Demokrat Tuntut Penjelasan Pentagon Soal Serangan Sekolah Iran dan Peran AI

Lebih dari 120 anggota Kongres dari Partai Demokrat meminta penjelasan mendetail dari Pentagon mengenai bagaimana militer AS membatasi korban sipil di Iran dan peran kecerdasan buatan (AI) dalam menentukan target serangan.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan dikirim pada Kamis pagi, para anggota parlemen tersebut menyoroti serangan terhadap Sekolah Shajareh Tayyebeh di Minab, Iran yang menewaskan lebih dari 170 orang, sebagian besar anak-anak, pada dini hari 28 Februari. Serangan ini terjadi saat AS dan Israel memulai perang melawan Iran.

Investigasi Serangan dan Dugaan Pelanggaran Hukum Perang

Militer AS menyatakan masih melakukan investigasi atas serangan tersebut. Namun, informasi awal menunjukkan bahwa munisi AS kemungkinan besar menjadi penyebab serangan, dan intelijen yang digunakan untuk memilih target diduga sudah usang, menurut laporan NBC News yang mengutip empat sumber yang mengetahui temuan awal tersebut.

Dalam suratnya, para anggota Kongres menuntut jawaban dari Hegseth mengenai alasan pemilihan target tersebut dan apakah Pentagon akan menyelidiki insiden itu sebagai kemungkinan pelanggaran hukum perang.

Peran Kecerdasan Buatan dalam Operasi Militer

Selain itu, mereka juga menanyakan sejauh mana artificial intelligence (AI) berperan dalam pemilihan target, penilaian intelijen yang mendasari pemilihan target, serta dalam pengambilan keputusan hukum selama operasi militer yang sedang berlangsung.

"Jika AI digunakan, apakah ada tinjauan manusia dan pada titik mana? Apakah AI, termasuk penggunaan Maven Smart System, digunakan untuk mengidentifikasi Sekolah Shajareh Tayyebeh sebagai target? Jika iya, apakah manusia memverifikasi akurasi target tersebut?" tulis mereka dalam surat tersebut.

Mereka meminta Pentagon memberikan jawaban paling lambat tanggal 20 Maret 2026.

Tanggapan Pentagon dan Kontroversi Pernyataan Pemerintah

Juru bicara Pentagon menyatakan, "Insiden ini sedang diselidiki," terkait dengan serangan di Iran. "Seperti dalam semua korespondensi kongres, departemen akan memberikan respons langsung kepada para penulis surat," tambahnya.

Salah satu penandatangan surat, Rep. Sara Jacobs (D-Kalifornia), mengungkapkan kekecewaannya, "Kita semua harus merasa sangat malu atas kematian 175 warga sipil, sebagian besar anak kecil, yang tidak ada hubungannya dengan perang yang sembrono ini. Jika memang Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan ini, maka pemerintahan ini harus segera mengambil tanggung jawab, bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi kepada para penyintas dan keluarga korban. Namun, Presiden Trump malah menyangkal keterlibatan AS dan menyalahkan Iran tanpa bukti dan sebelum investigasi selesai. Saya akan terus menuntut jawaban dan akuntabilitas — bukan hanya untuk serangan ini, tapi juga pola kerusakan sipil akibat serangan AS dan Israel di Iran."

Presiden Trump sendiri tanpa bukti menyatakan bahwa Iran mungkin bertanggung jawab atas serangan tersebut, sebuah posisi yang bertentangan dengan temuan awal penyelidikan militer AS.

Ketika ditanya apakah AS yang menyerang sekolah di Iran, Trump menjawab, "Tidak, menurut pendapat saya dan berdasarkan apa yang saya lihat, itu dilakukan oleh Iran." Menteri Pertahanan Hegseth yang mendampingi Trump mengatakan, "Kami tentu sedang menyelidiki," dan menambahkan, "Satu-satunya pihak yang menargetkan warga sipil adalah Iran."

Aturan Pertempuran dan Penggunaan AI dalam Operasi Militer

Hukum konflik bersenjata mengharuskan AS membedakan antara warga sipil dan kombatan serta mengambil segala langkah untuk melindungi warga sipil. Namun, beberapa hari setelah perang dimulai, Hegseth menyatakan tidak akan ada "aturan keterlibatan bodoh" dalam operasi militer yang dinamai Operation Epic Fury.

Aturan keterlibatan atau rules of engagement menentukan bagaimana militer dapat dan harus bertindak dalam konflik sesuai hukum perang, termasuk siapa dan apa yang dapat menjadi sasaran.

Dalam video yang dirilis Rabu pagi, Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM), Adm. Brad Cooper, mengakui penggunaan AI dalam perang di Iran.

"Pejuang kami memanfaatkan berbagai alat AI canggih. Sistem ini membantu kami menyaring data dalam jumlah besar dalam hitungan detik agar pemimpin kami dapat mengambil keputusan lebih cerdas dan lebih cepat daripada musuh," ujar Adm. Cooper. "Manusia akan selalu membuat keputusan akhir tentang apa yang harus ditembak, kapan dan bagaimana, tapi alat AI canggih dapat mengubah proses yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari menjadi hanya hitungan detik."

Kontroversi Pernyataan Iran dan Pengaruhnya Terhadap Sipil

Pada Selasa, Hegseth menuduh Iran menggunakan wilayah sipil seperti sekolah dan rumah sakit untuk operasi militer.

"Mereka meluncurkan rudal dari sekolah dan rumah sakit dengan sengaja, dengan sengaja menargetkan warga tak berdosa karena mereka tahu militer mereka sedang hancur dan didegradasi secara sistematis," kata Hegseth tanpa memberikan bukti.

Pada Minggu, CENTCOM mengeluarkan peringatan keselamatan bagi warga sipil Iran, menyatakan rezim Iran menggunakan wilayah padat penduduk untuk operasi militer, termasuk peluncuran drone dan rudal balistik. CENTCOM mendesak warga sipil untuk tetap di dalam rumah karena peralatan militer yang dipindahkan ke area sipil dapat menjadi target militer yang sah menurut hukum internasional.

Seorang pejabat AS mengatakan, "Mereka (warga sipil) bukan target kami," menambahkan bahwa aparat keamanan Iran tetap menjadi target utama militer AS. "Kami akan melakukan segala upaya untuk mengurangi kerugian pada warga sipil, tapi kami tidak bisa menjamin itu."

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, surat dari anggota Demokrat ini menunjukkan meningkatnya kekhawatiran atas transparansi dan akuntabilitas operasi militer AS di Iran, terutama terkait penggunaan teknologi AI dalam pengambilan keputusan yang berpotensi mempengaruhi nyawa warga sipil. Isu pelanggaran hukum perang seperti serangan sekolah yang menewaskan anak-anak menjadi sangat sensitif dan berpotensi mencoreng kredibilitas AS di mata dunia.

Selain itu, pernyataan Presiden Trump dan Menteri Pertahanan yang saling bertentangan dengan temuan awal investigasi militer menimbulkan pertanyaan soal keseriusan pemerintah dalam menyikapi insiden tersebut secara objektif. Ketidakjelasan ini dapat memicu ketidakpercayaan publik dan memperburuk hubungan diplomatik.

Ke depan, publik dan Kongres harus terus mengawasi perkembangan investigasi dan penggunaan AI dalam operasi militer agar teknologi canggih tidak menjadi alat yang mengabaikan etika dan hukum internasional. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar operasi militer tetap mematuhi prinsip perlindungan warga sipil dan hukum perang.