Dedi Mulyadi Diadang Mahasiswa Bekasi, Sorotan Tajam soal Banjir dan Anggaran BUMD

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sorotan saat diadang oleh sekelompok mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Bekasi. Kejadian ini berlangsung saat Dedi menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, pada Selasa (10/3/2026).

Insiden ini terjadi saat Dedi hendak meninggalkan area gedung DPRD usai mengikuti rapat paripurna yang diselenggarakan untuk memperingati hari jadi Kota Bekasi. Para mahasiswa secara tegas melayangkan kritik kepada Dedi terkait penanganan banjir yang dianggap belum memadai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Mahasiswa Pertanyakan Solusi Penanganan Banjir Kota Bekasi

Keluhan utama yang disampaikan mahasiswa adalah terkait kebijakan yang diambil oleh wali kota dan jajarannya dalam mengatasi banjir. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyatna, menyatakan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi masyarakat.

“Sebagai mahasiswa dan masyarakat kami menilai bahwa wali kota dan jajarannya telah keliru dalam menghadirkan kebijakan,”

Rafi menyoroti pembangunan polder di beberapa kecamatan sebagai salah satu solusi yang digadang-gadang untuk mengatasi banjir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banjir masih terjadi secara masif, bahkan di daerah yang berdekatan dengan lokasi polder.

Menurut Rafi, kegagalan ini diduga karena kurangnya kajian mendalam terhadap fungsi polder tersebut sehingga tidak beroperasi secara maksimal.

Kontroversi Anggaran BUMD Jadi Sorotan

Selain isu banjir, mahasiswa juga mengangkat pertanyaan terkait transparansi dan penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk membuka data dan melakukan evaluasi penggunaan anggaran tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.

Hal ini menambah tekanan terhadap pemerintah Kota Bekasi agar lebih serius dalam mengelola sumber daya daerah dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Latar Belakang Masalah Banjir di Bekasi

Banjir menjadi masalah kronis di Kota Bekasi, terutama saat musim hujan. Pembangunan polder yang dimaksud merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menampung dan mengalirkan air agar tidak menggenang di wilayah pemukiman. Namun, implementasi dan pemeliharaan polder yang kurang optimal menjadi faktor utama kegagalan penanganan banjir.

• Polder yang tidak berfungsi maksimal mengakibatkan air tetap meluap ke permukiman warga.
• Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan drainase.
• Peningkatan luas kawasan permukiman tanpa diimbangi sistem drainase yang memadai.
• Perubahan tata guna lahan yang memperparah risiko banjir.

Permasalahan ini membutuhkan solusi holistik dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kota untuk mengurangi dampak banjir secara berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, insiden penghadangan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi oleh mahasiswa di Bekasi bukan sekadar insiden spontan, melainkan cerminan ketegangan yang mendalam terkait masalah banjir dan tata kelola keuangan daerah. Penanganan banjir yang belum efektif selama bertahun-tahun berpotensi menimbulkan kekecewaan publik yang meluas. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi di lapangan.

Disamping itu, sorotan terhadap anggaran BUMD menjadi sinyal penting bahwa masyarakat kini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari pengelolaan aset daerah. Jika pemerintah tidak merespons dengan baik, potensi konflik sosial dan kerugian kepercayaan publik akan semakin besar.

Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan strategi penanganan banjir yang komprehensif dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Perhatian khusus terhadap fungsi polder dan sistem drainase menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

Publik dan pemangku kepentingan disarankan untuk terus memantau perkembangan kebijakan ini agar transparansi dan efektivitasnya benar-benar terwujud di lapangan.