Seskab Teddy Tegaskan Program MBG Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan 2026

Kontroversi soal anggaran pendidikan yang diduga berkurang akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah ramai diperbincangkan publik. Menanggapi hal ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Widjaya secara tegas membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa program MBG tidak mengurangi anggaran maupun program pendidikan yang sudah berjalan.

Penegasan Seskab Teddy soal Anggaran Pendidikan dan Program MBG

Dalam pernyataannya di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026), Teddy menyatakan bahwa narasi yang beredar mengenai pengurangan anggaran pendidikan akibat MBG adalah keliru. Menurutnya, semua program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan dan bahkan ada penambahan program baru yang memperkuat sektor pendidikan di era Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kemarin ada pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," ujar Teddy.

Teddy menegaskan, tidak ada satu pun program pendidikan penting yang dihentikan atau berkurang karena adanya program MBG. Justru pemerintah menambah alokasi dan cakupan program-program pendidikan lain yang mendukung pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Detail Program Pendidikan yang Tetap Berjalan dan Bertambah

Beberapa contoh program pendidikan yang tetap berjalan dan bahkan diperluas adalah:

• Kartu Indonesia Pintar (KIP) – penerimanya tidak berkurang, malah bertambah untuk menjangkau lebih banyak siswa.
• Sekolah Rakyat – program baru yang memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dengan jumlah siswa mencapai 16.000-22.000 dan 166 sekolah pada tahun lalu, serta rencana pembangunan 100 sekolah baru tahun ini.
• Renovasi Infrastruktur Sekolah – sekitar 16.000 sekolah direnovasi dengan anggaran sekitar Rp 17 triliun, memastikan fasilitas pendidikan tetap memadai dan tidak terbengkalai.
• Kesejahteraan Guru – insentif guru di daerah dinaikkan menjadi Rp 400 ribu per bulan, serta tunjangan untuk guru non-ASN sebesar Rp 2 juta per bulan dengan pencairan yang kini lebih cepat dan langsung.

Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2026

Teddy menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun ini sudah ditetapkan melalui kesepakatan bersama pemerintah dan DPR sejak 2025, dengan alokasi sekitar Rp 769,1 triliun atau 20% dari APBN. Anggaran ini mencakup banyak pos, termasuk program MBG.

"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun itu 20%. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya," papar Teddy.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk Badan Anggaran DPR yang dipimpin oleh Ketua dari PDIP. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, juga menjelaskan struktur anggaran pendidikan, dimana pada 2025 dialokasikan Rp 724,2 triliun dan naik menjadi Rp 769 triliun di 2026.

Dari anggaran tersebut, khusus untuk program MBG dialokasikan Rp 255,5 triliun pada 2026, dengan Rp 223,5 triliun di antaranya untuk fungsi pendidikan. Sisanya sebesar Rp 12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen program.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Seskab Teddy sangat penting untuk meluruskan persepsi publik yang sempat keliru terkait dampak program MBG terhadap anggaran pendidikan. Dalam konteks kebijakan publik, transparansi dan komunikasi yang jelas seperti ini menjadi kunci agar program strategis pemerintah dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

Lebih jauh, fakta bahwa pemerintah justru menambah program-program pendidikan dan memperkuat kesejahteraan guru menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan sumber daya manusia. Namun, masyarakat dan pemangku kepentingan perlu terus mengawal pelaksanaan anggaran agar program MBG dan program pendidikan lainnya benar-benar memberikan manfaat maksimal di lapangan.

Ke depan, penting juga untuk memantau bagaimana efektivitas MBG dalam meningkatkan kualitas gizi siswa dan dampaknya terhadap prestasi belajar, sehingga anggaran yang besar tersebut tidak hanya menjadi angka belaka tapi juga menghasilkan perubahan nyata.

Dengan penjelasan ini, diharapkan publik dapat lebih memahami bahwa program MBG tidak menggerus anggaran pendidikan melainkan menjadi bagian dari investasi pendidikan dan kesehatan anak bangsa. Pantau terus perkembangan kebijakan ini agar informasi yang beredar tetap akurat dan membangun.