China Janjikan 5.000 Pelatihan AI untuk Negara Berkembang, Tegaskan Pentingnya Keamanan AI

Presiden China Xi Jinping mengumumkan komitmen besar negaranya untuk menjadi mitra kecerdasan buatan (AI) bagi negara-negara berkembang di dunia. Dalam pidatonya di Konferensi AI Dunia yang berlangsung di Shanghai pada 17 Juli 2026, Xi menyatakan China akan menyediakan 5.000 kesempatan pelatihan dan seminar AI bagi negara-negara berkembang selama lima tahun ke depan.

Selain itu, China berencana memperluas kerja sama AI dengan berbagai blok regional seperti ASEAN, Uni Afrika, dan BRICS. Xi menekankan pentingnya pendekatan "berorientasi pada manusia" dalam tata kelola AI, dengan prinsip bahwa teknologi ini harus tetap aman dan dapat dikendalikan.

Kerja Sama AI untuk Dunia Berkembang

Dalam pidatonya, Xi menyampaikan bahwa pengembangan AI tidak boleh menjadi "pertunjukan solo" oleh satu negara saja, melainkan harus menjadi "simfoni kerja sama internasional". Pernyataan ini mengindikasikan niat China untuk membuka diri lebih luas dan mengambil langkah-langkah praktis dalam memperkuat kemitraan global di bidang AI.

"China siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menangkap dan mengatasi peluang serta tantangan pengembangan AI dengan sikap yang lebih terbuka, tindakan yang lebih pragmatis, dan visi jangka panjang," ujar Xi, yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin melalui Google Translate.

Langkah ini dibarengi dengan pembentukan Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia (WAICO), yang didirikan oleh 29 negara dan berpusat di Shanghai. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi riset dan pengembangan AI secara global.

Pentingnya Keamanan dan Kontrol AI

Xi juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko AI, dengan menegaskan bahwa teknologi ini harus selalu berada di bawah kendali manusia dan aman serta dapat dikendalikan. Ia memperingatkan agar tidak ada negara yang menggunakan konsep keamanan nasional secara berlebihan dalam konteks AI atau menempatkan keamanan negaranya di atas keamanan negara lain.

"Kita harus menolak perluasan konsep keamanan nasional dalam bidang AI dan tidak boleh menempatkan keamanan satu negara di atas negara lain," tegas Xi.

Pernyataan ini mengacu pada ketegangan teknologi antara China dan Amerika Serikat, di mana AS telah memberlakukan pembatasan ekspor teknologi canggih untuk membatasi akses China terhadap chip dan teknologi semikonduktor mutakhir. Langkah ini dimulai pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump dan diperketat kembali oleh pemerintahan Presiden Joe Biden pada 2022.

Dampak Pembatasan Teknologi AS

Perusahaan chip asal AS, Nvidia, melaporkan penurunan pangsa pasar signifikan di China akibat pembatasan tersebut. Dalam laporan tahunan 2026, Nvidia menyatakan bahwa mereka sulit bersaing di pasar pusat data China karena tidak mendapatkan persetujuan dari kedua pemerintah Beijing dan Washington.

"Hingga akhir tahun fiskal 2026, kami secara efektif terhalang dari pasar komputasi pusat data di China, yang membantu pesaing kami membangun ekosistem pengembang dan pelanggan yang lebih besar untuk menantang kami secara global," ungkap Nvidia dalam laporannya.

Inovasi Teknologi China di AI

Di acara yang sama, raksasa teknologi China, Huawei, memamerkan produk terbarunya, Atlas 950 SuperPoD supernode. Perangkat ini dirancang untuk menggabungkan beberapa chip guna meningkatkan daya komputasi yang sangat diperlukan untuk pembangunan pusat data besar dan pelatihan model AI skala besar.

Teknologi seperti ini menunjukkan ambisi China untuk memperkuat kapasitas domestik dalam pengembangan AI dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah China menawarkan 5.000 peluang pelatihan AI bagi negara berkembang bukan hanya strategi diplomasi teknologi, tetapi juga upaya untuk memperluas pengaruhnya di panggung global AI yang semakin kompetitif. Dengan menjalin kemitraan erat dengan ASEAN, Afrika, dan BRICS, China berpotensi membentuk ekosistem AI alternatif yang kuat, berbeda dengan yang dipimpin Barat.

Namun, peringatan Xi soal keamanan AI dan kritik terhadap penggunaan konsep keamanan nasional secara berlebihan seakan menyindir kebijakan pembatasan teknologi dari Amerika Serikat. Ini menandakan persaingan teknologi antara dua kekuatan besar bukan hanya soal inovasi, tapi juga geopolitik dan kontrol atas standar teknologi masa depan.

Ke depan, penting untuk mengamati bagaimana kolaborasi antara China dan negara berkembang ini akan berdampak pada distribusi teknologi AI global, terutama dalam hal akses, regulasi, dan keamanan. Selain itu, peran organisasi seperti WAICO juga patut diperhatikan sebagai wadah baru untuk memfasilitasi kerja sama lintas negara dan blok regional.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terkini, Anda dapat membaca berita aslinya di CNBC.