Siti Zuhro Beri Masukan Penting Soal Sistem Pilkada Saat Bertemu Prabowo

JAKARTA – Isu seputar sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi sorotan dalam pertemuan sejumlah tokoh nasional dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pekan lalu. Salah satu tokoh yang memberikan perspektif dalam diskusi tersebut adalah Siti Zuhro, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Siti Zuhro menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang telah diberlakukan sejak 2005. Ia mengaitkan isu sentralisasi dan desentralisasi dengan efektivitas pelaksanaan pilkada tersebut.

"Saya yang mengaitkan, bagaimana dengan pilkada. Kita harus evaluasi, pilkada yang dilakukan sejak 2005 itu langsung, gitu saya bilang, 2005 itu langsung sampai 2024 pilkada serentak," kata Siti Zuhro dikutip dari YouTube Trijaya FM pada Selasa (3/2/2026).

Evaluasi Dampak Positif dan Negatif Pilkada Langsung

Dengan sapaan akrab Wiwiek, Siti Zuhro menegaskan bahwa perlu ada pengkajian mendalam tentang dampak positif dan negatif dari pelaksanaan pilkada langsung selama ini. Menurutnya, apabila sistem pilkada langsung terbukti memberikan manfaat yang signifikan, maka dapat dilanjutkan. Namun, jika justru menimbulkan masalah dan membawa dampak buruk, maka perlu dipertimbangkan alternatif lain.

"Kalau bagus lanjut, tapi kalau membuat kita terpuruk ya nanti dulu, kan gitu," ujar Wiwiek. Ia juga menepis anggapan bahwa pilkada melalui DPRD tidak menggunakan biaya, menjelaskan bahwa proses tersebut juga membutuhkan dana, meskipun berbeda mekanisme.

Masukan Strategis untuk Kebijakan Pilkada Ke Depan

Diskusi ini membuka ruang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menelaah kembali model pilkada yang paling sesuai dengan kebutuhan demokrasi dan keuangan negara. Siti Zuhro menggarisbawahi bahwa evaluasi ini bukan semata-mata soal biaya, melainkan juga efektivitas dan kualitas demokrasi lokal.

• Pelaksanaan pilkada langsung dimulai sejak 2005 dan berlanjut hingga pilkada serentak 2024.
• Evaluasi perlu fokus pada dampak positif dan negatif terhadap pemerintahan daerah dan masyarakat.
• Alternatif pilkada melalui DPRD juga mengandung biaya dan harus dipertimbangkan secara matang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, masukan Siti Zuhro ini sangat strategis di tengah wacana penguatan sistem demokrasi di tingkat daerah. Pilkada langsung memang telah menjadi simbol desentralisasi dan partisipasi rakyat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaannya juga menghadirkan tantangan seperti biaya yang tinggi dan potensi konflik politik lokal.

Evaluasi menyeluruh yang dilakukan dengan objektif dapat menjadi pondasi untuk pembaruan sistem pilkada yang lebih efisien dan demokratis. Jika pemerintah mampu mengakomodasi masukan ini, maka potensi reformasi pilkada bisa menjadi game-changer bagi stabilitas politik dan pembangunan daerah ke depan.

Ke depan, publik dan pengamat politik perlu mengawasi perkembangan hasil evaluasi ini dan sikap pemerintah dalam merespons. Apakah akan ada perubahan kebijakan atau reformasi yang signifikan, akan sangat menentukan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Terus ikuti perkembangan berita terkait sistem pilkada dan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam.