1 Mei 2026.

Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah dalam mengawasi konten digital yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus penghapusan video Amien Rais ini menjadi cerminan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol pemerintah atas narasi politik di ruang digital. Meskipun pemerintah beralasan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah ujaran kebencian dan fitnah, tindakan tersebut bisa dipersepsikan sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik politik yang sah.

Lebih jauh, hilangnya video yang menyinggung hubungan antara dua tokoh penting negara ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan objektivitas dalam penanganan konten digital. Jika video lain yang berisi konten tidak benar dibiarkan beredar, sementara kritik yang tajam segera dihapus, maka hal ini dapat memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan digital pemerintah.

Ke depan, publik dan pengamat politik perlu mengawasi secara ketat bagaimana pemerintah dan regulator digital mengelola keseimbangan antara menjaga ketertiban sosial dan menjamin kebebasan berpendapat. Kasus ini juga membuka ruang diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih jelas dan adil terkait konten di platform digital agar demokrasi di Indonesia tetap sehat dan dinamis.

Untuk informasi selengkapnya langsung dari sumber, baca artikel asli di Tempo.co dan tetap ikuti perkembangan berita politik terkini di portal berita terpercaya.