WFH untuk ASN Mulai Setelah Lebaran, Bisa Hemat BBM Hingga 20 Persen

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai setelah Lebaran tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menghemat energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini.

Kebijakan WFH untuk ASN dan Imbauan bagi Swasta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa WFH akan diberlakukan hanya satu hari dalam sepekan untuk ASN. Kebijakan ini tidak berlaku untuk sektor pelayanan publik yang harus tetap hadir secara fisik. Airlangga juga mengimbau sektor swasta agar mengikuti langkah yang sama dalam menerapkan WFH demi mendukung penghematan energi.

"(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Airlangga saat ditemui usai salat Id di Jakarta, Sabtu (21/3).

Untuk memastikan implementasi yang efektif, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

Efisiensi BBM hingga 20 Persen dari WFH Sehari Seminggu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penerapan WFH selama satu hari dalam seminggu dapat memberikan dampak besar dalam penghematan konsumsi BBM. Menurut perhitungannya, potensi penghematan BBM bisa mencapai sekitar 20 persen.

"Ada hitungan kasar sekali ... (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM)," ujar Purbaya.

Alasan WFH hanya berlaku satu hari adalah untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Dia menambahkan bahwa apabila WFH diterapkan setiap hari Jumat, maka akhir pekan menjadi lebih panjang, yang juga dapat mendorong aktivitas rumah tangga dan sektor pariwisata.

"Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH," kata Purbaya.

Latar Belakang dan Dukungan Presiden Prabowo

Kebijakan WFH ini telah dibahas dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto menginginkan langkah ini sebagai bagian dari upaya penghematan BBM dan antisipasi terhadap dampak krisis global.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," ujar Prabowo.

Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kerja dari rumah dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi BBM secara signifikan, sehingga pemerintah menilai kebijakan ini layak diterapkan kembali dalam kondisi saat ini.

Potensi Dampak Positif Tambahan

• Mendorong pengurangan kemacetan lalu lintas di perkotaan pada hari WFH.
• Meningkatkan kualitas udara dengan berkurangnya emisi kendaraan bermotor.
• Memberikan fleksibilitas waktu bagi ASN dan pekerja swasta yang mengikuti imbauan.
• Mendorong pengembangan sektor pariwisata domestik melalui akhir pekan yang lebih panjang.
• Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan energi nasional.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan WFH satu hari dalam seminggu bagi ASN adalah langkah yang tepat dan strategis di tengah tekanan global terhadap kebutuhan energi. Selain dampak langsung berupa penghematan BBM hingga 20 persen, kebijakan ini berpotensi menjadi preseden bagi transformasi budaya kerja di Indonesia menuju pola yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan penyesuaian operasional di berbagai instansi, terutama sektor pelayanan publik yang tidak bisa menerapkan WFH. Pemerintah juga perlu memantau produktivitas dan kesejahteraan ASN selama penerapan WFH agar tujuan efisiensi tidak mengorbankan kualitas kerja.

Selanjutnya, imbauan kepada sektor swasta juga harus didukung dengan insentif dan panduan teknis agar perusahaan-perusahaan dapat menjalankan WFH secara optimal. Jika berhasil, penghematan BBM yang diperoleh bisa memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk mengelola subsidi energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM.

Dengan demikian, publik dan pelaku industri perlu terus mengikuti perkembangan dan penyesuaian kebijakan ini setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk membangun sistem kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan di Indonesia.