Hampir Separuh Anggota DPR Absen di Rapat Paripurna Jelang Lebaran 2026

Jakarta – Hampir separuh anggota DPR atau tepatnya 286 dari total 579 anggota DPR tidak hadir dalam Rapat Paripurna ke-15 pembukaan masa sidang IV DPR 2025-2026 yang digelar pada Selasa, 10 Maret 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani, yang merupakan sidang perdana setelah masa reses sebulan sejak pertengahan Februari lalu, menjelang Ramadan dan Lebaran.

Kehadiran dan Izin Anggota DPR dalam Paripurna

Dalam pembukaan rapat, Puan Maharani menyampaikan bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, jumlah anggota yang hadir menandatangani daftar hadir hanya sebanyak 273 orang. Selain itu, 20 anggota mendapatkan izin tidak hadir, sehingga total yang hadir secara resmi hanya 293 dari 579 anggota DPR.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani 273 orang, izin 20 orang anggota, sehingga yang hadir adalah 293 orang," ujar Puan membuka rapat.

Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari anggota DPR tidak mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat, di mana biasanya agenda-agenda penting legislatif dibahas dan rencana kerja ke depan disampaikan.

Agenda Rapat Paripurna: Pidato Ketua DPR dan Isu Geopolitik Asia Barat

Rapat paripurna tersebut tidak memiliki agenda pembahasan khusus selain penyampaian pidato oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Dalam pidatonya, Puan banyak menyoroti situasi konflik geopolitik yang terjadi di kawasan Asia Barat, khususnya akibat perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Puan menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang meninggal dunia akibat serangan gabungan AS dan Israel pada tanggal 28 Februari 2026.

"Atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran," ungkap Puan.

Lebih lanjut, Puan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan perdamaian dunia. DPR memberikan simpati kepada rakyat Iran dan mendukung segala upaya diplomasi untuk meredam ketegangan dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas.

"DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas," tambah Puan.

Konsekuensi Absensi Anggota DPR Menjelang Lebaran

Absennya hampir separuh anggota DPR pada pembukaan masa sidang IV ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait efektivitas kerja legislatif, terutama menjelang periode penting seperti Ramadan dan Lebaran. Ketiadaan anggota dalam rapat paripurna berpotensi menunda pengambilan keputusan dan pembahasan isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian segera.

Berikut beberapa dampak yang mungkin timbul akibat tingginya absensi anggota DPR:

• Terhambatnya proses legislasi yang membutuhkan kuorum dan partisipasi penuh anggota.
• Kurangnya pengawasan fungsi eksekutif di masa sidang yang seharusnya berjalan aktif.
• Isu-isu penting nasional dan internasional berpotensi kurang mendapat perhatian serius.
• Menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPR sebagai wakil rakyat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, tingginya tingkat absensi anggota DPR pada saat pembukaan masa sidang IV 2025-2026 ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam internal lembaga legislatif. Situasi ini tidak hanya berdampak pada produktivitas parlemen, tetapi juga mencerminkan potensi ketidakseriusan sebagian anggota dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, apalagi di masa-masa penting menjelang Ramadan dan momentum Lebaran yang biasanya menjadi momen pengambilan kebijakan strategis.

Selain itu, dengan latar belakang geopolitik yang memanas di kawasan Asia Barat, kehadiran dan peran aktif DPR dalam menyikapi isu global menjadi sangat krusial. Pidato Puan yang menyoroti konflik Iran-AS-Israel seharusnya diikuti dengan tindakan nyata dan kajian mendalam oleh seluruh anggota DPR guna mengukuhkan posisi Indonesia secara diplomatis dan politik internasional.

Kedepannya, publik dan media perlu terus mengawal kehadiran dan kinerja anggota DPR agar tidak ada lagi rapat-rapat penting yang dilewati secara massal oleh wakil rakyat. Rapat paripurna bukan sekadar ritual, melainkan forum utama pengambilan keputusan yang harus dihadiri dan diikuti secara penuh oleh seluruh anggota demi kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian, momentum pembukaan masa sidang dan agenda-agenda diplomasi Indonesia di panggung internasional harus dimanfaatkan secara maksimal oleh DPR. Kita nantikan langkah-langkah konkret dari DPR dalam merespons dinamika global sekaligus meningkatkan kehadiran dan tanggung jawab anggota dewan di masa sidang berikutnya.