Polemik Meja Biliar DPRD Sumsel: Partai Minta Pembatalan Pengadaan Rp487 Juta

Polemik pengadaan dua meja biliar senilai Rp487 juta untuk dua rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus bergulir dan menjadi sorotan publik serta partai politik pengusung para pimpinan DPRD tersebut.

Informasi mengenai pengadaan meja biliar ini pertama kali terungkap melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Sekretariat DPRD Sumsel. Data tersebut menunjukkan alokasi anggaran sebesar Rp151 juta untuk Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, dan Rp335,9 juta untuk Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, sehingga total mencapai Rp486,9 juta.

Respons DPRD Sumsel Terhadap Pengadaan Meja Biliar

Kepala Bagian Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto, mengonfirmasi kebenaran data pengadaan tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem SIRUP LKPP. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih jauh terkait alasan pengadaan barang mewah ini di tengah situasi kebijakan efisiensi anggaran dan adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

“Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota Dewan,”

jelas Hadiyanto dalam keterangannya di Palembang pada Kamis (12/3/2026).

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, yang juga Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel, menyatakan bahwa pengadaan meja biliar tersebut masih dalam tahap perencanaan dan belum ada pembelian yang dilakukan. Ia menambahkan bahwa meja biliar itu dimaksudkan sebagai fasilitas latihan alternatif bagi atlet biliar di Sumsel.

“Saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk mengklarifikasi pengadaan barang itu. Semua masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,”

kata Andie.

Politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa pihaknya memahami perhatian dan kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah yang harus memperhatikan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan.

“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat signifikan, pengadaan ini bisa ditinjau ulang bahkan dibatalkan,”

tambahnya.

Partai Golkar Sumsel Minta Pengadaan Dibatalkan

Menanggapi polemik ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumsel, Wihaji, secara tegas meminta Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, untuk membatalkan rencana pengadaan meja biliar tersebut. Ia bahkan telah menghubungi Andie agar tidak melanjutkan proses pengadaan dan mengalihkan anggaran tersebut ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Wihaji, perhatian publik terhadap pemborosan anggaran seperti ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama bagi para pengambil kebijakan di DPRD yang seharusnya menjadi contoh pengelolaan anggaran yang bijak dan transparan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus pengadaan meja biliar ini bukan sekadar persoalan peralatan mewah di rumah dinas pejabat. Ini mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola anggaran publik di tingkat daerah, khususnya bagaimana prioritas penggunaan anggaran seringkali kurang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi dan optimalisasi dana, pengadaan fasilitas yang dinilai tidak esensial berpotensi menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyatnya sendiri.

Lebih jauh, perhatian dan desakan partai politik pengusung pimpinan DPRD Sumsel untuk membatalkan pengadaan ini menjadi sinyal positif bahwa ada kesadaran internal yang mulai mengedepankan akuntabilitas dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat. Namun, langkah ini harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penganggaran dan pengadaan di lembaga legislatif agar tidak terulang kasus serupa.

Ke depan, publik perlu mengawasi bagaimana DPRD Sumsel dan lembaga terkait menindaklanjuti polemik ini, memastikan transparansi, dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan anggaran. Ini adalah momentum penting bagi DPRD Sumsel untuk memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Polemik meja biliar senilai hampir setengah miliar rupiah di DPRD Sumsel membuka diskusi luas mengenai penggunaan anggaran daerah yang harus lebih berorientasi pada manfaat dan efisiensi. Dengan adanya tekanan dari partai pengusung dan masyarakat, diharapkan rencana pengadaan ini dibatalkan dan menjadi pelajaran untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik di masa mendatang.

Untuk berita dan update terbaru terkait kebijakan DPRD Sumsel dan pengelolaan anggaran daerah, terus ikuti informasi dari kami.