TNI Tegaskan Narasi Film “Pesta Babi” Bisa Ganggu Keharmonisan Sosial Papua

TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih mengeluarkan peringatan terkait narasi tendensius dalam film berjudul “Pesta Babi” karya Dandhy Dwi Laksono yang dinilai dapat mengganggu keharmonisan sosial di Papua. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, pada Jumat (15/5/2026).

Potensi Gangguan Keharmonisan Sosial di Papua

Menurut Kolonel Tri Purwanto, narasi dalam film tersebut berpotensi memecah belah masyarakat Papua dan bertentangan dengan upaya pemerintah yang selama ini fokus pada program-program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua.

"Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua," jelasnya.

Pernyataan ini menjadi sorotan karena Papua merupakan wilayah dengan kompleksitas sosial dan budaya yang sangat tinggi. Ketegangan yang muncul akibat informasi tidak seimbang bisa berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan.

Pentingnya Selektif dan Proses Sensor Resmi

Kolonel Tri menekankan bahwa masyarakat harus lebih cermat dalam memilah informasi, terutama yang berasal dari konten-konten yang belum melewati proses sensor resmi. Konten yang belum disensor dapat mengandung narasi yang tidak berimbang dan potensi distorsi informasi yang luas.

Dalam konteks ini, ia mengingatkan bahwa setiap film yang diputar secara publik wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan harus memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).

“Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ungkap Tri.

Respons dan Imbauan TNI kepada Masyarakat Papua

Selain pernyataan tersebut, TNI juga mengimbau masyarakat Papua agar bersikap bijak dalam menyikapi pemutaran film “Pesta Babi”. Hal ini penting untuk menjaga situasi yang kondusif serta mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik sosial yang tidak diinginkan.

• Menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi
• Memahami konteks film secara kritis dan objektif
• Menjaga persatuan dan keharmonisan antar kelompok masyarakat Papua

Film "Pesta Babi" dan Kontroversinya

Film "Pesta Babi" sendiri merupakan karya dari Dandhy Dwi Laksono dan timnya yang mengangkat isu tertentu di Papua. Namun, film ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai narasinya cenderung sepihak dan dapat memicu perpecahan sosial.

Kontroversi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu yang diangkat serta pentingnya proses verifikasi dan sensor dalam pembuatan film dokumenter yang menyangkut isu sosial dan politik di daerah rawan konflik.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, peringatan TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap dampak konten media yang tidak seimbang di Papua. Ketegangan sosial di Papua selama ini sudah sangat rentan, sehingga narasi yang tidak akurat atau sepihak dapat memperburuk situasi dan menghambat pembangunan serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kasus ini menegaskan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap konten film, khususnya yang menyangkut isu sensitif. Pengabaian terhadap proses sensor resmi dapat menjadi pintu masuk bagi penyebaran informasi yang menyesatkan. Masyarakat pun harus lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum jelas sumber dan tujuannya.

Kedepannya, baik pemerintah, TNI, dan lembaga terkait harus bekerja sama dalam memastikan agar penyajian informasi dan karya seni yang beredar di Papua dapat membantu memperkuat persatuan dan pembangunan, bukan malah sebaliknya. Laporan lengkap Kompas juga menyoroti dinamika ini secara mendalam.