Anthropic Gugat Pemerintahan Trump Usai Dinyatakan Risiko Rantai Pasok AI

Anthropic, perusahaan kecerdasan buatan (AI) terkemuka, mengajukan gugatan terhadap Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dan beberapa lembaga federal lainnya pada hari Senin terkait keputusan pemerintahan Trump yang menyebut perusahaan tersebut sebagai "risiko rantai pasok".

Gugatan ini menjadi babak terbaru dari ketegangan yang berlangsung antara Pentagon dan Anthropic, di tengah upaya pemerintah AS untuk mempercepat adopsi AI dalam sektor pemerintahan dan militer.

Risiko Rantai Pasok dan Dampaknya bagi Anthropic

Label risiko rantai pasok biasanya diberikan kepada perusahaan yang dianggap terkait dengan negara-negara asing yang dianggap sebagai ancaman, sehingga membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berbisnis dengan entitas yang bekerjasama dengan Departemen Pertahanan. Penetapan ini berdampak serius pada akses Anthropic dalam proyek-proyek militer dan kontrak pemerintah.

Dalam gugatan yang diajukan, Anthropic menilai penetapan status tersebut dan perintah pemerintahan Trump yang melarang lembaga federal menggunakan teknologi Anthropic merupakan tindakan yang "belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar hukum". Perusahaan mengklaim langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak memberikan proses hukum yang layak bagi mereka.

"Upaya mencari peninjauan hukum tidak mengubah komitmen kami dalam memanfaatkan AI untuk melindungi keamanan nasional, namun ini adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi bisnis kami, pelanggan, dan mitra," ujar juru bicara Anthropic. "Kami akan terus mengejar semua jalur penyelesaian, termasuk dialog dengan pemerintah."

Pihak Pentagon memilih untuk tidak berkomentar terkait gugatan karena kebijakan departemen. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Liz Huston, menegaskan bahwa presiden "tidak akan membiarkan perusahaan teknologi yang dianggap 'woke' dan berhaluan kiri yang radikal mengatur operasi militer."

"Presiden dan Menteri Pertahanan memastikan para prajurit Amerika memiliki alat yang tepat untuk sukses dan tidak akan pernah dibelenggu oleh ideologi para pemimpin teknologi besar," tambah Huston. "Di bawah pemerintahan Trump, militer akan mematuhi Konstitusi AS, bukan ketentuan layanan perusahaan AI 'woke'."

Penyebab Konflik: Batasan Penggunaan AI oleh Anthropic

Konflik ini bermula ketika negosiasi pembaruan kontrak antara Anthropic dan Pentagon gagal karena perbedaan prinsip. Anthropic menetapkan dua batasan utama (red lines) yang harus disepakati oleh Pentagon:

• AI tidak akan digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga AS;
• AI tidak akan digunakan untuk senjata otonom.

Pentagon menolak batasan tersebut dan menyatakan ingin menggunakan teknologi AI Anthropic untuk "semua tujuan yang sah", dengan alasan bahwa mereka tidak dapat membiarkan perusahaan swasta menentukan cara penggunaan alat-alat tersebut dalam keadaan darurat keamanan nasional.

Departemen Pertahanan juga menegaskan bahwa mereka tidak tertarik menggunakan AI untuk pengawasan massal maupun senjata otonom, namun tetap menolak pembatasan yang diajukan Anthropic.

Pada 27 Februari 2026, pemerintahan Trump mengeluarkan perintah kepada seluruh lembaga federal dan kontraktor militer untuk menghentikan kerja sama dengan Anthropic. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa Anthropic akan diklasifikasikan sebagai risiko rantai pasok dan tidak ada entitas yang berbisnis dengan militer AS boleh melakukan kegiatan komersial dengan Anthropic.

Isu Pelanggaran Amandemen Pertama dan Proses Due Process

Dalam gugatan, Anthropic juga menuduh pemerintah melakukan tindakan pembalasan terhadap perusahaan akibat penggunaan kebebasan berbicara yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS. Selain itu, Anthropic berargumen bahwa Presiden Trump tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan lembaga federal menghentikan penggunaan teknologi mereka, serta perusahaan tidak diberikan proses hukum yang adil.

Perusahaan meminta agar pengadilan mengeluarkan perintah sementara untuk menghentikan pelarangan tersebut, mengingat kontrak-kontrak yang sedang berjalan dan yang akan datang dengan pihak swasta dipertaruhkan dan dapat merugikan perusahaan hingga ratusan juta dolar.

"Selain kerugian ekonomi yang langsung, reputasi Anthropic dan kebebasan fundamental Amandemen Pertama sedang diserang. Tanpa perlindungan pengadilan, kerugian ini akan semakin memburuk dalam beberapa minggu dan bulan ke depan," tulis gugatan tersebut.

Upaya Kerja Sama dan Perkembangan Terbaru

CEO Anthropic, Dario Amodei, sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan Hegseth pada 24 Februari untuk membahas kontrak dan batasan penggunaan AI. Dalam sebuah blog yang menjelaskan keputusan menolak tawaran Pentagon, Amodei menyatakan bahwa teknologi AI saat ini belum dapat digunakan secara andal dan aman untuk pengawasan massal maupun senjata otonom.

Amodei juga menyebutkan bahwa perusahaan telah menjalin "komunikasi produktif" dengan Pentagon mengenai bagaimana bekerja sama sambil menghormati batasan yang mereka tetapkan, serta memastikan transisi yang mulus jika tidak tercapai kesepakatan.

Setelah perintah penghentian bisnis dengan Anthropic diumumkan, mantan Presiden Trump melalui akun Truth Social-nya menyebut keputusan Anthropic sebagai "kesalahan fatal" dan menuduh perusahaan mencoba mengatur operasi militer.

Sementara itu, OpenAI berhasil mencapai kesepakatan dengan Pentagon hanya beberapa jam setelah perintah pemerintahan Trump dikeluarkan.

Konflik ini justru meningkatkan profil Anthropic. Aplikasi AI mereka, Claude, berhasil melampaui ChatGPT milik OpenAI di App Store iPhone untuk pertama kalinya tepat sehari setelah Pentagon mengumumkan pemutusan kontrak dengan Anthropic. Pada 5 Maret, perusahaan melaporkan lebih dari satu juta pengguna baru mendaftar setiap hari untuk menggunakan Claude.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, gugatan Anthropic terhadap pemerintahan Trump menandai sebuah titik penting dalam hubungan antara perusahaan teknologi AI dan pemerintah AS, terutama dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil. Penetapan risiko rantai pasok kepada perusahaan AI domestik yang tidak terkait langsung dengan negara asing merupakan preseden baru yang berpotensi membatasi inovasi dan kolaborasi teknologi di sektor pertahanan.

Selain itu, pertentangan soal batasan penggunaan teknologi AI oleh militer membuka diskusi penting mengenai etika dan regulasi AI di tingkat nasional. Ancaman penggunaan AI untuk pengawasan massal dan senjata otonom selama ini menjadi kekhawatiran global, dan sikap Anthropic menunjukkan adanya usaha perusahaan teknologi untuk menjaga batasan moral dalam pengembangan produk mereka.

Redaksi mendorong publik dan pembuat kebijakan untuk mengawasi perkembangan kasus ini karena hasilnya akan memengaruhi bagaimana teknologi AI akan diintegrasikan ke dalam operasi militer dan keamanan nasional ke depan. Keseimbangan antara inovasi, keamanan nasional, dan hak-hak sipil harus menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan terkait AI.

Ke depan, penting untuk mengikuti bagaimana proses hukum ini berjalan dan apakah pemerintah akan menyesuaikan pendekatannya terhadap perusahaan teknologi dalam konteks keamanan nasional yang semakin kompleks.