Dampak Proyek Sekolah Rakyat Kota Kediri: Korban Kecelakaan Warga Lirboyo Minta Keadilan

KEDIRI — Keluhan warga yang terdampak langsung oleh aktivitas pembangunan proyek Sekolah Rakyat di Kota Kediri akhirnya mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kota Kediri. Pada Kamis (12/3), Komisi C DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan perwakilan masyarakat, LSM Lira, pemerintah kota, serta pihak pelaksana proyek untuk membahas dampak negatif dari pembangunan tersebut dan mencari solusi yang tepat.

Dampak Pembangunan Proyek Sekolah Rakyat Terhadap Kondisi Jalan dan Keselamatan Warga

Keluhan utama warga adalah kondisi jalan di sekitar lokasi proyek yang semakin membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Material tanah urug dari proyek yang terbawa kendaraan pelaksana sering tumpah dan berserakan di badan jalan utama. Kondisi ini menyebabkan permukaan jalan menjadi licin dan rawan kecelakaan.

Beberapa warga bahkan melaporkan sudah terjadi sejumlah insiden kecelakaan di kawasan tersebut. Selain itu, warga menilai bahwa upaya mitigasi yang dilakukan pihak pelaksana proyek belum optimal. Pembersihan jalan dilakukan secara tidak rutin dan rambu-rambu peringatan di lokasi juga dianggap kurang memadai.

Ketua LSM Lira, Alif Bahar J, menyatakan,

"Yang kami permasalahkan adalah dampak dari aktivitas proyek yang membahayakan masyarakat."

Kondisi ini diperkuat oleh kesaksian langsung dari salah satu korban kecelakaan, Nely, warga Karangsono, Lirboyo. Ia mengaku hingga kini masih merasakan dampak fisik akibat kecelakaan yang dialaminya di jalan yang licin karena material proyek.

"Sekarang kalau terkena udara dingin, separuh badan sebelah kanan terasa sakit. Tangan dan kaki seperti patah-patah. Kalau terlalu lama duduk atau berdiri juga terasa sakit," ujar Nely dengan suara yang bergetar menahan emosi.

Lebih lanjut, Nely juga menyampaikan bahwa kompensasi yang diterimanya belum cukup untuk menutup biaya pengobatan maupun kerusakan sepeda motornya.

Respons DPRD dan Komitmen Pihak Pelaksana Proyek

Menanggapi keluhan dan laporan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Agung Purnomo, menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai mediator untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak pelaksana proyek. Ia mengakui bahwa kondisi di lapangan memang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dampak kendaraan proyek terhadap kondisi jalan.

"Kemungkinan sebelumnya ada SOP yang belum berjalan maksimal. Namun pihak perusahaan tadi sudah menyampaikan komitmennya untuk menjalankan SOP dengan lebih baik," kata Agung.

Selain memperbaiki prosedur operasional di lapangan, Komisi C juga menuntut agar pihak pelaksana proyek bertanggung jawab terhadap korban terdampak.

"Kami meminta pihak perusahaan segera menyelesaikan kompensasi bagi korban," tegas Agung.

Dalam rapat ini, hadir pula berbagai instansi terkait seperti Dinas PUPR, DLHKP, Dinas Sosial, Inspektorat, serta DPMPTSP, yang turut memberikan masukan dan dukungan penyelesaian masalah.

Perbaikan Operasional Proyek dan Tindak Lanjut Kompensasi

Sementara itu, Yolanda Faricha, Project Manager PT Nindya Karya selaku pelaksana pembangunan Sekolah Rakyat, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua masukan dari RDP tersebut.

Tim proyek berkomitmen untuk kembali meninjau kondisi korban secara langsung guna memastikan bentuk kompensasi yang layak dan sesuai kebutuhan.

"Tim kami nantinya akan turun lagi untuk melihat langsung kondisi korban, sehingga kami bisa berupaya semaksimal mungkin membantu mengganti biaya yang sudah dikeluarkan," ujar Yolanda.

Selain itu, pihaknya berjanji memperbaiki prosedur operasional di lapangan demi meminimalisir dampak negatif proyek, salah satunya adalah memastikan kendaraan proyek dibersihkan sebelum keluar area kerja agar tidak membawa tanah ke jalan umum.

"Kami memastikan sebelum kendaraan keluar dari area proyek, ban kendaraan dibersihkan sehingga tidak membawa tanah ke jalan," tambahnya.

Harapan Solusi dan Pencegahan Kecelakaan Masa Depan

Melalui forum RDP ini, DPRD Kota Kediri berharap dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah kompensasi korban, tetapi juga mampu mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Evaluasi menyeluruh terhadap operasional proyek menjadi kunci agar keselamatan warga tetap terjaga.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan publik yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah mitigasi yang kurang optimal dan SOP yang tidak dijalankan dengan konsisten bisa berakibat fatal, seperti kecelakaan yang menimpa warga Lirboyo.

Selain itu, respons cepat DPRD dan keterlibatan berbagai instansi terkait menjadi contoh positif dalam tata kelola pembangunan yang responsif terhadap keluhan masyarakat. Namun, yang perlu diwaspadai adalah potensi masalah serupa muncul pada proyek lain jika standar pengamanan dan kebersihan tidak ditegakkan dengan ketat.

Ke depan, publik perlu terus mengawasi implementasi perbaikan ini agar tidak hanya menjadi janji di atas kertas. Monitoring berkala dan transparansi dalam penanganan kompensasi korban juga harus menjadi prioritas agar korban merasa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Jurnalis: Anisa Fadila