Gerindra Interupsi 5 Kali soal Blackout ke PLN, Tapi Pimpinan DPR Abaikan

Rapat antara Komisi XII DPR dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026) berlangsung memanas. Hal ini dipicu oleh ketidakpuasan anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang berulang kali menginterupsi pembahasan terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan Sumatera, namun merasa diabaikan oleh pimpinan rapat.

Pada awal rapat, Darmawan menjelaskan bahwa sejak tanggal 21 Juni 2026, tidak lagi terjadi pemadaman listrik bergilir (blackout) di wilayah Jawa. Ia menegaskan bahwa PLN telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga kestabilan pasokan listrik dan terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

"Roadmap pertama untuk tahun 2026 ini adalah penambahan pasokan batubara dengan kalori menengah sampai tinggi, yaitu 4.500 kalori ke atas, yang dialokasikan khusus untuk PLN dari Kementerian ESDM. Ini sebesar 1,8 juta ton on top dari pasokan yang sudah ada untuk bulan Juli, dan 3 juta ton per bulan dari Agustus sampai Desember," ujar Darmawan.

Interupsi Berulang dari Gerindra soal Blackout

Meski telah mendapat penjelasan tersebut, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, terutama Ramson Siagian, tetap tidak puas dan mengajukan interupsi sebanyak lima kali untuk mendesak klarifikasi lebih mendalam terkait penyebab blackout dan solusi yang diambil PLN.

Ramson mempertanyakan apakah faktor pasokan batubara benar-benar menjadi penyebab utama pemadaman bergilir ataupun ada masalah teknis lain yang belum dijelaskan secara rinci oleh PLN.

• Ketidakpuasan Gerindra menyampaikan bahwa masyarakat masih merasakan dampak pemadaman listrik bergilir secara berkala.
• Anggota Gerindra menilai penjelasan PLN cenderung minim dan tidak transparan.
• Pimpinan rapat dianggap memilih mengabaikan interupsi tersebut, sehingga memicu ketegangan.

Upaya PLN dalam Mengatasi Krisis Listrik

PLN mengklaim telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah pasokan energi, terutama dengan peningkatan pasokan batubara berkualitas tinggi yang dianggap kunci dalam menjaga stabilitas kelistrikan.

Menurut Darmawan, peningkatan pasokan batubara ini merupakan bagian dari roadmap penguatan keandalan sistem kelistrikan yang sudah direncanakan sejak awal tahun.

Namun, protes dari anggota Komisi XII, khususnya Fraksi Gerindra, menunjukkan bahwa masih terdapat kekhawatiran dan ketidakpuasan atas realisasi di lapangan, terutama terkait komunikasi dan penanganan masalah blackout yang dianggap belum tuntas.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, insiden pemadaman listrik bergilir yang menjadi sorotan utama rapat ini menunjukkan bahwa persoalan kelistrikan masih menjadi masalah serius yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap PLN dan pemerintah. Meski PLN mengklaim adanya perbaikan, sikap kritis anggota DPR, khususnya dari Gerindra, mencerminkan kegelisahan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab.

Kegagalan pimpinan rapat untuk merespons interupsi berulang dari anggota DPR berpotensi menimbulkan kesan kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam pembahasan masalah krusial ini. Hal ini dapat memperburuk citra lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas efektif terhadap kebijakan publik.

Ke depan, penting bagi PLN dan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi yang jelas dan terbuka kepada publik serta para wakil rakyat. Langkah ini sangat penting agar roadmap penguatan sistem kelistrikan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya dan menurunkan risiko pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat dan perekonomian.

Untuk perkembangan terbaru dan penjelasan resmi dari PLN, pembaca dapat melihat langsung laporan lengkapnya di Kompas.com serta berita terkait di CNN Indonesia.